Selamat Datang di Website Ekonomi Mikro Syariah

Tinjauan Manajemen Risiko dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dengan bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Jumat, 30 Maret 2012

Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang diatur keberadaannya melalui undang-undang, KJKS mempunyai usaha inti dan bergerak dalam kegiatan simpan pinjam. Mengumpulkan dana dari masyarakat berupa jasa simpanan dan memberikan jasa pembiayaan dengan segmentasi khusus masyarakat pada skala usaha dan kebutuhan konsumsi klasifikasi menengah kecil. Berhadapan dengan risiko tentu merupakan satu hal yang harus dihadapi namun demikian hanya lembaga yang sudah menerapkan manajemen risiko dengan baik yang dapat mewujudkan kesempatan menjadi keuntungan. Refers to my recent posting, karena perbankan sudah mempunyai cetak biru tentang manajemen risiko maka tidak ada salahnya prinsip tersebut kita jadikan pijakan untuk digunakan pada KJKS dengan segala konsekuensi tinjauannya. Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko Stratejik merupakan risiko yang akan kita perdalam pertama kali dalam pembahasan kali ini karena risiko tersebut menurut pandangan penulis dapat diadopsi sepenuhnya untuk diterapkan dalam KJKS.


Posisi dalam memandang likuiditas antara entitas perbankan dan KJKS dapat dipersamakan pada beberapa hal sebagai berikut :

Lembaga harus memonitor dan dapat memelihara eksposure dan struktur simpanan. Struktur pendanaan dan komposisinya berperan penting dalam pemantauan likuiditas. Simpanan masyarakat dalam bentuk berjangka tentunya lebih bisa diprediksi pencairannya daripada simpanan biasa yang dapat diambil sewaktu-waktu. Struktur simpanan juga berpengaruh terhadap biaya dana yang harus dikeluarkan. Meskipun secara global pengamatan terhadap cost of fund (CoF) dapat dilakukan secara cepat, namun pemilahan biaya dana yang timbul dari berbagai jenis pendanaan perlu diamati secara terperinci. Lembaga harus mengamati potensi dan kecenderungan adanya penarikan terbesar dalam satu jangka waktu tertentu. Berdasarkan observasi atau pengalaman yang telah pernah terjadi, lembaga sudah harus memprediksikan kebutuhan likuiditas yang harus dipenuhi untuk mengantisipasi adanya kejadian yang tidak diinginkan. Apabila perlu, worst case scenario harus disusun sebagai contingency plan bagi lembaga agar tidak timbul gejolak yang dapat mempengaruhi stabilitas operasional. Terhadap contingency funding plan yang telah disusun harus diujicobakan secara berkala untuk menentukan jumlah dana yang dapat diperoleh dari regular counterparty atau pendanaan dari pasar dengan skenario tanpa jaminan. Lembaga harus melakukan kaji ulang terhadap pola hubungan dengan nasabah, diversifikasi jenis jasa simpanan, dan kemampuan untuk menjual aset likuid, dan harus dapat memperkirakan jumlah dana yang dapat diperoleh dari pasar dalam kondisi normal ataupun sebaliknya.



KJKS juga tidak terlepas dari permasalahan yang melibatkan risiko operasional. Pada beberapa lembaga yang belum memiliki standar prosedur tetap pembiayaan, kegiatan untuk melemparkan dana ke masyarakat tentu memiliki risiko yang sangat tinggi. Bahkan pada beberapa lembaga yang sudah memiliki garis aturan main yang jelas terhadap pembiayaan masih saja terjadi kesalahan yang berakibat pada gagalnya fungsi pembiayaan. Contoh yang paling mudah dan sederhana adalah ketidaktajaman analisa oleh marketing terhadap kelayakan usaha atau overvalued yang diterapkan pada penilaian jaminan. Dalam cakupan akuntansi, kesalahan alokasi biaya, salah posting, dokumentasi bukti transaksi, repetitas transaksi yang sangat tinggi merupakan beberapa aktivitas yang perlu dimonitor secara berkala. Pada beberapa KJKS yang melakukan sistem "jemput bola" dalam mengadakan pelayanan, rentan terhadap kegagalan proses keuangan dan administrasi. Lupa atau salah catat transaksi, lupa atau salah hitung transaksi, kehilangan efektivitas waktu dan tenaga tidak dapat dipungkiri sebagai perwujudan dari risk operational archieve dari KJKS. Sistem jemput bola mengakibatkan pula kemungkinan terjadinya overdraft dan selisih marketing yang tinggi, namun untuk hal seperti ini lembaga melakukan risk sharing dan risk transfer kepada karyawan dengan klasifikasi kejadian tertentu. Proses backup data yang tidak dilakukan secara benar; terlewat waktu, salah ambil data, salah simpan, atau kegagalan proses recovery juga mempunyai andil besar dalam pemahaman risiko operasional KJKS. Dalam bidang pembiayaan, aspek dokumentasi terhadap file pembiayaan akan menjadi salah satu yang krusial ketika setiap lembar kertas bagian dari proses tersebut tidak didokumentasikan dengan benar. Penyimpanan, arsipatoris, ataupun mutasi bukti kepemilikan barang jaminan merupakan salah satu praktek dari penjelasan tersebut. Proses yang melibatkan aktivitas simpanan juga tidak luput terbebas dari risiko-risiko yang bisa menimbulkan efek terhadap operasional. Proses penyesuaian (dan penelusuran) yang tidak dilakukan dengan tuntas apabila diperlukan, terhadap perbedaan catatan antara sistem dengan buku simpanan sebagai akibat dari transaksi jemput bola akan mengakibatkan ketimpangan informasi yang disajikan kepada pemilik simpanan. Ketika seharusnya surat pemberitahuan atau surat peringatan sudah harus dikirimkan dengan melihat pada tingkat kolektibilitas yang ada, namun karena faktor lupa, tidak mengupdate secara berkala informasi kolektibilitas, atau menunda pemberiannya dengan alasan lain merupakan kejadian yang dapat meningkatkan penilaian risiko operasional.



