Selamat Datang di Website Ekonomi Mikro Syariah

Apa Beda Koperasi Syariah dan Konvensional?

Rabu, 26 Oktober 2011


Bila kita menyimpan di lembaga keuangan syariah, uang kita akan bertambah. Selayaknya menyimpan uang di lembaga konvensional yang berbunga. Demikian pula kalau kita menggunakan uang dari lembaga konvensional, ada tambahan uang yang mesti kita setorkan. Lembaga konvensional pun serupa. Lalu apa bedanya lembaga keuangan syariah dan konvensional?

Demikian salahsatu pertanyaan yang mengemuka dalam Pelatihan Pra Koperasi Syariah di Masjid Al Huda Semarang, Selasa (27/9). Tak kurang dari 22 laki-laki dan perempuan jamaah masjid yang hadir pun memberikan berbagai pendapat dalam forum yang dipandu takmir masjid yang terletak di jalan Puspanjolo Dalam VII itu.


“Ini yang disebut beti, beda tipis” kata Ikhsan Mustofa, Pimpinan Microfin Cabang Semarang yang menjadi narasumber. “Kalau bank konvensional, kita menyimpan uang dan mendapat bunga berdasarkan persentase uang yang kita simpan. Beda dengan syariah, kita tidak mendapat tambahan berupa bunga tapi nisbah bagi hasil atau prosentase keuntungan bank dari uang yang kita simpan. Bisa jadi jumlahnya sama, tapi akadnya berbeda.”
“Ibaratnya, pasangan rumah tangga. Satu pakai ijab qobul, yang satu kumpul saja. Meski sama serumahnya, tapi secara syariah sangat jauh bedanya,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Ikhsan juga menjelaskan dua pola dasar penghimpunan dana yang lazim digunakan oleh lembaga keuangan syariah yakni mudhorobah dan musyarokah. Selain itu, jamaah juga mendapatkan penjelasan empat pola penyaluran dana yakni pendekatan investasi, kredit, jasa dan sosial. Diterangkan pula kelebihan dan kekurangan tiap pola serta penggunaannya.

Ketua Takmir Masjid Al Huda Akhmad mengatakan, pelatihan dan diskusi yang digelar sehabis isya itu sangat berguna untuk membekali jamaah masjid yang berniat merintis koperasi syariah. “Jamaah ibu-ibu yang terbiasa dengan koperasi konvensional di PKK, demikian pula bapak-bapak yang juga terbiasa dengan praktik koperasi konvensional di RT, mari mulai kita terapkan pola syariah untuk koperasi yang akan kita rintis di masjid ini,” kata Akhmad dipengujung acara.
READ MORE - Apa Beda Koperasi Syariah dan Konvensional?

Koperasi dalam Pandangan Islam


Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong-royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong-royong (ta'awun alal birri) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup.

Konsep utama operasional Koperasi Syariah adalah menggunakan akad Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar pula dibandingkan dengan partner lainnya.

Asas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.

Yang menjadi landasar Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri. Landasan dasar Koperasi Syariah antara lain:
  • Koperasi melalui pendekatan Sistem Syariah
  • Merupakan sistem ekonomi yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan. Tujuan Sistem Koperasi Syariah
  •  
    • Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam
    • Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota
    • Pendistribusian pendapatan dan kekayaan merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan di atas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan.
  • Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.
  • Karakteristik Koperasi Syariah, diantaranya adalah sebagai berikut: mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha, tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba, berfungsinya institut ziswaf, mengakui motif mencari keuntungan, mengakui kebebasan berusaha, mengakui adanya hak bersama.
Dalam koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjamkan tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya hanya melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang tadi. Bahkan bisa terjadi jika ada anggota yang meminjam untuk kebutuhan sehari-hari (makan dan minum), maka pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya yang penggunaannya untuk usaha yang produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi.

