Selamat Datang di Website Ekonomi Mikro Syariah

KETENTUAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN USAHA DAN KEUANGAN LKM ke-1

Rabu, 15 Desember 2010


A.  Ketentuan Dana Program KUBE FM Sebagai Modal Penyertaan LKM 
a.       Dana Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) KUBE FM adalah Stimulan Departemen Sosial yang diberikan kepada KUBE FM sebagai Simpanan Pokok Khusus atas nama mereka pada LKM-KUBE yang mereka dirikan bersama kelompok masyarakat yang lain, harus dikelola secara baik dan berkelanjutan oleh LKM-KUBE dan seoptimal mungkin harus dikembangkan untuk digunakan sebagai pembiayaan usaha anggotanya dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kalangan KFM Berpotensi dengan mekanisme kelompok (KUBE). KUBE pemilik modal sama-sama berhak dengan KUBE yang lain dalam kesempatan mendapatkan fasilitasi pembiayaan/pinjaman sesuai dengan kelayakan usahanya.
b.   Pada saat pendiriannya dan akan menerima dana penyertaan Program BLPS, LKM KUBE harus sudah menggalang dana swadaya masyarakat  ( berupa Simpoksus pendiri perorangan & perwakilan KUBE) minimal 15% dari dana program (minimal 10% telah terhimpun dan 5% dalam bentuk komitmen) dan telah mempersiapkan aspek kelembagaannya (ada pengurus, pengelola terlatih, job description, perangkat administrasi dan sarana kantor).
c.   Dengan tidak meninggalkan tujuan program, LKM KUBE melakukan pemilihan aktivitas usaha dengan berpegang pada 3 prinsip yaitu :
·           Berpihak pada RUTA Miskin/Usaha Mikro, artinya dana tersebut tidak digunakan untuk kemanfaatan selain meningkatkan taraf hidup Rumah Tangga Miskin dan Usaha Mikro.
·           Menguntungkan, artinya semua jenis kegiatan usaha yang dilakukan harus sudah diperhitungkan dengan matang kelayakan usahanya untuk menghindari kerugian.
·           Berkelanjutan artinya usaha yang dilakukan oleh KUBE bukan jenis usaha yang hanya bersifat spekulasi dan sementara, tetapi untuk selamanya dapat terus dijalankan, bahkan berkembang lebih luas dan lebih baik.
d.   Alokasi pengelolaan dana LKM KUBE FM diatur dengan Ketentuan Umum yaitu :
·            Modal LKM KUBE terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Pokok Khusus (termasuk Simpoksus KUBE yang bersumber dari dana BLPS) dan Simpanan Wajib, jumlah modal minimal 20% dari total aset.
·            Tabungan hakekatnya adalah Simpanan Sukarela, bisa diberikan istilah sesuai kearifan lokal dan/atau kesepakatan bersama (misalnya: TAMARA kepanjangan dari Tabungan Masyarakat Sejahtera), dalam pembukuan/akuntansi tabungan dikategorikan sebagai hutang.
·            Aset adalah harta usaha LKM KUBE yakni jumlah dari modal dan tabungan (plus hutang/pinjaman/pembiayaan dari pihak lain bilamana ada).
·            Pembiayaan usaha (jasa keuangan) anggota adalah usaha inti dari LKM KUBE. Maksimal 85% dari aset digunakan untuk itu, sisanya digunakan sebagai cadangan likuiditas, dan besaran pembiayaan usaha kepada setiap orangnya maksimal 2 % dari dana tersebut.
·            Biaya Operasional setiap bulan (termasuk didalamnya biaya pendampingan mandiri berkelanjutan), tahap awal (tahun pertama beroperasi dan asetnya sebelum 1 milyar rupiah) maksimal 70% dari Pendapatan yang diperoleh setiap bulan, sisanya sebagai cadangan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dibagi saat Rapat Anggota proporsional terhadap nilai penyertaan pada modal. Pada tahap selanjutnya, BOPO maksimal 60%.
·            Biaya Pembinaan sebesar 5% dari Pendapatan, dibagi dengan komposisi 2,5% untuk Dukungan Operasional Koordinasi Pelaporan dan Konsultasi Dinas Sosial dan 2,5% untuk Dukungan Operasional Lembaga Pendamping (2,5%)
·            Laporan Keuangan berupa Neraca & Perhitungan L/R, dan Laporan Kegiatan (termasuk kegiatan Pendampingan Sosial Ekonomi kepada Kelompok/KUBE), tahap awal (tahun pertama) harus diberikan setiap bulan kepada Dinas Sosial setempat, Lembaga Pendamping dan Desos dengan ditandatangani oleh Manajer, Ketua Pengurus dan Pendamping.
e.   LKM KUBE dapat dikembangkan bersinergi dengan berbagai program pemerintah lainnya seperti:
·            Askesos dan BKSP dari Depsos
·            PNPM Mandiri
·            LPDB Kementrian KUKM
·            KPRS Bersubsdi Kementrian Perumahan Rakyat
·            PKBL BUMN, dsb.
Yang menjadi catatan bila dilaksanakan sinergi program, antara lain : (i) harus mempertimbangkan kemampuan pengelolaan dari pengelola dan dukungan pengurus dan pendamping, (ii) diyakini tidak akan mengganggu filosofi dan konsepsi masing-masing program, (iii) dirumuskan dan disepakatinya mekanisme kerja yang mengadaptasi konsep LKM KUBE dengan tetap mengacu pada program, serta bentuk pelaporannya.

