Selamat Datang di Website Ekonomi Mikro Syariah

Menggagas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Pedesaan : Menyerap Hikmah Bank Grameen

Jumat, 15 Juli 2011

Rilla Martaleta
Fuadi Chandra
Universitas Andalas
Kemiskinan selalu menjadi momok yang menakutkan bagi setiap negara
karena dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia. Di Indonesia menurut
Badan Pusat Statistik, penduduk miskin pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta.
Jumlah ini terkonsentrasi 63,52 persen di daerah pedesaan. Mengingat fakta ini maka
upaya penanggulangan kemiskinan harus diarahkan pada daerah yang menjadi
kantong kemiskinan yaitu pedesaan. Salah satu cara untuk menanggulangi
kemiskinan adalah dengan memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan melalui
kredit mikro. Kredit mikro ini kemudian disalurkan oleh satu lembaga kredit mikro
(LKM).
Permasalahan yang dihadapi LKM saat ini di Indonesia adalah kurangnya jasa
keuangan mikro dalam menjangkau rumahtangga miskin dan berpenghasilan rendah
(Gema PKM Indonesia, 2007). Islam dengan visinya menjadi rahmat bagi seluruh
alam harus bisa menelurkan satu solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Bank
Grameen (BG) di Bangladesh telah menunjukkan satu solusi sukses dalam
mengatasinya hanya saja masih ada praktek bank ini yang tidak sesuai dengan nilainilai
Islam. Tidak ada salahnya dalam mengembangkan sistem keuangan islam
menuju arah yang lebih baik kita mengadopsi kisah sukses BG ini karena pada
dasarnya hikmah itu adalah kekayaan kaum muslimin yang tercecer maka dimanapun
kita menemukannya kita bisa mengambil pelajaran darinya.. Menyerap praktek
sukses BG dan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai Islam hingga menciptakan
satu model lembaga keuangan mikro syariah berbasis pedesaan yang efektif.
Makalah ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari studi
literatur dengan cara mempelajari, mengkaji serta menelaah buku teks, jurnal ilmiah,
literatur dan info lain yang berhubungan dengan kredit usaha mikro, lembaga
keuangan mikro syariah, faktor penentu kesuksesan praktek kredit mikro Bank
Grameen serta penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi. Teknik analisis
yang digunakan adalah dengan mengambil kerangka pikiran dan ide utama yang
berhubungan dengan masalah yang dibahas, selanjutnya mengkorelasikannya dengan
data-data pendukung lain agar lebih akurat. Dari hasil analisis dilakukan pembahasan
dan ditarik kesimpulan serta saran.
Keyword : Kredit Mikro, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Praktek Sukses Bank
Grameen
2
BAB I
Pendahuluan
I.1 Latar Belakang
Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17
juta jiwa (16,58 persen), dari jumlah ini penduduk miskin terkonsentrasi sebesar
63,52 persen di daerah perdesaan. Terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)
pada Bulan Mei 2008 diperkirakan akan terjadi penambahan penduduk miskin
sebesar 15, 5 juta jiwa (Kompas, 2008). Angka kemiskinan tersebut jika tidak
diwaspadai serta dilakukan upaya dan langkah konkrit untuk menanggulanginya akan
membawa akibat yang buruk seperti menurunkan kualitas sumber daya manusia,
timbulnya kecemburuan sosial, pengangguran, kerentanan, kriminalitas dan berbagai
dampak negatif lainnya (Burhan, 2008).
Pinjaman dalam bentuk kredit mikro merupakan program yang efektif dalam
menangani kemiskinan. Hal ini tidak terlepas dari peran usaha mikro (melalui
pembiayaan oleh kredit usaha mikro) yang strategis baik dilihat dari segi kualitas
maupun dari segi kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan dan penyerapan
tenaga kerja (Ashari,2008). Sesuai dengan karakteristik skala usahanya, usaha mikro
tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Dengan kebutuhan dana yang kecil tetapi
dalam unit usaha yang sangat besar menyebabkan kurang tertariknya lembaga
perbankan formal yang besar dalam mendanai sektor ini (Ashari,2008). Keterbatasan
akses usaha mikro terhadap jasa keuangan perbankan merupakan potensi pasar besar
yang bisa menjadi garapan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Ada beberapa hal
yang menjadi keunggulan LKM yaitu: tidak ada persyaratan agunan/jaminan,
pencairan dan pengembalian pinjaman sangat fleksibel dan seringkali disesuaikan
dengan cash flow peminjam.
