Selamat Datang di Website Ekonomi Mikro Syariah

Muhammad Yunus: Wacana Bank Pertanian Hingga Kredit Mikro Syariah bagi Petani di Pedesaan

Minggu, 20 Februari 2011

Ya, mereka akan bayar. Pasti. Tidak seperti orang kaya, orang miskin tidak akan mengambil risiko dengan tidak membayar. Ini satu-satunya peluang yang mereka punya” (Yunus, Bank Kaum Miskin hal 126).
Kutipan kalimat dari seorang pemenang Nobel, Muhammad Yunus, di atas membuat banyak para ekonom pintar berkerut dahinya. Sebuah hantaman keras bagi para bankir yang selama ini bias dalam memberikan pinjaman.
Lebih lanjut dalam tulisannya Yunus menyindir bank yang ada selama ini bukanlah bank yang memberi kredit akan tetapi kebanyakan adalah bank yang hanya mencari nasabah penyimpan dana. Bank selama ini lebih bangga akan banyaknya jumlah kredit yang dikucurkan ke segelintir kreditur dibanding banyaknya kreditur yang dapat mereka berikan pinjaman. Segelintir orang itu tentunya adalah orang pintar dan bermodal yang menguasai informasi dan jaringan.
Maka dalam posisi ini petani akan diposisikan sebagai warga kelas dua. Mereka adalah petani yang melakukan usaha secara inefisien diakibatkan sempitnya lahan/skala usaha dan rendahnya penguasaan modal. Petani pedesaan di Indonesia dengan profil mereka yang rendah melek hurufnya, kepemilikan tanah yang rendah (0.3 ha/KK), hingga akses pasar yang rendah menyebabkan Bank berpikir beribu kali untuk memberikan pinjaman.
Petani saat ini terperangkap dalam kemelut pembiayaan. Bank menganggap sektor pertanian adalah sektor penuh resiko terkait jaminan harga dan jaminan pembelian komoditas yang tidak stabil. Ketidakpastian usaha akibat serangan hama, harga yang jatuh di pasaran, atau tidak laku di pasar karena kualitas yang buruk adalah beberapa realitas yang dialami petani. Kondisi yang menyebabkan petani seolah-olah berjudi dengan usaha yang mereka geluti. Apalagi jika mereka bertani dengan skala usaha yang kecil dan sumberdaya yang minim.
Dahulu ada Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Setelah era KLBI, pemerintah menyediakan permodalan bagi petani yang dinamakan kredit program. Bentuknya antara lain Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK), Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), dan sebagainya. Namun, meski jumlahnya banyak, kredit program belum juga dapat mengakomodasi permodalan seluruh petani di Indonesia. Sebagai contoh, KUR memberlakukan bunga yang sangat tinggi, yakni mencapai 24% per-tahun. Besaran bunga yang bahkan jauh lebih tinggi dari sekedar bungan cicilan kredit motor. Terlebih program ini seringkali gagal dikarenakan tidak adanya pendampingan usaha yang memadai. Akibatnya petani kembali menjadi korban dikarenakan lilitan hutang baru.
Maka usulan pemerintah (Deptan) tentang pembentukan bank khusus pertanian adalah sebuah ide cemerlang yang perlu pertanyaan kritis. Apakah bank pertanian adalah bank milik petani? Atau bank yang memiliki kekhasan pelayanan dan skema bisnis sesuai kondisi petani? Lalu petani yang bagaimana yang mampu mengakses permodalan bank ini? Bagaimana skema bisnisnya? Apakah pemerintah mampu memberikan jaminan atas pinjaman yang akan diberikan? Apakah ada insentif bagi perbankan yang mengkhususkan dirinya bagi petani ini? Serta sederet pertanyaan lainnya. Jika pertanyaan ini belum terjawab, maka pendirian bank pertanian layak untuk dikaji ulang. Yang perlu dikaji adalah model, peran dan skema bisnis pertanian yang akan dikelola oleh Bank Pertanian ini. Sebagai lembaga perbankan, bank ini tunduk pada peraturan Bank Indonesia, terutama menyangkut ketentuan dan kriteria penyaluran kredit, tingkat kecukupan modal, batas pinjaman macet (NPL), dan ketentuan lainnya sebagaimana bank konvensional yang ada saat ini.
Padahal permasalahan permodalan mikro bagi petani selama ini tidaklah sebatas kelembagaan perbankan saja (jaringan bank yang tidak mampu menembus pelosok-pelosok desa, informasi yang terbatas mengenai prospek usaha pedesaan, dll.), tetapi juga mengenai dana penjamin atau agunan, serta program pendampingan yang menyertai pinjaman yang diberikan.
Belum perlu pemerintah membuat bank pertanian jika lembaga-lembaga yang sudah kita punyai selama ini belum dioptimalkan keberadaannya. Bank Konvensional dan Bank Syariah sekalipun, akan sulit menjalankan program permodalan mikro selama hambatan-hambatan di atas belum mampu diatasi.
Maka kemunculan dan eksisnya lembaga perkreditan berasas islam/Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), seperti BPRS , BMT, Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan nama sejenisnya merupakan solusi cerdas bagi permodalan petani saat ini. Pertama, pendiriannya cukup mudah karena dapat merupakan swadaya masyarakat atau didirikan oleh ormas seperti PPNSI, disamping dapat disinergikan dengan perbankan formal dengan menerapkan linkage programme. Kedua, dengan fungsi sosialnya yang lebih kuat, syarat-syarat pinjaman dan skema pembiayaannya dapat berlepas dari peraturan Bank Indonesia yang tentu saja menyulitkan bagi petani, terlebih skema pembiayaan syariah yang terkenal lebih lengkap dan adaptif bagi usaha pertanian di banding skema konvensional. Ketiga, LKMS lebih mengenal potensi usaha pertanian di daerahnya sehingga LKMS dapat melakukan technical assistance dengan efektif. Pendampingan dapat dilakukan dengan mudah karena jangkauan pengawasan lembaga yang relative tidak luas dan mudah disebar, apalagi jika tersedia sukarelawan-sukarelawan program pendampingan. Keempat, monitoring dapat lebih personal dengan nilai budaya lokal dan sentuhan spriritual sehingga mengurangi moral hazard dan meminimalisasi resiko pembiayaan macet. Kelima, LKMS menjangkau lebih jauh wilayah pertanian yang tidak mampu dijangkau bank syariah sekalipun, sehingga secara fleksibel mampu menjangkau petani yang tidak bankable tetapi usahanya feasible. Keenam, penerapan konsep simpan pinjam lebih dapat menciptakan ketergantungan komunal diantara petani, sehingga petani akan lebih merasa memiliki rasa tanggungjawab terhadap pinjaman yang diberikan.
Tinggal bagaimana pemerintah melakukan dukungan melalui dana jaminan yang dapat diberikan kepada lembaga keuangan mikro syariah tersebut serta melakukan serangkaian perangkat aturan hukum yang jelas, tentu saja bukan aturan hukum yang mempersulit ruang gerak LKMS. Pewajiban bank agar menanamkan sebagian kecil modalnya ke dalam LKMS atau Koperasi Simpan Pinjam mungkin salah satu cara. Selain itu upaya memperkuat program pengadaan penyuluh pertanian yang lebih massal hingga minimal satu desa satu penyuluh, serta menghubungkannya dengan program-program kredit LKMS (dapat diperankan sebagai auditor kelompok tani atau informan bagi LKMS) sehingga dapat mengintegrasikan kredit mikro syariah dengan program penyuluhan.
Bagi LKMS sendiri, tentu profesionalitas manajemen harus senantiasa diperbaiki. LKMS harus mampu merubah image “ribet”-nya skema syariah, nggak praktis! Maka LKMS harus mampu memasarkan skema pembiayaan yang beragam dan adaptif, tidak hanya mengambil beberapa skema yang udah seperti murobahah (jual-beli kredit), salam (jual beli pesanan), ishtishna (jual beli pesanan kredit) atau rahn (gadai syariah) namun juga berani menggandeng petani dalam skema mudhorobah dan musyarokah yang lebih beresiko dan memakai risk & profit sharing secara penuh. Semoga LKMS mampu membuktikan hipotesis Yunus di atas dengan kerangka yang lebih islami. Semoga kita sendiri mampu memulainya!

Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
Kurang puas rasanya kalau hanya menulis artikel manajemen risiko dalam satu kesempatan. Setelah artikel terdahulu saya mencoba sedikit berbicara mengenai adanya imbal balik antara kesempatan dan peluang yang ingin diraih dengan risiko yang ditanggung, dalam kesempatan ini kita mencoba belajar untuk masuk ke hal yang sedikit lebih dalam, yakni manajemen risiko ditinjau dari praktek Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Menarik untuk disimak bahwa lembaga keuangan mikro syariah sudah menjamur dan dalam masa tumbuh berkembang namun masih sedikit sekali atau kalau boleh dikatakan agak berani belum ada model manajemen risiko secara baku yang diterapkan seragam untuk jenis jasa yang sama.

Tidak dapat dipisahkan dari tinjauan harafiahnya bahwa terdapat beberapa pilar yang menjadi konstruktor berdirinya manajemen risiko untuk LKMS. Yang pertama, kita sepakat tentunya untuk menganggap LKMS sebagai salah satu wujud lembaga keuangan yang mempunyai jasa simpanan dan pembiayaan. Jasa simpanan dan pembiayaan yang diberikan mirip atau bahkan dapat dikatakan sama dengan jasa yang diberikan oleh jasa perbankan pada umumnya. Dengan demikian risiko-risiko yang dimiliki oleh perbankan ada yang nantinya diadaptasi oleh LKMS. Sesuatu yang sangat wajar kiranya apalagi selama ini beberapa operasional masih mengacu kepada praktek yang dilakukan oleh kalangan perbankan. Untuk beberapa kali kesempatan tidak canggung pula dipergunakan istilah “small and micro banking” untuk memberikan sematan kepada LKMS. Meskipun sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) namun LKMS justru paling mirip operasionalnya dengan bank dibanding LKBB lainnya. Konstruksi kedua yang membangun manajemen risiko LKMS adalah cakupan kegiatan jasa yang dilakukan yakni sektor Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM). Beberapa pertimbangan yang menyangkut risiko perlu dicermati dengan seksama ketika ada perlakuan yang berbeda ketika jasa harus diberikan kepada sektor UMKM. Melihat prinsip 5C sebagai penerapan kebijakan yang sehat dalam pemberian pembiayaan, mau tidak mau kita harus bisa melihat pula perbedaan antara karakter UMKM yang akan kita biayai dengan karakter dengan nasabah perbankan biasa. Demikian juga ketika penilaian jaminan, tentunya kita tidak dapat mengaplikasikan seluruh ketentuan penjaminan agunan yang diterapkan oleh perbankan. Ada risiko yang perlu dimainkan dan disepakati bersama karena yang kita layani adalah UMKM. Demikian juga apabila ketika melihat unsur pembangun ketiga dari manajemen risiko LKMS yakni sharia compliance atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah dipergunakan sebagai saringan yang paling membedakan dengan berbagai jenis penyedia jasa layanan keuangan lainnya. Pembiayaan dan simpanan yang dilakukan harus berdasar atas prinsip-prinsip syariah. LKMS mempunyai risiko terhadap pandangan ini yakni ketika masyarakat masih perlu mendapatkan edukasi lagi sehingga dengannya menjadi paham. Pemahaman dari masyarakat dibutuhkan agar masyarakat bisa tahu jenis kebutuhan mereka mana saja yang dapat dilayani oleh LKMS dan dengan akad bagaimana kebutuhan mereka dapat dipenuhi.

