Selamat Datang di Website Ekonomi Mikro Syariah

Bank Syariah di Indonesia Tidak Syar’i?

Sabtu, 28 April 2012

 Oleh: Yuli Afriyandi

Di tengah berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia yang sedang bulan madu, tidak terlepas dari pandangan-pandangan miring yang beredar di tengah masyarakat kita.

Muncul beberapa statement yang meragukan kesyariahan bank syariah. Lebih jauh lagi seakan bank syariah hampir disamakan dengan bank konvensional yang tidak terlepas dari sistem riba.

Perbankan syariah yang masih mengandung sistem riba seperti yang dituduhkan oleh beberapa kalangan memang bukan tanpa dasar. Abdullah Saeed menyatakan, praktik bank-bank Islam menunjukkan bahwa mereka tidak mampu menghapus bunga dari transaksi-transaksi  mereka, yang dipraktikkan dengan beragam samaran dan nama.

Dalam literatur-literatur jurnal penelitian juga banyak mengungkap tentang praktik riba di perbankan syariah.

Masih ingatkah kita sebuah buku yang menggugat kesyariaahan perbankan syariah di Indonesia yang dikarang oleh Zaim Saidi, 2010. Seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ini, mengungkapkan kondisi keblingernya perbankan syariah.

Dalam hal ini, kondisi keblingernya perbankan syariah menimbulkan kerusakan yang tidak disadari oleh (sebagian) praktisi perbankan syariah, pun sangat tidak disadari oleh nasabahnya.

Menurut beliau, kerusakan yang ditimbulkan oleh perbankan syariah merupakan kezaliman yang luar biasa dengan korban secara massal. Ada penjajahan model baru dibalik sistem ribawi ini.

Dengan ditandai pernyataan bahwa konsep dan praktik perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bukan sesuai dengan syariah. Sehingga lebih terkesan hanya penyesuaian secara prinsip namun tidak pada praktisnya.

Perbankan Syariah di Indonesia, antara syar’i dan tidak syar’i

pada prinsipnya dalam bank syariah ada lima transaksi yang lazim dipraktikkan yaitu transaksi tidak mengandung riba, transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (murabahah).

Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (ijarah), transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil serta transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil (mudharabah) dan transaksi titipan (wadiah).

Prinsip-prinsip tersebut di atas itulah yang banyak diterapkan di perbankan syariah. Namun pertanyaannya adalah, apakah memang dalam penerapannya sesuai dengan prinsip syariah?

Faktanya, masih banyak perbankan syariah yang masih keliru dalam mengaplikasikan produk-produk perbankan yang syar’i secara prinsip. Ada banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pengaplikasian produk-produk yang ada di perbankan syariah. Contoh misalnya tentang produk KPR di Bank Syariah yang hingga saat ini masih menyimpan tanda tanya besar tentang kehalalannya.

Selain itu, adanya tuduhan praktik kamuflase terhadap berbagai istilah syariah untuk menutupi praktik riba di perbankan syariah jelas bukan tuduhan yang tak beralasan. Banyaknya keluhan masyarakat terhadap praktik perbankan syariah yang tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional yang menerapkan prinsip bunga sebagai pengembalian keuntungan hasil untuk pihak ketiga (nasabah).

Dari banyak contoh produk-produk perbankan syariah yang terkesan bermasalah dalam penerapannya memang menjadi fokus perhatian tidaknya hanya oleh praktisi perbankan bahkan banyak kalanganpun ikut mempersoalkan. Ada anggapan bahwa perbankan syariah banyak terjebak hanya pada permasalahan riba pada konteks syar’i atau tidaknya sistem perbankan. Sehingga jika tidak ada unsur riba maka perbankan syariah sudah di anggap syar’i, padahal tidak.

Dari DSN-MUI, DPS hingga DPSN-OJK
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebuah lembaga independen yang mendukung Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan fungsi pengawasan di setiap lembaga keuangan syariah pada dasarnya tidak mempunyai kewenangan dalam mereview produk-produk syariah di pasaran apakah sudah sesuai dengan aturan syariah ataukah belum.

Hal ini dikarenakan belum adanya aturan pemerintah yang mengatur untuk mengawasi Dewan Pengawas Syariah di setiap institusi keuangan syariah. Sehingga acapkali produk-produk perbankan syariah yang dikeluarkan oleh sebuah institusi tidak mendapatkan review dan koreksi dari ahli-ahli syariah yang di atasnya.

Buntut dari permasalahan di atas adalah dimunculkannya sebuah lembaga Dewan Pengawas Syariah Nasional yang ada di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Syariah atau di singkat DPSN-OJK dan telah disahkan oleh DPR RI pada Oktober 2011 lalu.

Peran DPSN OJK yang membawahi departemen perbankan syariah yang mengurusi regulasi dan pengembangan produk, berhak mereview produk-produk syariah yang telah beredar dan berhak memutuskan apakah produk tersebut bisa dilanjutkan untuk dipasarkan ataukah distop pemasarannya disebabkan oleh ketidak sesuaiannya terhadap syariah.

Jika disandingkan antara DSN-MUI, DPS hingga DPSN OJK sama-sama memiliki kesamaan fungsi dan tujuan. Namun yang membedakan adalah hanya terletak pada otoritas, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

Fungsi dan tujuan yang dimaksud adalah sama-sama memberikan fungsi pengawasan untuk memajukan indsutri keuangan syariah yang lebih baik ke depannya.

Namun perlu dikritisi di sini adalah sejauh mana efektivitas fungsi-fungsi pengawasan itu berjalan dengan baik?

Apakah dengan dikeluarkannya aturan-aturan terkait dengan pengawasan produk-produk perbankan syariah bisa dijalankan dengan baik oleh perbankan syariah sehingga bisa meminimalisir kalangan masyakarat yang skeptis terhadap bank syariah? Semoga saja.***

Artikel ini bisa dibaca di Riau Pos edisi 27 April 2012 (Kolom Opini) atau di link ini:  http://riaupos.co/opini.php?act=full&id=882&kat=1

0 komentar:

Poskan Komentar