3
Salah satu permasalahan yang dihadapi LKM tersebut adalah kurangnya jasa
keuangan mikro dalam menjangkau rumahtangga miskin dan berpenghasilan rendah
(Gema PKM Indonesia, 2007). Islam dengan visinya menjadi rahmat bagi seluruh
alam harus bisa menelurkan satu solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Munculnya
sektor keuangan syariah di negeri ini menjadi jawabannya, hanya saja
kemunculannya yang sudah cukup lama ternyata belum menunjukkan hasil yang
memuaskan, misalnya Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal
wat Tamwil (BMT) yang sudah muncul sejak tahun 1990-an (Seibel, 2005). Share
LKM syariah ini masih jauh tertinggal bahkan bisa dikatakan tidak signifikan bila
dibandingkan dengan ”kue” keuangan mikro nasional. Mengutip dari Seibel (2005)
BPRS hanya menguasai sekitar 4 persen dari total jumlah bank pedesaan dan 1,5
persen aset sektor perbankan pedesaan. Begitu pula BMT yang juga mengalami
penurunan kurang dari seperlima diantaranya yang dinyatakan sehat. Menyikapi
permasalahan yang dihadapi oleh LKM syariah dengan tanpa mengabaikan isu-isu
ketimpangan antara praktek dan teori yang dilakukan umat islam saat ini sehingga
mengakibatkan sepinya industri ini maka operasional dan manajemen LKM syariah
patut menjadi catatan tersendiri.
Salah satu contoh sukses penyaluran kredit mikro pada rumah tangga miskin
pedesaan adalah apa yang telah dijalankan oleh Bank Grameen (BG). Sejak
diluncurkan pertama kali di Bangladesh telah banyak memberikan dampak positif
sehingga mengundang negara-negara lain untuk mengadopsi program ini termasuk
Indonesia. Program replikasi Grameen Bank dijalankan dibawah proyek bertajuk
Grameen Bank Replication Program (GRBP). Grameen Bank didirikan tahun 1976
oleh seorang akademisi di negara tersebut, Muhammad Yunus. Grameen Bank
menghapus semua kendala yang dihadapi penduduk miskin dalam mengakses
pinjaman dari bank bahkan kaum perempuan dijadikan prioritas penyaluran kredit, 97
persen peminjam pada Bank Grameen adalah kaum perempuan (Yunus, 2008). Hal
ini dirasa membantu kaum perempuan karena selama ini yang berhak memperoleh
4
dan bertanggung jawab atas pinjaman hanya kepala keluarga laki-laki (Yayasan Mitra
Usaha, 2008).
Bank Grameen menjadikan hak untuk mendapat pinjaman sebagai bagian dari
hak asasi manusia dan membangun suatu sistem dimana orang yang tidak memiliki
apapun mendapatkan prioritas tertinggi dalam mendapatkan pinjaman, kontras
dengan prinsip yang dianut oleh perbankan selama ini. Lokasi yang dekat dengan
daerah pedesaan juga membuat BG mudah untuk menyalurkan kredit kepada
penduduk miskin yang banyak berdiam di daerah tersebut, berbeda sekali dengan
bank yang memilih untuk berada sedekat mungkin dengan lokasi usaha dan pusat
kota. Strategi BG ini sukses diterapkan sehingga menurut studi yang dilakukan oleh
World Bank, berhasil mengeluarkan 5 persen dari peminjam dari kemiskinan setiap
tahun.
Bank Grameen di Bangladesh telah menunjukkan satu solusi sukses dalam
mengatasi kendala LKM selama ini hanya saja masih ada praktek bank ini yang tidak
sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tidak ada salahnya dalam mengembangkan sistem
keuangan islam menuju arah yang lebih baik kita mengadopsi kisah sukses BG ini
karena pada dasarnya hikmah itu adalah kekayaan kaum muslimin yang tercecer
maka dimanapun kita menemukannya kita bisa mengambil pelajaran darinya.
Menyerap praktek sukses BG dan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai Islam
hingga menciptakan satu model lembaga keuangan mikro syariah berbasis pedesaan
yang efektif.
I.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas
dalam makalah ini adalah bagaimana bentuk dan operasional lembaga keuangan
mikro syariah berbasis pedesaan yang telah menyerap hikmah sukses BG tersebut ?
5
BAB II
TELAAH PUSTAKA
II.1 Lembaga Keuangan Mikro
Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit Summit (1997), kredit
mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga paling
miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan
pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan
keluarganya. Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro merupakan
kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan
maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyakseratus juta
rupiah per tahun.
Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro disebut
dengan lembaga keuangan mikro (Ashari,2008). Seperti yang dikutip dari Ashari
(2008), Asian Development Bank mendefinisikan LKM sebagai lembaga penyedia
jasa penyimpanan, kredit, pembayaran berbagai transaksi jasa serta money transfer
yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.
II.2 Prinsip Keuangan dalam Islam
Prinsip utama keuangan dalam Islam yang membedakannya dari metode
konvensional ialah bagaimana Islam memandang uang, bahwa uang tidak
menghasilkan aset atau kekayaan (Khan,2008) dengan kata lain uang hanya sebagai
alat tukar dan satuan ukur. Prinsip umum lainnya adalah :
1. resiko akan selalu ada
2. transaksi keuangan secara langsung maupun tidak langsung harus
memiliki hubungan atau berdampak terhadap sektor riil.
6
3. produk dan jasa yang dibeli atau dijual harus jelas bagi kedua belah
pihak yang bertransaksi
4. tidak ada pendanaan bagi produk haram dan aktivitas yang
mengandung kemaksiatan, islam melarang pendanaan bagi aktivitas
yang merusak secara moral dan sosial
5. resiko pinjaman adalah tanggung jawab pemberi pinjaman, sementara
itu penerima pinjaman bertanggung jawab atas kegiatan yang
dilakukan dengan menggunakan pinjaman tersebut
6. bunga atau imbal balik lainnya atas modal yang telah ditentukan di
awal dan bersifat tetap dilarang.
7. dilarang menjual sesuatu yang seseorang tidak miliki.
Tujuan umum dari semua aktivitas keuangan dalam Islam ialah untuk
mengembangkan kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam oleh
karena itu kejujuran dan tanggung jawab moral dalam kontrak keuangan syariah
adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi.
II.3 Kaitan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Kemiskinan
Lembaga keuangan berfungsi sebagai intermediasi dalam aktifitas suatu
perekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut
dapat menghasilkan nilai tambah. Aktifitas ekonomi disini tidak membedakan
antara usaha yang dilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang
membedakan hanya besarnya nilai tambah berdasarkan skala usaha. Hal ini
berarti bahwa usaha kecilpun jika memanfaatkan lembaga keuangan juga akan
memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan
masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara yang produktif dengan
memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan, termasuk usaha produktif yang
dilakukan oleh masyarakat miskin (Wijono, 2005).
7
Menurut Marguiret Robinson (2000), pinjaman dalam bentuk kredit mikro
merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal
tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat
perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: pertama, masyarakat yang
sangat miskin (the extreme poor) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan
tidak memiliki kegiatan produktif. Kedua, masyarakat yang dikategorikan miskin
namun memiliki kegiatan ekonomi (economically active working poor) dan ketiga,
masyarakat yang berpenghasilan rendah (lower income) yakni mereka yang memiliki
penghasilan meskipun tidak banyak.
Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu
berbeda-beda untuk ketiga kelompok masyarakat tersebut agar sasaran pengentasan
kemiskinan tercapai. Bagi kelompok pertama akan lebih tepat jika digunakan
pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi atau penciptaan lapangan
pekerjaan. Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif jika digunakan
pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi
pengembangan UKM, pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau
mensinergikan UKM dengan para pelaku Usaha Menengah maupun Besar.
Pengembangan LKM diyakini merupakan faktor penting dalam
penanggulangan kemiskinan (Krisnamurthi, 2003). Bahkan bagi banyak pihak
pengembangan LKM merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan itu sendiri.
Pengembangan keuangan mikro dapat pula diartikan sebagai usaha mengembangkan
sistem keuangan (nasional dan lokal) yang lebih sesuai dengan kondisi rakyat yang
riil (people based financial system), miskin ataupun tidak. Kedua aspek tersebut
terkait erat satu dengan lainnya, walaupun pemberian fokus perhatian pada salah
satunya sering menjadi strategi yang memang harus dilakukan.
8
BAB III
METODE PENULISAN
Makalah ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari studi
literatur dengan cara mempelajari, mengkaji serta menelaah buku teks, jurnal ilmiah,
literatur dan info lain yang berhubungan dengan kredit usaha mikro, lembaga
keuangan mikro syariah, faktor penentu kesuksesan praktek kredit mikro Bank
Grameen serta penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi. Teknik analisis
yang digunakan adalah dengan mengambil kerangka pikiran dan ide utama yang
berhubungan dengan masalah yang dibahas, selanjutnya mengkorelasikannya dengan
data-data pendukung lain agar lebih akurat. Dari hasil analisis dilakukan pembahasan
dan ditarik kesimpulan serta saran.