B.  Pengelolaan Usaha Jasa Keuangan/Simpan Pinjam LKM

1. Konsep Dasar LKM
Apa Itu LKM ?
a.       BMT adalah sebutan ringkas dari Baitul Maal wat Tamwil atau  Balai-usaha Mandiri Terpadu, sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

b.       Kegiatan LKM adalah mengembangkan usaha – usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya. LKM juga dapat berfungsi sosial dengan menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat, infaq dan sodaqoh dan mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Apa Ciri Utama LKM?

a.       Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan  ekonomi paling bawah untuk anggota dan lingkungannya.
b.       Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana sumbangan sosial, zakat, infaq dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak secara berkelanjutan.
c.        Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran partisipasi dari masyarakat  sekitar.
d.       Milik bersama masyarakat setempat dari lingkungan LKM itu sendiri,    bukan miliki orang lain dari luar masyarakat itu.
e.       LKM mengadakan kajian rutin pendampingan usaha anggota secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan (biasanya di balai RW/RT/desa, kantor LKM, rumah anggota, masjid, dsb), biasanya diisi dengan perbincangan bisnis para nasabah LKM, disamping pendampingan mental spiritualnya terutama motive berusaha.
f.         Manajemen LKM adalah professional :
1.                   Manajer minimal D3, dilatih pertama kali 2 minggu oleh PINBUK
2.                   Administrasi pembukuan dan prosedur ditata dengan system manajemen keuangan yang rapih dan ilmiah
3.                   Bekerja penuh waktu dan aktif “menjemput bola” beranjangsana dan berprakarsa.
Mengapa Harus Mendirikan & Mengembangkan LKM?
1.       Pembangunan nasional harus dipercepat

2.       Lebih dari 92 % dari struktur pengusaha nasional kita adalah usaha mikro (kecil bawah) yang salah satu faktor kesulitan utama mereka adalah masalah permodalan, sementara mereka kurang mengenal Bank atau Lembaga Keuangan dan atau sulit mengaksesnya.

3.   Bank segan “mencapai” mereka, karena biaya Bank (over head cost), “terlalu mahal” untuk pembiayaan kecil – kecil dan banyak jumlahnya
4.  Sebagian besar penduduk golongan ekonomi lemah dan tertinggal, terjerat rentenir dengan bunga tinggi dengan prosedur yang gampang dan sederhana
Apakah Kelayakan Pendirian LKM?
LKM layak berdiri bila memenuhi kriteria :
1.  Ada kemauan maju dan prakarsa masyarakat
2.  Ada praktek rentenir atau lintah darat
3.  Ada potensi usaha kecil yang dapat dikembangkan
 4. Dari rancangan keuangan di ketahui ; Adanya modal pendiri, Dana yang disiapkan menutup  biaya operasional 3 bulan, Ada sejumlah tokoh yang merasa memiliki dan bertanggung jawab
Berapa Modal Awal Pendirian LKM?
LKM didirikan dengan modal awal minimal sebesar 100 juta rupiah (di ibu kota negara) 50 juta rupiah (ibu kota propinsi), 25 juta rupiah (ibu kota kabupaten) dan 15 juta rupiah (di desa).
Dari Mana Diperoleh Modal Awal LKM?