Untuk memudahkan belajar bersama mari kita coba lihat terlebih dahulu mengenai pedoman standar penerapan manajemen risiko bagi bank yang mencakup :
• Risiko Kredit, yakni risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) untuk memenuhi kebutuhannya dalam melakukan pembayaran. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan, treasury, atau investasi yang tercatat dalam pembukuan bank.
• Risiko Pasar, yakni risiko yang terjadi akibat berubahnya variabel dari portfolio yang dimiliki oleh bank. Variabel yang berubah biasanya adalah suku bunga dan nilai tukar mata uang. Risiko pasar dapat bersumber dari kegiatan investasi bank dalam bentuk surat berharga, pengadaan valas atau penempatan pada lembaga keuangan lainnya.
• Risiko Likuiditas, yakni risiko yang dimiliki karena bank gagal melakukan pembayaran terhadap kewajibannya yang jatuh tempo. Risiko dapat bersumber dari aktivitas bank dalam bidang perkreditan, penyediaan dana, dan instrumen hutang.
• Risiko Operasional, adalah risiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia, atau kegagalan sistem. Sumber terjadinya risiko operasional paling luas dibanding risiko lainnya yakni selain bersumber dari aktivitas di atas juga bersumber dari kegiatan operasional dan jasa, akuntansi, sistem tekhnologi informasi, sistem informasi manajemen atau sistem pengelolaan sumber daya manusia.
• Risiko Hukum, timbul dari kegiatan yuridis antara lain dalam timbulnya tuntutan hukum dari pihak ketiga, ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung, kelemahan pengikatan, atau pengikatan jaminan yang tidak sempurna sehingga bank tidak dapat melakukan tindakan likuidasi. Risiko ini dapat timbul dari aktivitas pembiayaan maupun aktivitas operasional.
• Risiko Reputasi, adalah risiko yang timbul dari perpepsi masyarakat atau publikasi negatif terhadap kondisi bank.
• Risiko Stratejik, adalah risiko yang timbul apabila bank salah menerapkan strategi, terlambat merubah strategi, kurang responsif terhadap strategi yang dijalankan untuk mencapai sebuah tujuan. Pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat juga salah satu penyebab timbulnya risiko strategik.
• Risiko Kepatuhan, adalah risiko yang bersinggungan erat dengan risiko yang lain. Pada dasarnya risiko kepatuhan terkait dengan risiko yang timbul apabila kita tidak mentaati regulasi yang ada. Misalnya risiko kredit dapat muncul apabila kita tidak dapat memenuhi ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Sedangkan risiko operasional dapat dapat muncul apabila perbankan mengabaikan ketentuan Posisi Devisa Netto (PDN). Risiko stratejik dapat muncul terkait Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang dibuat oleh bank. Risiko reputasi dapat muncul seandainya Non Performing Loan (NPL) naik melejit melebihi ketentuan yang ada.
Dari kedelapan risiko tersebut kita dapat memilahnya menjadi 3 perlakuan :
• Menerima dan mengadopsi sepenuhnya pengertian dan paradigma risiko dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Termasuk dalam kelompok ini adalah Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik.
• Menerima dan melakukan modifikasi terhadap beberapa hal prinsip yang tercantum dalam eksposure risiko sehingga dapat diterapkan secara benar dalam lembaga. Kelompok ini diwakili oleh Risiko Kredit dan Risiko Kepatuhan.
• Tidak mempergunakan sama sekali acuan risiko tersebut dan selama ini yang saya anggap paling tidak dapat diaplikasikan sesuai dengan pengertian dan definisi risiko adalah adalah Risiko Pasar.

Risiko likuiditas kita sepakati sebagai bentuk risiko perbankan yang dapat diadopsi sepenuhnya oleh LKMS. Kemampuan LKMS untuk dapat melakukan pembayaran terhadap kewajiban-kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo merupakan risiko likuiditas yang harus selalu terus menerus dimonitor dan dicermati. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Point-point yang harus dilakukan untuk menangani risiko operasional pada LKMS juga dapat kita ambil dari apa yang dilakukan oleh perbankan. Kegagalan sistem, human error, dan ketidakmampuan karyawan untuk melakukan prosedur secara lengkap dan maksimal merupakan masalah utama yang harus diantisipasi dalam risiko operasional. Masuk dalam ranah pengawasan yang terkait dengan risiko operasional adalah kebijakan akuntansi, pencatatan dan perlakuan aset bank, kegagalan software dalam mengidentifikasi transaksi, dan beberapa aktivitas lainnya. Risiko hukum dapat terjadi terhadap implikasi yang timbul dari perjanjian atau kesepakatan dengan pihak eksternal. Wanprestasi dari salah satu pihak yang membuat kesepakatan menimbulkan potensi terhadap counterparty untuk melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum dapat berupa gugatan pidana maupun perdata terhadap lembaga. Permasalahan yang timbul bisa terjadi karena perjanjian pembiayaan dengan pihak luar, perjanjian pembiayaan dengan nasabah, perjanjian dengan penyedia logistik/vendor inventaris, perjanjian sewa bangunan, atau perjanjian lain yang mungkin akan diadakan oleh lembaga kepada pihak lain. Manajemen pasti membutuhkan branding untuk memperkuat image position di mata pengguna jasa/produk. Branding adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh lembaga untuk meminimalkan risiko yang timbul dari permasalahan reputasi. Risiko reputasi dapat muncul sebagai salah satu akibat dari kegagalan mengamankan risiko likuiditas. Ketika penarikan dana nasabah terjadi di luar kebiasaan dan lembaga tidak mampu mengantisipasinya maka muncul efek sampingan berupa permasalahan baru akibat reputasi lembaga yang rusak. Risiko reputasi dapat pula timbul dari faktor internal antara lain dari prosedur atau kebijakan yang berbelit terhadap penanganan satu masalah yang berdampak langsung kepada nasabah. Selain itu integritas dan kompetensi pengelola juga mencerminkan kredibilitas lembaga di kalangan pemakai jasa. Strategi perlu direncanakan dan dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun terkadang manajemen lupa untuk selalu mengawalnya dan melakukan evaluasi secara berkala. Oleh karena itu strategi perusahaan perlu dituangkan dalam satu dokumen tertulis apapun bentuknya sebagai pengejawantahan dari proses untuk mencapai tujuan. Dengan dituangkannya strategi dalam satu dokumen tertulis maka akan lebih mudah bagi manajemen untuk melakukan perubahan strategi apabila diperlukan. Terpaku pada strategi yang telah ditetapkan dan tidak berani merubah strategi merupakan keadaan terbesar yang memungkinkan kegagalan dalam menangani risiko strategi.