9
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Analisa Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan
Permasalahannya
Lembaga keuangan mikro syariah dijelaskan sebagai suatu sistem keuangan
berbasis Islam atau yang dikenal dengan syariah. LKMS yang dimaksudkan disini
terdiri dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal wat Tamwil
(BMT)
(i) Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
. Kondisi BPRS saat ini sedang mengalami masa stagnasi, jauh tertinggal bila
dibandingkan dengan Bank Umum Syariah ataupun rekannya sendiri Bank
Perkreditan Rakyat konvensional (Tabel 1). Pertambahan jumlah BPRS dari tahun ke
tahun semakin menurun (Tabel 2).
Tabel 2 Perbandingan BPR dan BPRS (nilai uang dalam rupiah) tahun 2003
total sektor
BPR
BPR
konvensional
BPRS
absolut % total
jumlah unit 2134 2050 84 3,9
total aset 12.905,7 12.714 191,75 1,5
total tabungan 8890 8780 110 1,2
total pinjaman 9180 9041 138,6 1,5
Tabel 1 Evolusi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
no fase periode Jumlah BPRS
1 Ekspansi awal 1991-1996 71
2 Penurunan 1997-1998 78
3 stagnasi 1999-2003 84
10
Sumber Islamic Microfinance in Indonesia (Seibel,2005)
Mengingat kemunculannya yang tidak jauh berbeda hanya berjarak 3 tahun
antara BPR dan BPRS, masing-masing tahun 1989 dan 1991 maka ketertinggalan
yang dihadapi BPRS memang sangat jauh. Volume jasa BPRS dibandingkan BPR
relatif bisa diabaikan begitu pula pertumbuhan asetnya. Menurut Seibel (2005) ada
beberapa alasan yang menyebabkan terhambatnya perkembangan BPRS diantaranya,
pertama produk/jasa keuangan syariah tidak populer karena kurangnya pemahaman
umat muslim tentang produk/jasa keuangan syariah dan keuntungan
menggunakannya. Bank Indonesia (2002) menyimpulkan adanya gap antara
kebutuhan dan wawasan tentang produk dan jasa keuangan syariah. Jarak ini
menghalangi mobilisasi dana publik berinvestasi, tambahan lagi jarak ini membuat
kegiatan pemasaran dan penjualan produk dan jasa keuangan syariah menemui
kesulitan.
Kedua, masalah tata kelola dan manajemen. Banyak diantara BPRS berdiri
tanpa kehadiran pemiliknya dalam pengelolaan. Sebagai besar pemegang saham
BPRS berdomisili di pusat kota sementara BPRS berlokasi di daerah sehingga
kehadiran dan pengawasan pemilik dirasa kurang. Begitu pula banyak diantara BPRS
yang dikelola oleh pensiunan pegawai bank konvensional yang tidak dinamis dan
kurang keahliannya di bidang perbankan syariah.
(ii) Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
BMT atau yang secara sederhana diartikan sebagai koperasi syariah sedang
mengalami penurunan saat ini setelah periode pertumbuhan yang cukup pesat di awal
tahun 1990-an yaitu sebanyak 2938 unit BMT hingga tahun 2000. Dari jumlah ini
tidak semuanya memiliki status hukum yang jelas, Bank Indonesia mencatat hanya
sekitar 500 dari 3000 BMT yang terdaftar di Kementrian Koperasi, sisanya dianggap
sebagai lembaga semiformal yang diakui tapi tidak ditetapkan aturan dan
11
pengawasannya. Akibat kurangnya pengawasan dan peraturan tersebut maka data
mengenai kinerja BMT secara keseluruhan tidak banyak yang bisa diketahui. Tapi
secara umum kondisi BMT diantaranya : pelaporan BMT kurang bisa diandalkan,
banyak diantara BMT dilaporkan terbengkalai dan bangkrut secara teknis, daya
jangkau dan portofolio BMT relatif bisa diabaikan dan resiko simpanan tabungan
tinggi.
Kondisi ini sebenarnya tidak hanya dialami oleh BMT tapi juga koperasi. Hal
ini disebakan oleh peraturan dan pengawasan yang kurang ditambah lagi tingginya
campur tangan pemerintah dan kebijakan subsidi yang merusak pasar keuangan
pedesaan dan kemandirian.