Modal awal LKM berasal dari beberapa tokoh masyarakat setempat, yayasan, kas kelompok swadaya masyarakat, dana masjid, atau BAZIS setempat. Namun sejak awal anggota pendiri LKM/ harus terdiri antara 20 – 44 yang mereka secara riil memberikan peran partisipasinya sebagai pendiri dan menyerahkan uang Simpanan Pokok Khusus yang besarnya tidak mesti sama antar orang per orangnya. Khusus LKM KUBE, Simpanan Pokok Khusus dari KUBE FM diberikan Depsos dari dana BLPS.
Berapa Jumlah Anggota Pendiri?

Pembatasan jumlah 20 – 44 anggota pendiri, diperlukan agar LKM menjadi milik masyarakat setempat dan berkembang dengan berkelanjutan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dan kecil. Diperlukan sejumlah anggota inti yang layak, tidak terlalu sedikit sehingga LKM tidak dimiliki sekelompok kecil orang saja dan juga tidak terlalu banyak, sehingga  memudahkan dalam mengambil keputusan
Apa Badan Hukum LKM?
Legalitas LKM bentuk KSM atau Koperasi
KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapatkan sertifikasi kemitraan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)
        Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Simpan Pinjam, memerlukan anggota pendiri minimal 20 orang
Bagaimana Tahap Pendirian LKM?

1. Pemrakarsa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian LKM (P3L) di lokasi komunitas tertentu : Desa, Kelurahan, Kecamatan, Pasar,  Kawasan Transmigrasi, Pesisir, Lingkungan Perusahaan, Pesantren atau lainnya
2. P3L mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp 50 juta atau minimal Rp 20 juta untuk segera memulai langkah operasional. Modal ini dapat berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, Pemda atau  sumber lainnya
3.  Atau langsung menarik pemodal – pemodal sendiri dari sekitar 20 – 40 orang di kawasan itu untuk mendapatkan dana urunan hingga mencapai 20 – 50 juta (Simpanan  Pokok Khusus atau Saham yang nantinya akan diberikan kompensasi pembagian SHU setiap akhir tahun)
4. Jika calon pemodal telah ada maka dipilih calon pengurus yang ramping (3 – 5  orang) yang akan mewakili pendiri dalam mengarahkan kebijakan LKM
5. Merekrut calon pengelola dan mengikutkan pelatihan serta magang  dengan menghubungi PINBUK
6.  Melaksanakan persiapan sarana kantor dan perangkat administrasi atau form – form yang diperlukan
7. Menjalankan operasional bisnis LKM
Bagaimana Prospek LKM?
Dari kiprah yang berusaha tumbuh dari bawah, tampak jelas peran LKM dalam membangun ekonomi masyarakat. Secara ringkas tujuan dan dampak positif yang ditimbulkan antara lain :
1.             Menyalurkan dana untuk usaha bisnis kecil dengan sifat mudah, murah dan bersih
2.             Memperbaiki modal, artinya identik dengan upaya peningkatan taraf hidup
3.             Tempat berlatih manajemen ekonomi di masyarakat bawah
4.             Menjadi perantara antara pemodal dan penabung dengan pengusaha mikro
5.             Sangat mudah didirikan karena tanpa modal besar, peralatan dan kantor mewah
6.             Sudah ada contoh Best Practices, saat ini telah berkembang sekitar 3000 LKM di seluruh Indonesia, dengan aset mulai dari puluhan juta hingga puluhan milyar dan telah membantu permodalan dan pendampingan kepada ratusan ribu usaha mikro
2.      Prinsip Pengelolaan Usaha Jasa Keuangan/Simpan Pinjam
a.       Dana Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) KUBE FM adalah Stimulan Departemen Sosial yang diberikan kepada KUBE FM sebagai Simpanan Pokok Khusus mereka pada LKM-KUBE untuk pemberdayaan usaha KFM dengan mekanisme KUBE.

b.       LKM KUBE memiliki kewenangan operasional secara mandiri (independen) dan bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dana sesuai garis kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam AD – ART LKM standar  Departemen Sosial.

c.       Prosedur dan keputusan pemberian pembiayaan didasarkan atas prinsip – prinsip pemberian pembiayaan yang sehat. Pembiayaan hanya diperuntukkan bagi KFM calon peminjam yang memenuhi kriteria kelayakan, untuk mengembangkan usaha serta diberikan secara berkelompok melalui wadah KUBE FM.

d.       Pengurus LKM KUBE terdiri dari orang – orang yang memiliki kepedulian dan peran serta dalam memberikan swadaya modal awal (simpanan pokok khusus/saham) LKM dan orang – orang dari perwakilan KUBE FM. Pengurus lebih berperan mensosialisasikan kelembagaan dan program LKM (terutama layanan tabungan masyarakat) melalui berbagai media dan pertemuan desa (PKK, karang taruna, majlis ta’lim, yasinan, tahlilan, dsb.), pengurus juga mengarahkan dan mengawasi kerja pengelola.