Risiko kredit menarik untuk kita perhatikan karena kita harus menyimak beberapa pengendalian risiko yang telah dilakukan oleh perbankan. Kebijakan pemberikan kredit yang sehat, merupakan salah satu contoh implementatif dari pengendalian risiko kredit yang dilakukan oleh perbankan. Penilaian kelayakan pengajuan pembiayaan yang berdasarkan oleh analisa 5C juga merupakan hasil adaptasi dari penerapan pengendalian risiko kredit perbankan. Demikian juga tahapan pengikatan yang dilakukan terhadap masing-masing tipe jaminan juga tidak dapat lepas dari pengaruh bagaimana selama ini perbankan melakukannya. Namun demikian kita tidak boleh lupa, bahwa Syariah adalah salah satu unsur pembangun penerapan manajemen risiko bagi LKMS. Syariah secara tegas membedakan bagaimana menangani pembiayaan yang bermasalah dibandingkan dengan apa yang telah dipraktekkan oleh kalangan perbankan. Tidak adanya unsur keadilan oleh perbankan konvensional dalam penanganan pembiayaan membuat perbedaan yang jelas bagaimana harus memposisikan risiko kredit dalam perspektif LKMS. Ada beberapa sudut pandang yang berbeda dalam memperlakukan manajemen risiko kepatuhan dalam LKMS. Ketika semua piranti hukum dan acuan legal lainnya telah tersediakan untuk perbankan, tidak demikian yang terjadi pada tatanan regulasi untuk LKMS. Jangankan regulasi, usulan tentang draft RUU UKMK saja baru diperbincangkan, apalagi peraturan yang khusus diperuntukkan bagi LKMS sepertinya masih jauh dari harapan. Jamak untuk dipahami bahwa LKMS pun baru kelihatan gaungnya akhir-akhir ini sehingga belakangan cukup dianggap layak untuk dibuatkan regulasinya. Ketika regulasi yang menjadi dasar tuntutan kepatuhan belum dapat diwujudkan akhirnya menjadikan dampak bagi LKMS. Banyak referensi-referensi penyelesaian masalah atau pola ukur perbandingan yang masih mempergunakan acuan yang dipakai oleh perbankan konvensional.

Risiko pasar sudah jelas tidak kita tempatkan sebagai sesuatu yang bisa diadaptasi baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Sangat sedikit atau berani bahkan kalau dikatakan bahwa tidak pernah ada LKMS yang mendasarkan tingkat imbalan kepada suku bunga. Demikian juga hanya dalam hitungan permil LKMS yang menempatkan portfolio investasinya pada nilai tukar. Dengan demikian profil risiko pasar adalah “zero risk” bagi LKMS.

Beberapa baris yang dapat kita sampaikan bersama bahwa saat ini adalah saat yang terbaik bagi LKMS untuk menetapkan standar manajemen risiko yang sesuai dengan karakter lembaga. Ketika LKMS disepakati sebagai sebuah bentuk dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, sudah jelas kiranya bahwa parameter yang dipergunakan harus berbeda. Pangsa pasar, merupakan satu komando yang jelas bagi terwujudnya pembeda-pembeda turunan lainnya yang secara nyata kita akui bahwa terdapat beda perilaku antara keduanya. Pada saat inilah yakni fase pertumbuhan merupakan saat yang tepat untuk mengkonsepsikan tentang penerapan manajemen risiko bagi LKMS. Di satu sisi, kita untuk sementara masih bisa mengadopsi konsep manajemen risiko perbankan dengan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan. Di sisi yang lain kita sudah harus berani tampil untuk melakukan analisa dari apa yang sudah terjadi dan membuat forecasting kira-kira bagaimana arah gerak di masa mendatang agar dapat menyajikan formulasi yang tepat untuk menerapkan manajemen risiko yang cocok dan sesuai dengan LKMS.


READ MORE - Muhammad Yunus: Wacana Bank Pertanian Hingga Kredit Mikro Syariah bagi Petani di Pedesaan

Dasar Hukum Gadai

Minggu, 13 Februari 2011

Pada Dasarnya hukum Gadai adalah jaiz (boleh) menurut al-Kitab, as-Sunnah, dan Ijma’.
Dalil dari al-Qur’an
Surat al-Baqarah ayat 283 yang mempunyai sebagai berikut:
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya” (Q.S. al-Baqarah: 283).