4.2 Faktor Dibalik Kesuksesan Bank Grameen
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menemukan faktor dibalik
kesuksesan BG, salah satunya yang dilakukan oleh Maitreesh Ghatak. Menurut
Ghatak (2008) keberhasilan BG terletak pada bentuk program pinjaman kelompok
(group loans). Orang miskin seringkali tidak bisa menyediakan jaminan atas
pinjamannya karena ketidakmampuan mereka secara materi, menyikapi hal ini BG
mengganti jaminan yang biasanya berupa benda menjadi orang-orang dalam
kelompok dimana pinjaman diberikan pada satu orang dalam kelompok untuk
kemudian digilirkan pada anggota yang lain tapi pembayaran pinjaman tetap menjadi
tanggung jawab semua anggota kelompok. Saling menanggung antar anggota
kelompok secara tidak langsung menjadi proses mengidentifikasi resiko gagal bayar
pinjaman. Proses mengidentifikasi resiko pinjaman merupakan satu diantara biaya
transaksi yang utama dalam perbankan. Survey yang dilakukan oleh Signe-Mary
McKernan, ahli ekonomi US Federal Trade Commission terhadap 87 desa di
Bangladesh menemukan bukti bahwa penyebab utama dibalik kesuksesan program
kredit mikro BG adalah kemampuan BG untuk mengidentifkasi resiko gagal bayar
pinjaman .
12
Menurut Khan (2008) kelebihan metode pinjaman kelompok adalah :
1. peer monitoring, kemampuan untuk mengawasi tindakan investasi yang
dilakukan oleh sesama anggota kelompok memastikan hanya keputusan yang
aman yang dilakukan terkait uang pinjaman.
2. social ties, ikatan sosial yang muncul dalam suatu komunitas menciptakan
sangsi yang akan diterima peminjam yang memacetkan pembayaran pinjaman.
Menurut Hotradero (2006) bagi rakyat kecil yang menjadi nasabah BG, resiko
terbesar mereka adalah kehilangan social capital (anggota kelompok sebagai
jaminan pinjaman mikro). Anggota yang memacetkan kredit akan berhadapan
bukan dengan BG melainkan dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya.
Hal ini yang menyebabkan gagal bayar pinjaman BG rendah sekitar 2-8
persen (Ghatak, 2008) karena peminjam lebih takut kehilangan social capital
daripada kehilangan bisnisnya.
3. group pressure, tekanan yang muncul agar semua anggota kelompok
membayar pinjaman, bila ada anggota yang gagal bayar ia bisa dikeluarkan
dari kelompok tersebut dan tidak mendapatkan pinjaman lagi.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Abu Elias Sarker (2001) menyebutkan 5
faktor kunci kesuksesan BG yaitu :
1. struktur organisasi
2. model operasi
3. visi
4. budaya manajemen
5. manajemen sumber daya manusia
Berikut ini pembahasan dari aspek-aspek diatas :
1. Struktur Organisasi
Faktor utama dibalik kesuksesan BG terletak pada bagaimana BG
dikelola. Sistem organisasi BG dan praktek yang dilakukan dibuat untuk
13
menanggapi kebutuhan pengembangan dari kelompok yang sudah ditargetkan
Bagian-bagian dari struktur organisasi BG terdiri dari kelompok, pusat, kantor
cabang, kantor area, kantor zona dan kantor pusat. Hubungan antara BG dan
kelompok terjalin melalui pertemuan mingguan dengan para pegawai BG.
Struktur organisasi BG terdesentralisasi, kewenangan diserahkan pada
level dimana perencanaan dan implementasi dilakukan. Kantor pusat jarang
mencampuri rencana yang dibuat oleh cabang. Cabang juga mengirimkan
laporan bulanan kepada pimpinan pusat bank yang merangkum segala aspek
pekerjaannya. Pimpinan kemudian dengan bantuan beberapa orang memeriksa
laporan ini dan menerbitkan isu-isu signifikan, titik perhatian dan saran terkait
laporan tadi dalam majalah internal bulanan yang bisa dijangkau oleh semua
pegawai bank. Metode komunikasi seperti ini menjadikan pekerja BG sebagai
team yang responsif dan produktif. Di sisi lain pengguna jasa BG diberikan
keleluasaan dalam menggunakan kredit dengan sedikit pengawasan oleh
manajemen terhadap aktivitas produksi mereka. Struktur pengawasan yang
desentral, partisipatif dan demokrasi muncul tidak hanya pada level atas
organisasi tapi dilakukan oleh semua anggota BG berdasarkan filosofi, nilai
atau visi perusahaan yang dibuat oleh top manajemen.