Pada Koperasi Syariah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi (tasharruf) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan peran dan fungsinya maka, Koperasi Syariah memiliki fungsi sebagai:
  • Manager Investasi
Manager Investasi yang dimaksud adalah Koperasi Syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemiliki dana. Koperasi Syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

Umumnya, apabila pemilihan penerima dana (anggota atau calon anggota) didasarkan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik dana, maka Koperasi Syariah hanya mendapatkan pendapatan atas jasa agennya. Kemudian apabila terjadi wanprestasi yang bersifat force major yakni bukan kesalahan anggota, maka sumber dana tadi (pokok) dapat dijadikan beban untuk risiko yang terjadi.
  • Sebagai Investor
Peran sebagai Investor (Shahibul Maal) bagi Koperasi Syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan Koperasi Syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya/
  • Fungsi Sosial
Konsep Koperasi Syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu'afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (emergency loan) dapat diberikan pinjaman kebijakan dengan pengembalian pokok (Al Qard) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhuafa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tampak pengembalian pokok (Qardhul Hasan) yang sumber dananya dari dana ZIS (zakat, infak, shadaqoh) yang digunakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.

Koperasi Syariah memiliki keluwesan dalam menerapkan akad-akad muamalah, yang umumnya sulit dipraktekkan pada perbankan syariah karena adanya keterbatasan peraturan dari Bank Indonesia PBI (Peraturan Bank Indonesia).

READ MORE - Koperasi dalam Pandangan Islam

Apakah Koperasi Simpan Pinjam Termasuk Riba?

Ijma ulama sepakat bahwa bunga adalah riba, baik besar maupun kecil prosentasenya, dan hukumnya haram. Majelis Ulama Indonesia pun telah mengeluarkan fatwa haramnya bunga bank pada akhir 2003 lalu. Diharamkannya riba atau bunga ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang antara lain sebagaimana dinyatakan dalam QS 2 : 275-279. Mengenakan bunga juga termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang dzalim dan bathil  (QS 4: 160-161).

Karena itu, hendaknya dalam menjalankan aktivitas perekonomian, termasuk aktivitas koperasi, kita menghindarkan penggunaan instrumen bunga dalam segala jenis transaksi. Sebagai alternatifnya, saat ini telah berkembang koperasi yang menggunakan sistem syariah, dengan menggunakan beragam akad yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), akad jual beli (murabahah), dan lain-lain. 

Adapun ikut berpartisipasi di koperasi yang berbasis bunga, meski hanya untuk menyimpan dana saja dan tanpa ada keinginan untuk mendapat imbalan apapun, sebaiknya dihindari. Jika kita ikuti, maka kita dapat dianggap mendukung sistem koperasi yang tidak sesuai syariah. Padahal dalam sebuah hadits, telah diingatkan bahwa : "Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, semuanya sama saja" (HR Bukhari).  

Saran saya, sebaiknya Bapak menyimpan dan berinvestasi di koperasi syariah, termasuk BMT. Insya Allah harta kita akan berkah dan berkembang. Wallahu'alam.

Deni Lubis
Program Studi Ekonomi Syariah Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB
READ MORE - Apakah Koperasi Simpan Pinjam Termasuk Riba?

Pos Kembangkan Koperasi Syariah

PT Pos Indonesia (Persero) menambah layanan program baru, yakni keuangan sanah Program ini bekerja sama dengan Puskop PSP (Pusat Koperasi Pos Simpan Pinjam). ""Saat ini kami memiliki 100 ribu pelanggan dengan saldo sebesar Rp 75 miliar." kata Ketua Puskop PSP Arief Supriyono di Jakarta.

Arief mengatakan, kerja sama tersebut sebenarnya sudah dimulai 2006 dengan memanfaatkan potensi masing-masing pihak, khususnya layanan pinjaman dan simpanan melalui pos simpan pinjam. Namun, waktu itu masih berlaku di kota-kota besar saja. Kemudian tahun 2007 atau empat bulan sesudahnya dikembangkan produk -simpan pinjam.