Dalil dari as-Sunnah
Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk ditukar dengan gandum. Lalu orang Yahudi berkata:
“Sungguh Muhammad ingin membawa lari hartaku”. Rasulullah kemudian menjawab: ”bohong! sesungguhnya aku orang yang jujur di atas bumi ini dan di langit. Jika kamu berikan amanat kepadaku pasti aku tunaikan Pergilah kalian dengan baju besiku menemuinya.” (H.R. Bukhari).
Ijma’ dan Qiyas Ulama’
Pada dasarnya para ulama’ telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para Ulama’ tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur Ulama’ berpendapat bahwa gadai disyari’atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian. Berdasarkan al-Qur’an dan Hadist diatas menunjukan bahwa transaksi  atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi pernah melakukannya. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dengan melakukan Ijtihad. Bagaimanakah perbandingan konsep pegadaian syari’ah dengan pegadaian konvensional ditinjau dari aspek hukumnya?.
READ MORE - Dasar Hukum Gadai

Pertumbuhan Perbankan Syariah Nasional 2010

Aset perbankan syariah pada tahun 2010 tumbuh 47 persen dan mencapai Rp100,26 triliun. Pertumbuhan itu menjadi tanda awal dari era pengembangan perbankan syariah di Tanah Air. “Aset yang telah tembus Rp100 triliun ini awal pengembangan perbankan syariah yang telah memiliki enam juta nasabah dan sekitar 20 ribu tenaga kerja,” kata Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Mulya Siregar, di Jakarta, Jumat.

Total aset tersebut terdiri dari aset bank umum syariah dan unit usaha syariah sebesar Rp97,52 triliun. Lalu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebesar Rp2,74 triliun.
Menurut dia, dengan perkembangan yang cepat saat ini, perbankan syariah sudah menjadi industri besar yang patut dilirik para investor. “Dua bank syariah masuk 25 bank terbesar itu pertanda industri ini perkembangannya semakin baik,” katanya.
Pada 2011, lanjutnya, industri perbankan syariah juga diperkirakan tumbuh antara 45 – 55 persen tergantung pada kondisi perekonomian nasional. “Kalau ekonomi tumbuh lebih baik, maka perbankan syariah bisa tumbuh 55 persen,” katanya.
Dengan perkembangan ini, perbankan syariah akan bersaing secara sehat dengan bank-bank umum, dalam mencari nasabah dan menyalurkan kredit sehingga BI mengharapkan adanya coopetition (cooperation – competition) terutama dengan bank-bank induknya.
Mulya juga mengatakan pada 2011 diperkirakan pembiayaan atau kredit perbankan syariah tumbuh sekitar 40 persen sama dengan pertumbuhan kredit di 2010.
Mengenai penambahan jumlah bank syariah, Mulya mengatakan banyak investor yang berniat membuka atau mengubah banknya menjadi syariah. Salah satunya adalah dari Qatar National Bank yang berencana membeli Bank Kesawan dan mengubahnya menjadi bank syariah. “Secara lisan mereka sudah sampaikan tetapi resminya belum,” katanya.
Mulya juga mengatakan setelah mendapat ijin DPR, BI akan segera bergabung dengan International Islamic Liquidity Management (IILM) pada Maret mendatang. “Kita membayar 5 juta dolar AS sebagai penyertaan masuk sebagai anggota. April kita mulai ikut rapat,” katanya.
Sumber : Republika
READ MORE - Pertumbuhan Perbankan Syariah Nasional 2010

HUKUM PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI

Kamis, 03 Februari 2011

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (qardh) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (fee/ujrah) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Dasar fikihnya adalah akad qardh wa ijarah, sesuai Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (lembaga keuangan syariah). Jadi akad qardh wa ijarah adalah gabungan dua akad, yaitu akad qardh (pinjaman) dengan akad ijarah (jasa), yaitu jasa LKS memberikan pinjaman kepada nasabah. Dalil utama fatwa DSN ini antara lain dalil yang membolehkan ijarah (seperti QS Al-Qashash [28]:26) dan dalil yang membolehkan meminjam uang (qardh) (seperti QS Al-Baqarah [2]:282).
Menurut kami, akad qardh wa ijarah tidak sah menjadi dasar pembiayaan talangan haji, karena : Pertama, dalil yang digunakan tak sesuai untuk membolehkan akad qardh wa ijarah. Sebab dalil yang ada hanya membolehkan qardh dan ijarah secara terpisah. Tak ada satupun dalil yang membolehkan qardh dan ijarah secara bersamaan dalam satu akad.
Kedua, penggabungan dua akad menjadi satu akad sendiri hukumnya tidak boleh. Memang sebagian ulama membolehkan, seperti Imam Ibnu Taimiyah (ulama Hanabilah) dan Imam Asyhab (ulama Malikiyah). Namun yang rajih adalah pendapat yang tidak membolehkan, yakni pendapat jumhur ulama empat mazhab, yakni ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. (Imam Sarakhsi, Al-Mabsuth, 13/16; Hasyiah al-Dasuqi ‘Ala Al-Syarh al-Kabir, 3/66; Imam Nawawi, Al-Majmu’, 9/230; Al-Syarh al-Kabir, 11/230; M. Abdul Aziz Hasan Zaid, Al-Ijarah Baina Al-Fiqh al-Islami wa al-Tathbiq al-Mu’ashir, hal. 45).
Ketiga, menurut ulama yang membolehkan penggabungan dua akad pun, penggabungan qardh dan ijarah termasuk akad yang tak dibolehkan. (Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, 29/62; Fahad Hasun, Al-Ijarah al-Muntahiyah bi At-Tamlik, hal. 24).
READ MORE - HUKUM PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI

KERAPUHAN SISTEM FINANSIAL KAPITALIS

Oleh : H. Dwi Condro Triono, SP., M.Ag**
1. PENDAHULUAN
Aktivitas ekonomi senantiasa berputar dalam dua kelompok pasar. Pasar yang pertama disebut pasar barang, yang terdiri dari pasar barang dan jasa. Pasar yang kedua disebut pasar faktor produksi, yang terdiri dari pasar lahan, pasar tenaga kerja dan pasar keuangan. Keberadaan pasar faktor produksi tentu saja adalah untuk mendukung keberadaan pasar barang.
Namun, dalam perkembangan sistem ekonomi kapitalisme, ada pasar salah satu dari pasar faktor produksi yang mengalami perkembangan teramat pesat. Pasar tersebut tidak lain adalah pasar keuangan atau yang biasa dikenal dengan financial market. Pesatnya perkembangan pasar ini bahkan sampai mengakibatkan pasar ini terlepas dari induknya, kemudian menjadi pasar yang berkembang sendiri. Keberadaan pasar ini kemudian dikenal dengan pasar non riil, sebagai lawan dari pasar riil atau pasar barang.
Keberadaan pasar keuangan ini berkembang dengan sangat luas dan sangat kompleks, sehingga menjadi sebuah pasar yang berjalan dengan sebuah mekanisme atau sistem yang teramat rumit. Sistem ini kemudian dikenal dengan sistem finansial/keuangan (financial system).
Untuk memahami keberadaan sistem ini memang tidak mudah. Namun, dapat kita mulai dengan pendekatan filosofi yang paling sederhana, yaitu dimulai dengan memahami hakikat dari pasar uang itu sendiri.
Setelah kita memahami secara sekilas tentang seluk beluk dari pasar uang tersebut, barulah kita akan membahas secara agak lebih mendalam, mengapa sistem keuangan dalam sistem ekonomi kapitalisme tersebut sangatlah rapuh dan senantiasa menjadi sumber krisis ekonomi.
2. PENGERTIAN PASAR UANG
Untuk memahami apa yang dimaksud dengan pasar uang, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pasar menurut teori ekonomi. Pasar menurut teori ekonomi pasar adalah segala hal yang mencakup berbagai pertemuan antara permintaan dan penawaran.
Dari definisi pasar tersebut, sekarang kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan pasar uang. Jika dalam pasar secara umum mencakup semua transaksi, maka di dalam pasar uang, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang (untuk dibelanjakan barang dan jasa) untuk jangka waktu tertentu (Boediono, 1992).
Dalam pasar tersebut akan terjadi transaksi pinjam-meminjam dana yang menimbulkan hubungan hutang-piutang. Sedangkan "barang" yang ditransaksikan tidak lain adalah secarik kertas berupa "surat hutang". Selanjutnya, orang yang meminjam uang disebut debitur, yaitu orang yang menjual surat utangnya kepada meminjamkan uang atau kreditur.
Selanjutnya, dalam transaksi tersebut tentu akan menghasilkan "harga". Apa yang dimaksud dari harga tersebut? "Harga" adalah harga penggunaan uang tersebut untuk jangka waktu tertentu. Harga tersebut dinyatakan dalam persen (%) per satuan waktu tertentu. Harga tersebut disebut dengan suku bunga (tingkat bunga). Bunga tersebut dapat dianggap sebagai "sewa" atas penggunaan uang tersebut dalam jangka waktu tertentu.
Dari pengertian pasar uang tersebut, maka kita dapat memahami hakikat dari uang menurut pandangan ekonomi kapitalisme. Uang yang beredar di tengah-tengah kita, yang biasa dikenal dengan uang tunai sesungguhnya adalah uang yang ditukar dengan surat hutang.
Uang tunai tersebut sesungguhnya adalah pengertian dari uang dalam arti yang paling sempit, yaitu uang kartal atau currency (C). Sedangkan wujud uang yang lain, dalam pengertian yang lebih luas dikenal sebagai berikut:
M1 = C + DD (demand deposits/uang giral)
M2 = M1 + TD (time deposits) + SD (savings deposits)
M3 = M2 + QM (quasi money)
L = total liquidity, mencakup semua alat-alat yang ‘likuid’ yang ada di masyarakat.
Sedangkan bila ditinjau dari perannya menciptakan uang yang beredar di tengah masyarakat, maka dikenal ada tiga pelaku utama, yaitu:
1. Otorita Moneter, yaitu pihak yang mempunyai peran sebagai sumber awal dari terciptanya uang beredar yang merupakan sumber ‘penawaran’ (supply) uang kartal (C) untuk memenuhi ‘permintaan’ masyarakat dan sumber ‘penawaran’ yang dibutuhkan lembaga keuangan dalam bentuk cadangan bank (bank reserves (R).
2. Lembaga keuangan (bank dll), yaitu pihak yang menjadi sumber penawaran uang giral (DD), deposito berjangka (TD), simpanan tabungan (SD) dan aktiva keuangan lain yang ‘diminta’ masyarakat.
3. Masyarakat adalah konsumen terakhir dari uang tercipta yang digunakan untuk memperlancar kegiatan produksi, konsumsi dan pertukaran mereka.
III. KERAPUHAN SISTEM FINANSIAL KAPITALIS
Setelah kita memahami sekilas tentang pasar uang, tibalah saatnya bagi kita untuk melihat kerapuhan dari sistem pasar keuangan yang telah diciptakan oleh sistem ekonomi kapitalisme tersebut. Ada banyak faktor yang menyebabkan sistem keuangan tersebut menjadi sangat rapuh, sehingga senantiasa memunculkan problem bagi sistem ekonomi secara keseluruhan. Problem ekonomi yang senantiasa identik dengan sistem keuangan biasa dikenal dengan istilah inflasi.
Paling tidak ada 5 faktor yang menyebabkan sistem keuangan ini sangat rapuh, sehingga selalu menimbulkan masalah dalam ekonomi, bahkan tidak jarang telah menjadi sumber utama terjadinya krisis-krisis besar ekonomi dunia. Kelima faktor tersebut yaitu:
1. Keberadaan Seignorage
Keuntungan yang diperoleh dari pencetakan mata uang dikenal dengan istilah seignorage (Hifzur-Rab, 2002; Karim, 2002). Keuntungan yang mudah didapat dari pencetakan mata uang inilah yang akan mendorong bagi pemerintah untuk mencetak mata uang tanpa kendali, sehingga bisa melampaui penerimaan anggaran pendapatan pemerintah. Kebijakan ini biasa dikenal dengan istilah anggaran defisit. Kebijakan anggaran defisit dari pemerintah biasanya akan ditutup dengan hutang atau dengan mencetak uang baru (Tambunan, 1996). Jika pencetakan uang baru ini terus dilakukan, hal ini tentu akan menyebabkan terjadinya inflasi yang berterusan.