2. Model Operasi
BG mengembangkan praktek yang berbeda dalam menyalurkan kredit
mikro. Ada kriteria tertentu yang dibuat untuk mendapatkan kredit, prioritas
diberikan kepada wanita yang dianggap pihak yang paling rentan diantara
kelompoknya. Tidak seperti birokrasi pemerintah dimana peminjam harus
mendatangi kantor yang bersangkutan maka petugas BG mendatangi langsung
peminjam yang membutuhkan jasanya. Setelah kelompok terbentuk maka
akan diobservasi oleh petugas BG selama sebulan untuk melihat apakah
kelompok tadi sesuai dengan aturan dan norma yang telah BG buat. Anggota
kelompok kemudian menghadir sesi pelatihan selama 7 hari yang diberikan
14
oleh petugas bank. Selama pelatihan tersebut dijelaskan aspek operasional BG
dan aktivitas pengembangan sosial yang akan dilakukan.
Setelah pinjaman diberikan, peminjam dibebaskan untuk
menginvestasikan uangnya pada tempat yang ia inginkan. Tidak ada jaminan
yang harus diserahkan bila ingin meminjam. Yang dibutuhkan hanya
kepatuhan pada aturan dan kebijakan bank. Jaminan yang selama ini berupa
materi diganti menjadi jaminan sosial (kelompok dianggap sebagai jaminan
atas kredit yang diambil oleh anggota kelompok). Peminjam tidak
diperkenankan untuk menambah kredit baru bila belum melunasi yang sudah
ada. Setiap anggota harus menyisihkan sejumlah uang yang kemudian
diakumulasikan dari kelompok dan ditabung kembali di BG. Anggota boleh
meminjam uang dari tabungan tadi untuk kebutuhan konsumsi ataupun untuk
diinvestasikan kembali. Bila kelompok ingin menarik uang dalam tabungan
tersebut maka harus disisakan sebesar 5 persen dari jumlah pinjaman.
3. Visi
Hal yang sangat penting dari BG adalah visi mereka akan masyarakat
yang bebas dari kemiskinan. Visi ini dijelaskan oleh pendirinya dan dipupuk
diantara stakeholders BG. Visi ini memiliki dampak yang besar terhadap
fungsi organisasi. Stakeholders diyakinkan bahwa kemiskinan adalah
fenomena buatan manusia dan bisa dihilangkan dengan usaha tertentu. Visi ini
memacu semangat anggota BG bekerja dengan penuh dedikasi, saling percaya,
bertanggung jawab dan kreatif.
4. Budaya Manajemen
BG telah menciptakan budaya manajemen yang unik berdasarkan
kapasitas manusia, pembelajaran, inovasi, tranparansi, keterbukaan dan
kejujuran (Holcombe, 1995). Budaya ini memberi kerangka yang dengan itu
semua aktivitas organisasi diatur. Kelompok dan pusat memiliki identitas
15
sendiri pada saat yang sama mereka bekerja dengan birokrat BG dalam cara
yang terintegrasi. Suatu penyatuan institusional antara kelompok, pusat dan
manajemen BG. Kepercayaan staf dan peminjam membuat manajemen
mempercayakan pengambilan keputusan pada level operasional. Kantor pusat
hanya memiliki sedikit tanggungjawab kecuali untuk isu-isu strategis seperti
kebijakan dasar, penelitian dan pengembangan (Jain, 1996).
Kepercayaan BG akan keterbukaan dan transparansi dimanifestasikan
dalam kegiatan-kegiatannya. Semua transaksi BG dilakukan di depan klien
(peminjam) dan staf bank. Hal ini mungkin terjadi karena adanya sistem
informasi yang mendukung hal tersebut. Sistem informasi pada BG terjadi
tidak hanya dari pimpinan ke bawahan tapi juga sebaliknya.
5. Manajemen Sumber Daya Manusia
Kesuksesan BG terletak pada kinerja personilnya yang luar biasa
(Sarker, 2001). Motivasi yang tinggi dari para staf dan hal ini diraih melalui
proses recruitment dan pelatihan. Sejak awal personil BG telah menerima
arahan akan pentingnya kerja keras, berdiam di daerah pedesaan, kejujuran
dan kemurahhatian. Pelatihan yang jelas berbasis lapangan juga diberikan.
Terbukti pada tahap ini banyak peserta pelatihan yang mengundurkan diri
akan tetapi melalui ini akhirnya BG bisa menyaring orang yang benar-benar
serius menggeluti operasional BG kedepannya. Para personil BG tahu bahwa
mereka akan bekerja keras untuk mendapatkan gaji yang sama dengan rekan
kerja mereka di badan pemerintahan lainnya tapi dengan tekanan yang jauh
lebih besar. Lebih penting lagi tidak seperti rekan kerja mereka di
pemerintahan, mereka tidak bisa menyalahgunakan sumber daya untuk
kepentingan pribadi (Rahman 1993; Holcombe 1995; Bornstein 1996; Sarker
2001).