Anf menjelaskan, untuk layanan pinjaman akan diberikan kepada para pegawai dan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) TNI/Poln. BUMN dan instansi-instansi swasta yang gaji atau pensiunnya dibayarkan di loket-loket kantor pos di seluruh Indonesia.

Sedangkan untuk layanan simpanan diberikan kepada para anggota atau calon anggota. "Dengan jaringan yang tersebar, terluas, dan terbesar di Indonesia, saya optimis kerja sama ini akan saling menguntungkan." terangnya.
Setelah diberi kesempatan dan modal untuk mengembangkan usaha dari PT Pos Indonesia dan Kementerian Koperasi Dan UKM. pihaknya mengaku aset koperasi kian bertambah dari tahun ke tahun.

"Dan yang semula jutaan sekarang asetnya sudah mencapai Rp 1.3 triliunan," urainya. Dirut PT Pos Indonesia 1 Ketut Mardjana menambahkan. dengan 24 ribu titik layanan dan 3 SOO milik sendiri, pihaknya optimis usaha simpan pinjam ini akan berhasil. Menurut Ketut, kerja sama ini harus dikembangkan, karena memiliki potensi keuntungan yang sangat besar, "lm potensi yang sangat besar, sebab sektor yang tersentuh saat im masih sedikit sekal," ujar Ketut.

Menurut Ketut, selain mengandalkan infrastruktur yang besar, pihaknya juga akan melakukan door lo door untuk mengembangkan kerja sama un. "Pos keliling, pos desa, pos pasar akan kita kerahkan untuk mendukung perluasan kerja sama ini," pungkas Ketut.

Sumber : Rakyat Merdeka
READ MORE - Pos Kembangkan Koperasi Syariah

Koperasi Syariah Indonesia Belum Berkembang

Pemerintah masih kurang memberikan perhatian terhadap pengembangan ekonomi syariah, khususnya koperasi syariah. Karenanya Ketua Umum Koperasi Syariah Indonesia Ruly Tisna Yuliana meminta pemerintah dapat menyediakan perangkat hukum yang mendukung, misalnya dengan merevisi UU Koperasi, atau dengan membuat UU Koperasi Syariah yang berdiri sendiri.
"Diperkirakan apabila koperasi syariah digarap serius, maka akan terjadi perputaran uang hingga 9 trilyun rupiah per tahun, " ujarnya, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (12/7).
Menurutnya, pengembangan koperasi syariah baru dilakukan di 20 propinsi, di mana dari total 3 ribu koperasi syariah, 80 persennya masih berada di pulau Jawa dan Sumatera.
Oleh karena itu, tambahnya untuk pengembangan koperasi syariah maka bertepatan dengan Hari Koperasi ke-60, Koperasi Syariah Indonesia (Kosindo) mencanangkan gerakan koperasi Syariah Nasional.
"Gerakan ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan koperasi syariah di tanah air, sehingga menjadi alat untuk membantu pertumbuhan sektor riil yang merupakan tulang punggung perekonomian bangsa, " imbuhnya.
Sementara itu, Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram menyatakan, UU Koperasi Syariah tidak bisa dipisahkan dari UU Koperasi.
Menurutnya, Koperasi syariah cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah atau UU Koperasi saja. Sumber: eramuslim.com
READ MORE - Koperasi Syariah Indonesia Belum Berkembang

BMT Harus Diawasi

Jumat, 21 Oktober 2011

JAKARTA -- Lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia kini semakin menjamur. Walau cakupannya tak sebesar bank syariah, namun terdapat sejumlah BMT yang telah beraset lebih dari Rp 100 miliar. Menurut Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Agustianto, diperlukan pengawasan bagi BMT yang telah beraset besar.

Ia menambahkan, BMT yang juga terkait dengan dana masyarakat ini hendaknya menjadi perhatian penggiat ekonomi syariah dan pemerintah. ''Dari segi aturan keuangan seperti rasio kecukupan modal harus ada lembaga pemerintah yang mengatur itu karena ada aset BMT yang bahkan telah melebihi BPRS,'' kata Agustianto kepada Republika, beberapa waktu lalu.