2. Keberadaan Sistem Cadangan Sebagian (Fractional Reserve System)
Adanya ketentuan sistem cadangan sebagian (fractional reserve system), Bank Umum diberi kewenangan yang besar untuk melipatgandakan uang (Rothbard, 2007). Sistem cadangan sebagian memberikan kewenangan pada Bank Umum untuk menciptakan "uang baru" melalui hutang (kredit) melebihi uang riil yang disimpan. Jumlah "uang baru" yang dapat dilipatgandakan melalui hutang oleh bank akan mengikuti rumus umumnya, yaitu (Sukirno, 2000): PU = D (1/FR); dimana PU: Penggandaan Uang; D: Deposito; FR: Fractional Reserve.
Sebagai contoh, jika jumlah cadangan yang disyaratkan dimiliki setiap bank adalah 10%, dengan jumlah deposit Rp. 10 milyar, bank akan dapat menggandakan jumlah deposit menjadi Rp.100 milyar. Adanya kewenangan dari seluruh bank umum untuk melakukan proses penggandaan uang ini jelas akan mudah menimbulkan inflasi.
3. Keberadaan Suku Bunga
Penetapan suku bunga yang bersifat pasti (fix rate) dengan tanpa mempertimbangkan resiko bisnis, ternyata telah menimbulkan dampak buruk yang luar biasa bagi perekonomian. Krisis ekonomi yang melanda dunia tahun 2008 silam dapat menjadi contoh nyata untuk melihat betapa buruknya penggunaan sistem bunga tetap ini. Krisis ekonomi dunia yang banyak dipicu oleh skandal subprime mortgage di AS, ternyata berawal dari "permainan" suku bunga ini.
4. Keberadaan Motif Spekulasi
Keberadaan suku bunga selain akan berdampak buruk kepada perekonomian, ternyata juga akan menyebabkan kegunaan uang semakin jauh dari hakikat yang sebenarnya. Mata uang akhirnya lebih banyak digunakan sebagai alat komoditi yang dapat diperjualbelikan, dari digunakan sebagai alat tukar untuk keperluan sektor ekonomi yang riil. Perubahan kegunaan mata uang tersebut telah memperbesar terjadinya praktik-praktik spekulasi dan selanjutnya akan mengakibatkan terjadinya ekspansi permintaan mata uang (money demand) yang cepat untuk keperluan-keperluan yang tidak produktif (Siregar, 2001).
Hal inilah menyebabkan uang tumbuh dengan cepat pada aktivitas di sektor tersebut. Hanya sekitar 5 % saja dari peredaran uang tersebut yang benar-benar untuk keperluan sektor riil. Uang dan derevasinya dapat tumbuh 800 kali lebih besar dibanding untuk keperluan di sektor riil. Fenomena inilah yang dapat menyebabkan terjadinya bubble economy, yang sewaktu-waktu dapat meledak dan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi (Lestari, 2005).
5. Keberadaan Sistem Nilai Tukar (Kurs) Mata Uang
Penggunaan mata uang yang berbeda-beda pada setiap negara akan menimbulkan adanya sistem nilai tukar mata uang (exchange rate) atau lebih dikenal dengan istilah kurs mata uang (Pass, Lowes & Davies, 1994; Karim, 2002). Adanya perbedaan kurs mata uang inilah yang menyebabkan terjadinya volatilitas nilai tukar yang tinggi. Pengaruh kurs tersebut selanjutnya tentu akan berdampak pada kinerja perdagangan internasional. Sebab, setiap terjadi perubahan nilai mata uang, tentu akan mempengaruhi harga dan daya saing produk suatu negara di pasaran internasional (Dornbusch, Fischer & Startz, 1998; Mishkin, 2001).
IV. SISTEM FINANSIAL ISLAM
Di dalam sistem ekonomi Islam, disamping berisi tentang aturan-aturan ekonomi di sektor riil, tentu juga ada pengaturan dalam sistem keuangannya. Bangunan dasar dari sistem keuangan Islam adalah bahwa Islam mewajibkan bagi negara untuk mencetak mata uang yang terbuat dari emas dan perak. Namun demikian, disamping adanya kewajiban dalam pencetakan mata uang emas dan perak bagi negara tersebut, Islam juga memberikan ketentuan bagi negara untuk melakukan penjagaan terhadap mata uang tersebut agar penggunaannya senantiasa sesuai dengan aturan syara’, yaitu:
1. Hanya menggunakan mata uang sebagai alat tukar dan alat berjaga-jaga saja (tidak untuk aktivitas spekulasi).
2. Wajib memungut zakat maal ke atas harta kekayaan (termasuk di dalamnya adalah mata uang yang disimpan), yang sudah sampai nishob dan haulnya.
3. Larangan menimbun mata uang (kanzul maal), yaitu menyimpan uang tanpa ada hajat tertentu untuk pembelanjaannya.
4. Larangan mengambil riba nashiah (riba dalam utang-piutang).
5.Larangan mengambil riba fadhl (riba dalam tukar-menukar atau jual beli pada barang tertentu yang telah ditetapkan oleh syara’, seperti: jual beli mata uang, saham dsb. secara tidak kontan dan tidak berada di tempat).
6. Larangan jual beli yang mengandung unsur judi (maysir), yaitu: jual beli mata uang, saham dsb. yang mengandung unsur spekulasi dan dilakukan secara tidak kontan dan tidak berada di tempat.
7.Larangan jual beli barang dan jasa yang haram (tabdzir).
8. Larangan menggunakan harta untuk berfoya-foya (tarif).
9. Larangan untuk kikir (taqtir) dalam membelanjakan hartanya.
V. PENUTUP
Demikianlah penjelasan sekilas tentang kerapuhan dari sistem finansial yang berasal dari sistem ekonomi kapitalisme, serta solusinya menurut sistem ekonomi Islam. Walaupun sangat singkat, semoga dapat memberi gambaran awal bagi ummat Islam dalam mengelola sistem keuangannya.
Tentu kajian ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Semoga ummat Islam senantiasa terdorong untuk terus mengkaji dan menyosialisasikan sistem keuangan Islam tersebut, sehingga ummat dapat segera menjadi sadar dan mau segera kembali kepada sistem keuangan Islam khususnya, dan secara umum tentu juga akan berkenan untuk kembali pada pengaturan kehidupan Islam secara menyeluruh. Amin.
= = = = =
*Makalah disampaikan dalam Kajian Tsaqofah Islam, Jum'at, 29 Januari 2010, di STEI Hamfara Jl Gurami no 31 Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia Chapter Kampus Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Pondok Pesantren Hamfara Yogyakarta.
**Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia, Dosen STEI Hamfara Yogyakarta, dan Kandidat Doktor Ekonomi Universitas Kebangsaan Malaysia.
READ MORE - KERAPUHAN SISTEM FINANSIAL KAPITALIS