Manajemen mempertahankan motivasi untuk kinerja yang efektif dan
tidak korupsi di dalam kondisi pedesaan yang sulit melalui berbagai reward
16
formal maupun informal, pengakuan kerja, kesempatan untuk lebih maju dan
kebanggaan menjadi bagian dari organisasi yang memberikan nilai tambah
yang diakui secara internasional serta rasa memiliki antara kelompok yang
berbeda (Holcombe 1995; Bornstein 1996; Todd 1996; Sarker 2001).
Bila disimpulkan dari beberapa pendapat diatas bahwa faktor-faktor seperti
struktur organisasi yang desentral (kelompok peminjam sebagai fokusnya), model
operasi, visi bahwa kemiskinan bisa diatasi, budaya manajemen dan SDM yang
handal melalui manajemen SDM yang baik menjadi penyebab dibalik kesuksesan
praktek kredit mikro BG selama ini sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di
pedesaan Bangladesh.
4.3 Menggagas LKMS Berbasis Pedesaan-Menyerap Hikmah Bank Grameen
Praktek yang telah dilakukan oleh BG telah memberikan hikmah kepada kita
semua bagaimana seharusnya lembaga itu dikelola. Secara umum dapat diambil
kesimpulan, hikmah yang dapat ditarik dari BG yaitu :
1. bentuk pinjaman kelompok yang disertai pertemuan mingguan
2. struktur organisasi yang desentral
3. model operasi ”jemput bola”
4. visi yang kuat dan terinternalisasi dalam penanggulangan kemiskinan
5. budaya manajemen yang penuh inovasi dan transparansi
6. SDM yang handal melalui rekrutmen yang selektif dan kebijakan reward.
Pada bagian berikutnya penulis akan mengelaborasi hikmah tersebut dan
menjadikannya praktek yang bisa diaplikasikan oleh model lembaga keuangan mikro
syariah berbasis pedesaan yang diusulkan.
Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pedesaan
17
1. Visi : Menanggulangi Kemiskinan dan Mewujudkan Masyarakat yang
Produktif dan Bertakwa melalui Pelayanan Jasa Keuangan Mikro Berbasis
Syariah pada Rumah Tangga Miskin Pedesaan
Islam memiliki visi yang jelas akan penanggulangan kemiskinan. Nabi
Muhammad sendiri dalam doanya selalu meminta kepada Allah agar dijauhi dari
kemiskinan dan kekurangan, begtu pula Rasulullah mengatakan bahwa kemiskinan
itu dekat pada kekufuran. Ini menjadi sinyal jelas bagaimana Islam memandang
fenomena kemiskinan bahwa kemiskinan itu harus dihilangkan karena bisa
mengantarkan manusia pada jurang kekafiran. Visi ini bukanlah mimpi karena sejarah
telah membuktikan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemiskinan bisa
dihilangkan.
2. Misi :
�� Turut serta mewujudkan masyarakat desa produktif dengan menciptakan iklim
usaha mikro yang kondusif melalui sinergi 3 aspek finance-business-demand.
�� Turut serta membangun dan mengembangkan sistim ekonomi syariah dengan
menciptakan iklim yang baik bagi berkembangnya lembaga keuangan syariah.
�� Menebar nilai syariah kepada para stakeholder.
�� Mendorong terciptanya kinerja unggul LKMS.
Sinergi 3 aspek yang penulis maksud berangkat dari pertimbangan bahwa
keuangan mikro atau pinjaman (finance) akan lebih berdayaguna bila diberikan pada
rumah tangga yang memiliki keahlian usaha (business), begitu pula bila keahlian dan
produk sudah ada maka dibutuhkan pasar dimana permintaan (demand) akan produk
tersebut muncul. Maka LKMS harus menciptakan mekanisme dimana pelayanan
tidak hanya berupa pinjaman tapi juga ada penyuluhan dan pembekalan skill usaha.
Kemudian disertai pencarian pasar produk yang akan meminta output produksi dari
rumah tangga yang diberikan pinjaman.
18
3. Struktur Organisasi :
Organisasi LKMS bersifat desentral dimana kelompok yang akan diberikan
pinjaman menjadi titik utama perhatian organisasi. Kewenangan terbesar diberikan
pada struktur organisasi yang langsung bersentuhan dengan peminjam karena
merekalah yang paling mengetahui kondisi peminjam yang dibinanya. Dewan
pengawas syariah yang akan mengawasi kepatuhan LKMS akan prinsip syariah juga
harus dibentuk.
