Selamat Datang di Website Ekonomi Mikro Syariah

Definisi UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) dan Syarat Pembentukan UJKS

Senin, 12 Desember 2011

UJKS adalah Unit Jasa Keuangan Syariah pada koperasi syariah adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi, simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
Syarat-syarat pembentukan UJKS sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No.91/Kep/Mkukm/IX/2004. Bagian kedua; Pasal 6 tentang persyaratan dan tata cara pendirian Unit Jasa Keuangan Syariah antara lain:
1) Pembentukan UJKS harus disetujui oleh rapat anggota koperasi yang bersangkutan dan ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya;
2) Pengurus Koperasi yang sudah berbadan hukum tetapi belum mencantumkan kegiatan jasa keuangan syariah di dalam Anggaran Dasarnya, apabila akan melakukan kegiatan di bidang jasa keuangan syariah, wajib mengajukan permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasarnya kepada pejabat dengan mencantumkan usaha jasa keuangan syariah di dalam anggaran dasarnya;
3) Pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan Akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta keputusan menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/MKUKM/X/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, Pengesahan Akta pendirian dan perubahan Angggran Dasar Koperasi.
Perlu kita ketahui pula bahwa pengajuan permohonan pengesahan Unit Jasa Keuangan syariah harus disertai lampiran sebagai berikut:
a) hasil keputusan rapat anggota yang menyetujui pembentukan UJKS dan Anggaran Dasar yang telah mencantumkan UJKS sebagai salah satu unit usaha koperasi yang bersangkutan;
b) Surat bukti setor modal awal UJKS dari koperasi primer sekurang-kurangnya Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah ) dan disetorkan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah c/q Ketua Koperasi yang bersangkutan yang dapat dicairkan sebagai modal awal UJKS yang bersangkutan atas dasar persetujuan pencairan oleh Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan dan atau perubahan Anggaran Dasar koperasi.
c) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada butir (b) untuk dikelola dengan manajemen dan pembukuan secara tersendiri.
d) Rencana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu ) tahu.
e) Administrasi dan pembukuan koperasi.
f) nama dan riwayat hidup, Pengurus, Pengawas, ahli syariah atau dewan syariah dan calon pengelola.
g) Daftar sarana kerja.
h) Surat perjanjian kerja antara pengurus koperasi dengan pengelola/manajer/direksi.
i) Keterangan mengenai rencana kerja, administrasi dan pembukuan, nama dan riwayat hidup personel dalam UJKS serta daftar sarana kerja UJKS sebagai dimaksud pasal 4 huruf d, c, f & g (SK menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004).

0 komentar:

Poskan Komentar