Perencanaan Keuangan Keluarga sesuai Syariah


  1. Urgensi pengelolaan uang yang terencana
    Pembahasan tentang latar belakang & urgensi perencanaan keuangan
    dalam Islam dengan mengaitkannya kepada:
    1. Ayat 63-75, surat Al Furqaan di mana pada ayat 67 Allah berfirman,
      “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta mereka), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan (pembelanjaan mereka) berada di tengah-tengah antara (keduanya) itu."
    2. Ayat 26-27, surat Al Israa`. Allah berfirman, “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (26) Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (27)”
    3. Sabda Rasulullah –shalawat dan salam untuk beliau,
      Diceritakan oleh Ka’b bin ‘Iyadh (semoga Allah meridhainya), dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah -shalawat dan salam untuknya- bersabda, “Sesungguhnya setiap ummat memiliki ujiannya tersendiri. Sementara ujian umatku adalah harta.” (Al Hakim, Al Mustadrak, hadis no. 8010)
  1. Petunjuk teknis perencanaan keuangan dalam Al Qur'an dan Sunnah
    1. Sabda Rasulullah -shalawat dan salam untuknya,
      Seorang lelaki (yang sedang) berada di tanah lapang mendengar suara di awan , “Siramilah kebun kurma si fulan!”
      Awan pun bergerak menuju ke sana dan menumpahkan airnya di tanah (kering) yang berbatuan hitam. Saluran air pun menjadi penuh dengan air sehingga air mengalir deras. Saat itu (terdapat) seorang lelaki sedang berdiri di kebunnya dan berusaha mengalirkan air (saluran) dengan sekopnya.
      Lelaki (yang mendengar suara di awan) bertanya, “Hai hamba Allah, siapa namamu.” Lelaki di kebun menjawab, “fulan.” (dia menyebtukan nama yang didengarnya di awan).
      Lelaki di kebun bertanya, “Hai hamba Allah, mengapa kamu menanyakan namaku.”
      Lelaki itu menjawab, “Aku mendengar suara di awan (mendung) di mana air yang yang diturunkannya adalah air ini. (Suara itu) mengatakan siramilah kebun (kurma) si fulan (namamu). Apa yang kamu lakukan dengan kebunmu ini?.”
      Lelaki yang di kebun itu menjawab, “Jika kamu bertanya tentang itu, sesungguhnya aku mengatur apa yang dihasilkan dari kebun ini. Aku menyedekahkan sepertiga (hasilnya). Aku  makan untukku dan keluargaku sepertiganya dan aku kembalikan sepertiganya ke dalam kebun ini.”
    2. ayat 219, surat Al Baqarah, Allah berfirman,
      “… Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian agar kalian berpikir.”
  1. Mengapa harus sesuai Sunnah?
    Diceritakan oleh Amr bin ‘Awf al-Muzaniy –semoga Allah meridhainya bahwa Rasulullah -shalawat dan salam untuknya- bersabda, “Barangsiapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnahku, kemudian sunnah itu dilakukan orang lain, maka dia memperolah pahala (pahala) seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.“ (HR Ibnu Majah, no. 209)
  2. Teknis manajemen keuangan
    Peserta diberikan pengetahuan tentang membuat anggaran sesuai dengan poin 2, yaitu 3 x 1/3 ditambah dengan sedikit stimulus untuk mendapatkan tambahan pemasukan atau income dengan berinvestasi secara syariah (Shariah Financial Invesment Planning) yang bersumber dari 1/3 modal kerja.
    Dengan pengetahuan pengaturan keuangan, peta dan arah kesulitan yang dihadapi akan lebih terlihat sehingga memudahkan pencarian solusi dan mengurangi beban stress.
    Diceritakan oleh Abu Hurayrah –semoga Allah meridhainya, dia berkata, Rasulullah -shalawat dan salam untuknya- bersabda, “Kekayaan (yang hakiki) bukanlah dengan banyaknya harta. Namun kekayaan (yang hakiki) adalah hati yang selalu merasa cukup.” (Muttafaq ‘alayh)

READ MORE - Perencanaan Keuangan Keluarga sesuai Syariah