BPRS saja, lanjut dia, memiliki regulasi yang harus diikuti dari Bank Indonesia tentang aturan kesehatan bank, permodalan, batas maksimal pemberian kredit, dan rasio kecukupan modal. Menurutnya, aturan-aturan tersebut juga harus diterapkan di BMT dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat sehingga dana dapat lebih terjamin.

''Tidak tertutup kemungkinan suatu saat dana yang terkumpul bisa disalahgunakan dan akibatnya masyarakat banyak bisa jadi korban dan menderita kerugian karena itu Kementerian Negara Koperasi dan UKM harus lebih mengoptimalkan regulasi dan pengawasan kepada BMT dan juga syarat-syarat perizinan dan aturan yang terkait dengan kesehatan lembaga keuangan,'' papar Agustianto.

Ia mengakui, selama ini memang sudah ada regulasi yang mengatur itu. Namun hal tersebut baru berupa konsep atau syarat dari lembaga yang menginkubasinya, seperti BMT Center maupun Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (Pinbuk), bukan berasal dari pemerintah yang memiliki sifat mengikat dan punya sanksi hukum jika dilanggar.

Peraturan tersebut, tambahnya, bisa saja dalam bentuk peraturan menteri koperasi. ''Kalau modal BMT kecil dan dana masyarakat banyak, itu bisa berbahaya. Jangan sampai terjadi hal negatif di masa depan karenanya untuk menjaga itu perlu dibuat peraturan,'' tegas Agustianto. ed. yeyen


’Fokus pada Pemantauan Kecukupan Modal BMT

Praktisi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menaruh perhatian pada hal-hal seputar modal. Salah satu poin penting adalah pemantauan kecukupan modal BMT. Salah satunya adalah General Manager BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS), Ahmad Zuhri, yang menyatakan mendukung pemantauan terhadap kecukupan modal bagi BMT.

''Untuk ke depannya memang perlu ada pemantauan modal dan regulasi yang jelas mengenai hal itu,'' aku Zuhri kepada Republika, beberapa waktu lalu. BMT BUS sendiri, tambahnya, terus berusaha meningkatkan permodalannya dengan mewajibkan simpanan penyertaan kepada pengelola dan karyawan BMT. Hal itulah yang menjadi penguatan modal BMT. Seiring dengan aset yang terus bertambah mencapai Rp 145 miliar, jumlah modal pun turut bertambah.

Pada setiap bulan, setidaknya ada tambahan antara Rp 500 juta-Rp 1 miliar dari simpanan penyertaan. Tercatat BMT BUS memiliki modal antara Rp 14 miliar-Rp 15 miliar. Sebelumnya BMT hanya mengandalkan dana simpanan masyarakat, tetapi simpanan penyertaan yang diikutsertakan sebagai modal, menjadi penguatan fondasi BMT BUS. Zuhri menambahkan, dengan menjadi anggota lembaga maupun asosiasi seperti Inkopsyah, Pinbuk, Absindo, hal itu mendorong pihaknya untuk menjaga tingkat kesehatan BMT.

BMT BUS juga melakukan pencadangan likuiditas di masa-masa tertentu ketika sering terjadi penarikan dana, seperti menjelang Lebaran dan tahun ajaran baru. Berdasar data per 28 Oktober, BMT BUS memiliki aset Rp 145 miliar, pembiayaan Rp 94 miliar dan simpanan Rp 83 miliar.(sumber Republika.co.id)
READ MORE - BMT Harus Diawasi

POLA UMUM PENDIRIAN & OPERASIONAL BMT


MAKLUMAT
RIBA & PERMASALAHANYA
              Dalam hal Muamalah, segala hal yang berkaitan dengan muamalah adalah boleh (mubah) sebelum ada dalil yang mengharamkannya (Kaidah usul Fiqh).
              Beberapa larangan dalam Muamalah :
            1. RIBA (Tambahan/bertambahnya suatu nilai diluar pokok pinjaman tanpa melihat
             akad, untung dan rugi)
            2. GHOROR (PENIPUAN/TIDAK JELAS)
            3. MAISIR (UNTUNG-UNTUNGAN)
            4. GHOBN (PENIMBUNAN)

3.         ISLAM MEMANDANG PROSES/ CARA MENDAPATKAN HARTA DARI PADA HASIL.
              DALAM ISLAM UANG BUKAN ALAT KOMODITI TETAPI TIDAK LEBIH DARI SEKEDAR ALAT TUKAR.