Segala bentuk entitas yang menjalankan bisnis mau tidak mau pasti dihadapkan pada kemungkinan untuk mengalami masalah yang berpangkal tolak dari dan kepada hukum. Merupakan sebuah keuntungan ada label syariah yang menaungi KJKS, sehingga paling tidak niat untuk islah selalu dikedepankan dalam menghadapi beda pendapat. Permasalahan hukum bisa berasal dari arah mana saja yang kadang kurang diprediksi di awal. Bisa jadi akibat pembiayaan bermasalah yang akhirnya membutuhkan penyelesaian melalui jalur litigasi ketika proses musyawarah dan parate eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Di pihak lain aspek legalitas lembaga merupakan suatu pondasi dasar yang harus ditegakkan ketika lembaga tidak ingin bermasalah dan terjerembab dalam ranah hukum karena ketidaklengkapan legalisasi yang dimiliki. Perlu dipertimbangkan secara khusus karena dalam kurun waktu terakhir ini persoalan legalitas kerap sekali membawa lembaga bisnis yang berbentuk koperasi ke meja hijau. Ambiguisitas terhadap permasalahan status anggota dengan adanya status abadi calon anggota juga merupakan persoalan yang akan selalui terus menerus dialami karena memang perundangan yang dianut mengisyaratkan bahwa yang dapat dilayani adalah anggota, namun pada prakteknya sangat tidak mungkin kalau hanya melayani anggota dan dapat dipastikan lembaga tidak akan pernah bisa maju kalau hanya melayani anggota saja. Gugatan yang dialamatkan kepada lembaga dapat pula menjadi perkara yang berbahaya seandainya hal ini tidak dapat diprediksi sebelumnya. Salah satu sebab munculnya gugatan kepada lembaga adalah ketika tidak lengkapnya penilaian yang dilakukan terhadap jaminan. Lembaga menerima jaminan sebuah sertifikat tanah yang berdiri di atasnya bangunan. Namun bangunan tersebut dibangun bukan oleh pemilik tanah namun oleh pihak ketiga, sehingga ketika tanah akan dieksekusi pemilik bangunanpun yang merasa membangun mengajukan gugatan kepada lembaga. Permasalahan hukum bisa juga terjadi karena pengikatan agunan yang tidak sempurna. Tanah, kembali menjadi sebuah contoh kasus; sebuah pembiayaan menggunakan tanah sebagai jaminannya. Tanah tersebut masih atas nama orang tua peminjam. Tidak ada tanda tangan lepas waris dari saudara sekandung seperti yang telah dipersyaratkan. Ketika pembiayaan menjadi bermasalah dan akan dieksekusi agunannya, timbul sengketa dan gugatan dari saudara kandung lainnya tatkala mereka menyangkal bahwa mereka setuju tanah orang tua mereka dijaminkan oleh saudaranya. Dan masih banyak lagi contoh kasus yang dapat timbul dan bermuara kepada permasalahan hukum.