4. Manajemen SDM
Rekrutmen yang selektif harus dilakukan pada SDM yang akan
menggerakkan operasional LKMS. SDM yang ada pada awalnya tidak harus
memiliki kepahaman transaksi dan produk keuangan syariah yang baik. Pelatihan
mengenai hal ini bisa dilakukan sesudah rekrutmen tahap1. Satu hal yang harus
ditekankan pada SDM LKMS adalah bahwa aktivitas mereka kerjakan juga
merupakan bagian dari ibadah, nuansa religius harus dibangun tidak hanya pada
produk dan transaksi tapi juga aktivitas SDM sehari-hari.
5. Model Operasi
Mengingat keunggulan metode pinjaman berkelompok maka penulis
mengusulkan produk pinjaman mikro syariah disalurkan dalam bentuk pinjaman
kolektif. Pendampingan LKMS terhadap kelompok dilakukan melalui pertemuan
periodik yang melibatkan semua anggota kelompok. Prinsip ”jemput bola” dilakukan
LKMS dengan cara mendata langsung rumah tangga miskin yang membutuhkan
pinjaman. Karena segmen LKMS yang diusulkan adalah rumah tangga miskin yang
sebagian besar kurang terdidik maka administrasi dan dokumen peminjaman harus
disederhanakan dan mudah dipahami.
6. Budaya Manajemen
19
Budaya manajemen dikembangkan atas dasar inovasi dan transparansi. Islam
bukanlah agama dogma yang mengharamkan inovasi. Pada prinsipnya jasa keuangan
masuk dalam wilayah muamalah dimana manusia diberikan kebebasan dalam
merancang aktivitas muamalah yang diinginkan sampai ditemukan dalil atau hadis
yang melarang aktivitas tersebut. Walaupun Islam sudah lama mengenal berbagai
produk keuangan syariah seperti muamalah, mudharabah, qardhul hasan dll, dalam
prakteknya nanti bisa dilakukan inovasi agar produk tersebut bisa lebih menarik dan
dipahami peminjam.
20
BAB V
KESIMPULAN
Dari pembasan sebelumnya bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. hikmah praktek sukses yang bisa diambil dari Bank Grameen adalah : visi,
struktur organisasi, model operasi, budaya manajemen dan manajemen SDM.
2. LKMS berbasis pedesaan yang diusulkan memiliki visi yang kuat bahwa
kemiskinan bisa dihilangkan, misi yang mensinergikan 3 aspek financebusiness-
demand, stuktur organisasi yang desentral, pinjaman kelompok
(group loan), SDM handal memiliki kepahaman keuangan syariah yang
memaknai kerjanya juga sebagai ibadah, budaya manajemen yang inovatiftransparan,
pemberian pinjaman ”jemput bola” dan administrasi yang
sederhana.
21
DAFTAR PUSTAKA
Adnan, Muhammad Akhyar. Grameen Bank dan Bank Syariah Indonesia.
http//www.masarcon.multiply.com [Mei 2008]
Ashari. 2006. Potensi Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi
Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian.
Badan Pusat Statistik (BPS). 2007. Statistik Kemiskinan Indonesia. BPS. Jakarta.
Burhan, Nidi Rahman. Grameen Bank sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan.
http//www.diglib.ui.edu [Mei 2008]
Gema PKM Indonesia. 2007. Strategi Nasional untuk Pengembangan Keuangan
Mikro. http://www.gema-pkm.org [Mei 2008].
Ghatak, Maitreesh. 2008. The Widespread Success of Grameen Bank Style
Microlending.
Khan, Ajaz Ahmed. 2008. Islamic Microfinance: Theory, Policy and Practice.
Islamic Relief Worldwide. UK
Kompas, 14 Mei, 2008. Penduduk Miskin Naik 15,68 Juta Jiwa Bila BBM Naik 30
Persen, Kompas, hlm.1.
Sarker, Abu Elias. 2001. The Secret of Success-The Grameen Bank. Journal Labour
and Management in Development : Volume 2: 2.
22
Seibel, Hans Dieter. 2005. Islamic Microfinance in Indonesia. http//www.gtz.de [Mei
2008].
Wijono,Wiloejo Wirjo.2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah
Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Rantai Kemiskinan.
Yayasan Mitra Usaha. 2008. YMU dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui
LKM. http//www.satudunia.oneworld.net [Mei 2008]
Yunus, Muhammad. 2003. Expanding Microcredit Outreach to Reach The Millenium
Development Goals Some Issues for Attention.

0 komentar:

Poskan Komentar