5.         JENIS-JENIS RIBA :
            a. RIBA NASI’AH (Bertambahnya nilai karena waktu).
            b. RIBA QORDHI (Bertambahnya nilai karena jasa pinjaman)
            c. RIBA FADHL (Bertambahnya nilai karena pertukaran barang sejenis)
            d. RIBA YADHI (Berpisah tempat sebelum timbang terima).

6.         KARAKTERISTIK RIBA (Imam Arrozi) :
            1. ADANYA ZIADAH (TAMBAHAN).
            2. DIAMBIL DARI POKOK
            3. ADANYA UNSUR WAKTU
            4. ADANYA UNSUR KEPASTIAN
            5. UNSUR DZALIM & BATHIL


BUNGA & FATWA 
SOLUSI ISLAM TENTANG RIBA
             PRINSIP KERJASAMA BAGI HASIL.
            (MUDLOROBAH & MUSYAROKAH).
2.         PRINSIP JUAL-BELI.
            (BAI’ AL-MUROBBAHAH, SALAM, & ISTISHNA)
3.         PRINSIP SEWA (AL-IJAROH).
4.         PRINSIP TITIPAN (WADI’AH).
5.         PRINSIP PINJAMAN (QORDH)
6.         PINSIP GADAI (RAHN)
7.         PRINSIP PERWAKILAN (WAKALAH)
8.         PRINSIP PENGALIHAN PIUTANG (HIWALAH)
9.         PRINSIP PENJAMINAN (KAFALAH)
10. PRINSIP JASA (UJROH)
11. PRINSIP SYARI’AH LAINNYA.

PENGERTIAN BMT
BMT = BAITUL MAAL WAT TAMWIL (RUMAH HARTA & PENGEMBANGAN KEUANGAN)
BMT = BALAI USAHA MANDIRI TERPADU (ISTILAH DARI ICMI).
BMT SAAT INI LEBIH BANYAK DIDEFINISIKAN SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO YANG DIOPERASIKAN DENGAN PRINSIP BAGIHASIL, MENUMBUHKEMBANGKAN BISNIS USAHA MIKRO DAN KECIL, DALAM RANGKA MENGANGKAT DERAJAT DAN MARTABAT SERTA MEMBELA KEPENTINGAN KAUM FAKIR MISKIN (Amin Azis : 2004).
ALUR KERJA BMT
Landasan Hukum BMT = KJKS/UJKS
Mengacu pada pasal 33 UUD 1945, maka kita melihat bahwa koperasi sebagai model  badan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Pada tataran pelaksanaannya telah diatur dan dikembangkan dalam berbagai peraturan.  Misalnya, Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
Berikutnya diikuti dengan PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, kepmen koperasi dan PKM No. 194/KEP/M/IX/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan kesehatan KJKS/UJKS/BMT-Koperasi dan kepmen Koperasi dan PKM No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
Berkaitan dengan telah menjamurnya berbagai koperasi yang menawarkan jasa keuangan syariah, baik berlabel Baitul Maal wat-Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM),  Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KJKS), maka Kementerian Koperasi dan UKM memayungi serta menata dalam format Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan  No.91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
CARA PENDIRIAN
           Inisiasi/ Prakarsa
           Identifikasi calon pendiri
           Pembentukan P3B (Panitia Persiapan Pendirian BMT)  minimal terdiri dari : Ketua, Sekretaris & Bendahara, yang bertugas untuk :
          1. Melakukan sosialisasi kepada calon pendiri).
          2. Penghimpunan modal awal.
          3. Penyusunan AD/ ART & Organisasi BMT.
          4. Rencana Pengelola (SDM).
          5. Rencana wilayah kerja/ lokasi BMT
           Sosialisasi Model lembaga BMT  kepada calon pendiri
           Penghimpunan modal awal
           Pelatihan & Pemagangan pengelola BMT
7.       Persiapan Sarana & Prasarana :
          a. Susunan Pengelola.
          b. Model Produk & sistem operasionalnya.
          c. Formulir/ warkat-warkat.
          d. Meubeleair.
          e. Komputer / Mesin Tik
          f. ATK dll
8.       Pengurusan Perizinan (sebelum keluar dapat mengajukan kemitraan dengan lembaga pendukung gerakan BMT untuk proses pembinaan)
          Badan Hukum KJKS dari Dinas Koperasi
          Izin domisili usaha Desa/ Kecamatan.
          SIUP/ TDP dari Disperindag.
          SITU/ HO dari Pemda.
          NPWP dari Direktorat Pajak
9.       Grand Opening / Launching (BMT Siap beroperasi ).