Risiko reputasi, dapat hinggap sewaktu-waktu terhadap lembaga keuangan baik berbentuk bank ataupun bukan bank. Erat kaitannya dengan hal ini adalah penilaian kepercayaan yang diberikan nasabah kepada lembaga. Rumor dan berita negatif baik yang berasal dari kalangan internal lembaga maupun pihak luar acap kali membawa lembaga berada dalam kondisi reputasi yang negatif. Pun itulah yang akhirnya membawa pemerintah menciptakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang akan memberikan jaminan kepada nasabah dengan nilai simpanan tertentu. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mengurangi risiko jatuhnya reputasi dunia perbankan. Sebab dengan jatuhnya reputasi perbankan tamat pula perekonomian negara, yang mau tidak mau harus kembali ke titik nihil seperti yang dialami negara ini beberapa waktu lalu seiring dengan krisis ekonomi yang juga melanda kalangan perbankan. Bagi KJKS, sisi penilaian reputasi menjadi semakin lebih berat karena posisi dan status koperasi tidak terbantahkan berada di bawah posisi dan status perbankan. Sebagai sesama lembaga yang sama-sama bergerak dalam jasa inti simpan pinjam, kepercayaan masyarakat menjadi dasar terbentuknya reputasi positif bagi lembaga. Tidak ada lembaga penjamin simpanan bagi KJKS seperti layaknya LPS bagi perbankan mau tidak mau juga menimbulkan permasalahan reputasi tersendiri bagi KJKS. Tidak adanya pengawas yang mampu mengawasi secara rigid dan kontinyu terhadap operasional KJKS seperti mana layaknya BI mengawasi perbankan membuat masyarakat belum sepenuhnya meletakkan kepercayaan kepada KJKS. Berita yang beruntun dalam suatu masa yang menyebutkan banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh LKBB berbadan hukum koperasi mau tidak mau membuat pengurus dan pengelola KJKS harus bekerja ekstra keras agar risiko reputasi yang ada dan melekat pada KJKS dapat dihindari seminimal mungkin.



Seperti layaknya risiko reputasi, risiko stratejik merupakan risiko berlatar belakang manajemen yang bisa menghinggapi entitas bisnis apapun. Risiko stratejik dapat muncul apabila lembaga tidak melakukan perencanaan strategis, atau terlambat melakukan perubahan strategi dikarenakan lapuk atau usangnya strategi yang sedang dijalankan. Pada lingkungan bisnis, perubahan dapat terjadi dalam segala aspek tanpa dapat diduga-duga sebelumnya, dari mulai perubahan segmentasi pasar, perubahan strategi marketing, perubahan produk, perubahan struktur captive market, perubahan di bidang sumber daya manusia, maupun bentuk-bentuk perubahan lainnya. Manajemen sebenarnya telah menerapkan strategi di awal tahun untuk mengantisipasi gejolak yang mungkin timbul dari perubahan tersebut. Namun yang kurang disadari dan disesuaikan dengan cepat oleh manajemen adalah apabila keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan skenario yang telah diprediksikan, sehingga keadaan tersebut memaksa manajemen untuk merubah haluan dengan mengganti strategi. Pada titik krusial inilah risiko strategi dapat muncul karena kurang tanggap dan kurang cepatnya manajemen melakukan "strategy refreshing". Sederhana, sebagai sebuah contoh manajemen seharusnya secara cepat merubah cara dan segmentasi funding ketika sudah dirasa model dan pola yang digunakan sudah pada tahap stagnasi dan mencapai titik lelah. Demikian pula respek manajemen terhadap marjin dan nisbah bagi hasil yang ternyata harus dirubah seakan menjadi pisau bermata dua bagi para pengambil keputusan. Apabila manajemen secara cepat tanggap mampu melakukan perubahan strategi dengan bersedia untuk menurunkannya maka pisau tersebut akan menjadi senjata untuk mengungguli lawan-lawan, namun apabila ternyata langkah yang seharusnya diambil namun dilakukan terlambat atau malah justru tidak dilakukan maka pisau tersebut akan berbalik membunuh kita sendiri dengan kurang tanggapnya kita menyesuaikan haluan untuk merubah strategi.



Meskipun sudah ada guideline yakni cetak biru perbankan mengenai manajemen risiko, namun masih saja banyak KJKS yang enggan untuk mencoba menerapkannya. Alih-alih untuk menerapkan, mencoba belajar saja susahnya minta ampun, mungkin dianggap kurang bermanfaat atau masih terlalu muluk-muluk bagi mereka sehingga pemanfaatan manajemen risiko untuk mengolah risiko menjadi opportunity enggan dilaksanakan. Tidak ada salahnya untuk segera memperkenalkan platform manajemen risiko kepada manajemen anda, karena tidak ada yang negatif ataupun sia-sia dari pemanfaatannya. Apalagi ketika dunia bisnis makin kompleks dan semakin menuntut adanya aware terhadap berbagai hal baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap operasional lembaga, hingga keadaan tersebut menyiratkan adanya kebutuhan mengenai manajemen risiko yang harus segera diaplikasikan.
BY: Muhamad Taufik

0 komentar:

Poskan Komentar