e.       Pengelola LKM terdiri dari orang – orang terutama generasi muda yang dipilih dan diseleksi oleh pengurus bersama pendamping dengan kriteria : [1] berpendidikan minimal SLTA diutamakan sarjana, [2] dikenal amanah, jujur dan bertanggung jawab, [3] kecakapan mengelola Usaha Simpan Pinjam dan usaha sektor riil (bila diputuskan ada) dengan penyiapan secara bertahap melalui kegiatan pelatihan, magang dan pendampingan.

f.        Asset LKM yang berasal dari Saham Swadaya Masyarakat, Dana Penyertaan Program dan Tabungan Masyarakat tersebut digulirkan dengan cara pemberian pembiayaan kepada KUBE FM yang layak.

g.       Pengawasan LKM dilakukan secara internal dari pengurus LKM dan pengurus KUBE FM, dan secara eksternal dari pendamping, lembaga pendamping PINBUK, pemerintah desa, dinas sosial dan pihak pengelola program Pemberdayaan KUBE FM Departemen Sosial.

h.       Untuk memperlancar pengelolaan kegiatan oleh LKM, pengelolaan program diberikan pendampingan berupa bantuan teknis dan manajemen dari lembaga pendamping PINBUK melalui pendamping yang ditempatkan di lokasi program. Pendampingan bisa meliputi bantuan pelatihan SDM, teknis administrasi, standar operating procedure, teknologi informasi, pemecahan masalah yang dihadapi LKM atau fasilitasi lain dalam rangka memperkuat kelembagaan LKM.

3. Tata Cara Permohonan Pembiayaan
a.       Pembiayaan usaha terutama diberikan kepada KUBE FM yang telah terbentuk melalui proses Pra LWK dan LWK (baca Petunjuk Teknis KUBE FM), dan bila asetnya telah berkembang dari dana masyarakat LKM baru bisa memberikan pembiayaan kepada perorangan di luar KUBE FM.

b.       Permohonan pembiayaan dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan pembiayaan [Form KUBE – 02] dan melengkapi serta mengisi seluruh kelengkapan berkas pengajuan permohonan pembiayaan, meliputi :
·         Daftar Anggota KUBE                                      [Form KUBE – 01]
·         Formulir RUA (Rencana Usaha Anggota)           [Form KUBE – 03]
·         Formulir RUB (Rencana Usaha Bersama)          [Form KUBE – 04]
·         Form Rencana Angsuran Pembiayaan               [Form KUBE – 05]
·         Formulir Pernyataan Tanggung Renteng            [Form KUBE – 06]
·         Copy KTP anggota KUBE

Form – form Permohonan Pembiayaan dapat dilihat dalam lampiran.
3.   Analisis Kelayakan Usaha dan Pembiayaan
a.       Kelayakan usaha KUBE FM dilaksanakan dalam rangka: [1] memperkecil resiko terjadinya kemacetan angsuran, [2] memastikan ketepatan sasaran penerima program KUBE, yakni KFM, [3] menjaga kelangsungan hidup usaha LKM, [4] antisipasi untuk memperkecil resiko pembiayaan.

b.       Seluruh berkas permohonan pembiayaan KUBE FM dianalisis kelayakan usahanya pertama kali oleh kelompok itu sendiri dalam pertemuan Rembug Himpunan (RUMPUN) bersama pendamping sebelum kemudian diverifikasi lebih lanjut oleh LKM. Hasil analisis kelayakan usaha dan pembiayaan selanjutnya dijadikan sebagai dasar pemberian pembiayaan.

c.       Analisis Kelayakan Usaha dan Pembiayaan harus dilakukan oleh Pengurus LKM secara mandiri dengan konsultasi kepada Lembaga Pendamping.

d.       Bahan yang digunakan oleh LKM dalam melaksanakan Analisis Kelayakan Usaha dan Peminjam adalah Form Profil Usaha, RUA, dan RUB yang diajukan oleh masing – masing KUBE FM.

e.       Pengujian Kelayakan Usaha dilakukan dengan mengisi Form KUBE – 07. Semakin banyak jawaban “ya” pada setiap item yang tercantum, maka KUBE FM yang bersangkutan semakin memenuhi kelayakan untuk mendapatkan pembiayaan.