PLAFON MODAL : 1.000.000,-
JANGKA WAKTU : 10 BULAN
RATA-RATA PENDAPATAN ANGGOTA : 100.000 / BLN.
BAGIHASIL DISEPAKATI : 27 % BMT : 73 % ANGGOTA DARI LABA

BULAN 1 USAHA ANGGOTA MENDAPAT KEUNTUNGAN Rp. 80.000,-
        MAKA KEWAJIBAN ANGGOTA KEPADA BMT BULAN 1 ADALAH :
          POKOK        : 100.000,-
          BAGI HASIL :   21.600,-
          JUMLAH       : 121.600,-
BULAN 2 USAHA ANGGOTA MENDAPAT KEUNTUNGAN Rp. 120.000
        MAKA KEWAJIBAN ANGGOTA KPD BMT BULAN KE 2 :
          POKOK        : 100.000,-
          BAGI HASIL :   32.400,-
          JUMLAH       : 132.400,-
      
CATATAN : SELANJUTNYA ANGGOTA MEMBAYAR KEWAJIBAN POKOK SAMA, NAMUN BAGI HASIL BELUM TENTU SAMA SETIAP BULAN KARENA DIDASARKAN PADA PENDAPATAN USAHA ANGGOTA.


CONTOH PERHITUNGAN PEMBIAYAAN JUAL-BELI
HARGA JUAL = HARGA BELI + BIAYA OPS + KD

HARGA BELI TV  14 INC    : 1.000.000,-
BIAYA TRANSPORT           :     50.000,-
KD                                             :   150.000,-
HARGA JUAL                         : 1.200.000,-
JK. WAKTU                          : 8 BULAN

JML. ANGSURAN     : 150.000,-/ BLN ATAU 25.000,- / MG.
                                         ATAU 5.000,-/ HARI

DATA BMT
INDONESIA
Jumlah BMT   : 3.200 BMT
Asset              : 2 Trilyun Rupiah
TOKOH PENTING KEUANGAN MIKRO
PENUTUP
            “Sesungguhnya Alloh tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya”  Qs. Arro’du : 13.

MARI KITA HIJRAH
MENUJU KEBAHAGIAAN ABADI


VISI, MISI, TUJUAN, & USAHA BMT
VISI BMT DI INDONESIA
            Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (dengan sistem bagi hasil) yang profesional dan terpercaya, memiliki jaringan yang luas mencakup tiga perempat usaha mikro dan kecil diseluruh Indonesia sebelum Tahun 2014.
MISI
            Menciptakan sistem, lembaga dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak dilandasi oleh nilai-nilai dasar salaam, keselamatan berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan, melandasi tumbuh berkembangnya tiga perempat usaha mikro dan kecil di Indonesia.
TUJUAN
            Terciptanya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak dilandasi oleh nilai-nilai dasar salaam, keselamatan berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan, melandasi tumbuh berkembangnya tiga perempat usaha mikro dan kecil di Indonesia.
USAHA
            1. Mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip bagi hasil sesuai syari’ah.
            2. Mengembangkan lembaga dan bisnis kelompok Usaha Muamalah (POKUSMA) yaitu
          kelompok simpan pinjam yang khas binaan BMT.
            3. Jika BMT berkembang cukup mapan, memprakarsai pengembangan Bisnis Usaha Riil
          (BUSRIL) dari Pokusma-pokusma sebagai badan usaha pendampingmenggerakkan
          ekonomi riil rakyat kecil di wilayah kerja BMT dengan manajemen terpisah dari BMT.
            4. Mengembangkan jaringan kerja dan jaringan bisnis BMT dan sektor riil mitranya
          sehingga menjadi barisan semut yang tangguh serta mampu mendongkrak kekuatan
          ekonomi bangsa.
PRINSIP OPERASIONAL BMT
                   PENUMBUHAN
                 Tumbuh dari masyarakat sendiri dengan dukungan Aghniya (masyarakat yang mampu secara ekonomi) dan Pokusma yang ada di daerah tersebut.
                 Modal awal minimal 30 juta dihimpun dari para pendiri dalam bentuk simpanan pokok khusus (SPK).
                 Jumlah pendiri minimal 20 Orang.
                 Landasan sebaran keanggotaan yang kuat sehingga BMT tidak dikuasai oleh perseorangan dalam jangka panjang.
                 BMT adalah lembaga bisnis, menciptakan keuntungan, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan.

2.             PROFESIONALITAS
                 Pengelola profesional, bekerja penuh waktu, Pendidikan minimum D.3, mendapat pelatihan pengelolaan BMT oleh lembaga yang kompeten (PINBUK, ABSINDO, BMT CENTER) paling sedikit 2 Minggu, memiliki komitmen kerja penuh waktu, penuh hati dan perasaannya untuk mengembangkan BMT.
                 Pola jemput bola, aktif berbaur dengan masyarakat.
                 Pengelola profesional berlandaskan Sifat-sifat : Siddiq, Amanah, Fathonah, Tabligh, sabar dan Istiqomah.
                 Berlandaskan sistem dan prosedur : SOP, Komputerisasi software akuntansi.
                 Pengurus mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif.
                 Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan.
                 Bersedia menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga pendukung gerakan BMT seperti : PINBUK, Absindo, atau BMT center.
3.             PRINSIP ISLAMIYAH
                 Menerapkan cita-cita Islam (Salaam : keselamatan, keadlian, kedamaian dan kesejahteraan) dalam kehidupan ekonomi rakyat banyak
                 Akad yang jelas.
                 Rumusan penerapan Penghargaan dan sanksi yang jelas dan tegas.
                 Berpihak pada yang lemah.
                 Menerapkan nilai-nilai Islam dalam semua hubungan Islam.
                 Program pengajian/ penguatan ruhiyah yang teratur dan berkala secara berkelanjutan  sebagai bagian dari program Dai Fi’ah Qolilah (DFQ).



ISI ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA
A.            ANGGARAN DASAR
NAMA LEMBAGA
TEMPAT/ ALAMAT
WILAYAH GARAPAN
TUJUAN
FUNGSI/ KEGIATAN/ JENIS USAHA
KEORGANISASIAN, MAT, MATLUB, RAPAT-RAPAT.
KEANGGOTAAN
PENGURUS
MODAL
DISTRIBUSI PENDAPATAN
PEMBUBARAN
PERATURAN PERALIHAN

B.            ANGGARAN RUMAH TANGGA
JOB DESCRIPTION.
MEKANISME PEMBAGIAN KEWENANGAN.
KETENTUAN TENTANG OPERASIONAL SIMPANAN, PEMBIAYAAN, ZIS DLL.
KETENTUAN TENTANG KEPERSONALIAAN.
DLL



READ MORE - POLA UMUM PENDIRIAN & OPERASIONAL BMT