f.        Penilaian Kelayakan Usaha dilakukan dengan membahas aspek – aspek informasi yang terdapat dalam RUA [Form KUBE – 03] dan RUB [Form KUBE – 04], terutama berkaitan dengan : [1] peluang pasar, [2] tingkat keuntungan, [3] kebutuhan modal riil yang perlu dicukupi dari pembiayaan LKM, [4] kemampuan membayar kembali pembiayaannya, [5] lain – lain seperti tidak berdampak pada kelestarian lingkungan atau tidak melanggar daftar larangan program KUBE FM.

g.       Tolok ukur penilaian meliputi kesesuaian informasi yang ada pada RUA dan RUB dengan kondisi objektif anggota KUBE serta didasarkan pada “kemasuk-akalan” usulan yang diajukan. Daftar pertanyaan yang diajukan dalam analisis kelayakan usaha sebagaimana terdapat pada Aspek Kelayakan Usaha dan Pembiayaan dalam keterangan di bawah ini.

Catatan !!!

Hendaknya LKM menerapkan Kriteria Kelayakan Usaha & Analisis Pembiayaan secara relatif luwes. Jangan sampai keketatan dalam mematok persyaratan pembiayaan justru akan menghambat realisasi pembiayaan ke pihak – pihak KFM yang memang membutuhkan. Namun juga tidak tepat kalau LKM menyalurkan pembiayaan berdasarkan kriteria pemerataan semata (pokoknya semua mendapatkan pembiayaan tanpa melihat kelayakan usaha, kemauan motivasi berusaha dan kemampuan mengembalikan pembiayaannya). Untuk itu perlu dicari keseimbangan antara penerapan unsur kehati – hatian dalam memberikan pembiayaan dengan batas kondisi wajar yang ditolerir LKM, sekalipun kurang mendekati persyaratan kelayakan sesuai dengan ketentuan.
READ MORE - KETENTUAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN USAHA DAN KEUANGAN LKM ke-1

Soft Opening LKM - KUBE Danurejan Yogyakarta

Selasa, 14 Desember 2010

Sambutan Wakil Wali Kota Yogyakarta Bpk.Haryadi Suyudi
EMS, Yogyakarta - Wakil Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyudi meresmikan kantor LKM - KUBE (Lembaga Keuangan Mikro - Kelompok Usaha Bersama) Sejahtera Unit 131 di kecamatan Danurejan kota Yogyakarta. LKM - KUBE  merupakan  program KEMENSOS tahun 2010 yang didanai dari APBN di 20 Kabupaten/ Kota  pada 11 Provinsi. 

Pada peresmian kantor yang dilaksanakan pada hari senin 13 desember 2010, selain dihadiri oleh wakil Wali Kota juga dihadiri Lurah dan Camat setempat beserta tokoh masyarakat dan tidak ketinggalan  adalah anggota KUBE selaku pemilik LKM .

Prosesi pemotongan pita peresmian
Dalam sambutannya  Wakil Wali Kota Yogyakarta, bapak Haryadi Suyudi mengatakan untuk optimis mengembangkan lembaga keuangan mikro kelompok usaha bersama ini agar kelak bisa menjadi lembaga yang tidak lagi 'mikro'. Selain itu, dengan adanya LKM - KUBE dapat memberikan dampak 
positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Wakil Wali Kota Yogyakarta, bapak Haryadi Suyudi yang juga sebagai ketua TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) dalam hal ini sangat menyambut baik dan berharap supaya lembaga keungan mikro yang merupakan 'banknya orang miskin' ini profesional dalam melayani kebutuhan anggota atau nasabah.
Dir. Eksekutif PINBUK menjelaskan 
alur penumbuhan LKM - KUBE





Kelompok usaha bersama (KUBE) yang mendapat bantuan dana 
Wawancara dengan Media Lokal
dari Kementrian Sosial melalui pembentukan lembaga pembiayaan/LKM merupakan kube produktif. Proses penyeleksian disertai dengan pendampingan melalui  pelatihan wajib kube (PWK) yang didampingi langsung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Dengan melalui tahapan - tahapan pelatihan wajib kube diharapkan KUBE dapat memahami dan termotivasi untuk meningkatkan kemandirian. Selain itu penjelasan teknis tentang operasional LKM terkait dengan simpan pinjam juga menjadi materi wajib pada pelaksanaan pelatihan wajib kube. (nDi)
Pengurus & Pengelola berphoto bersama dengan Bpk Haryadi Suyudi dan Camat Danurejan



READ MORE - Soft Opening LKM - KUBE Danurejan Yogyakarta