Selamat Datang di Website Ekonomi Mikro Syariah

TAMZIS setia kepada Sektor Mikro

Selasa, 20 Juli 2010

TAMZIS Baituttamwil dalam usianya yang ke 19 tahun, ternyata tetap setia melayani sektor mikro. Hanya satu dua pembiayaan yang dilakukan TAMZIS kepada non usaha mikro. TAMZIS berasumsi bahwa memberikan pembiayaan sektor mikro mempunyai efek multiplayer yang cepat dalam meningkatkan ekonomi bangsa Indonesia.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana seluk beluk pembiayaan mikro syariah yang dilakukan TAMZIS, Zubaeri At ngobrol santai dengan Manajer TAMZIS, Bapak H. Budi Santoso, SE di kantornya, Jl. S. Parman 46 Wonosobo.

Menurut Pak Budi, Apa yang dimaksud pembiayaan mikro syariah?
Pembiayaan mikro syariah sebenarnya adalah segmentasi saja, karena ada pembiayaan yang besar, seperti untuk perusahaan dan ada yang kecil. Ada pembiayaan untuk konsumtif ada pula pembiayaan untuk kegiatan produktif. TAMZIS memilih segmen pembiayaan yang kecil dan produktif.

Sektor ekonomi mikro itu ada yang produktif dan ada yang konsumtif. Pertanyaannya, kenapa kita mengambil mikro yang produktif? Pertama, TAMZIS ingin menggerakkan perkonomian masyarakat. Kalau konsumtif itu tidak mempunyai efek mutiplayer ekonomi yang besar. Tapi kalau produktif efek multiplayernya terhadap pengembangan ekonomi akan sangat besar.

Bagaimana penilaian Pak Budi mengenai peluang pembiayaan mikro syariah?
Kalau BMT sendiri, saya menilai lebih banyak mengambil sektor mikro, karena sektor ini masih berpeluang. Artinya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan itu relatif masih banyak. Sedang yang besar-besar itu sudah ada yang menggarapnya. Pembiayaan itu sendiri sebenarnya tidak hanya sekedar memberi uang saja, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana pedagang yang kita beri pembiayaan dapat meningkatkan usahanya, sehingga lancar dan berkembang.

Selain itu harapannya kedepan para pedagang dapat memperoleh manfaat berupa pembinaan, terutama pengadministrasian dan pelatihan syariah. Secara umum memang belum tergarap dengan baik, dalam hal ini persoalan waktu saja.

Akad apa yang sering digunakan TAMZIS dalam pembiayaan?
Akad yang sering dipakai oleh TAMZIS ada dua yaitu mudharabah dan murabahah. Mudharabah adalah kerjasama yang mempunyai varian yang cukup banyak. Kita sering memakai mudharabah muqayyadah (kerjasama sebagian). Karena yang kita biayai adalah para pedagang yang sudah punya barang dagangan dan sudah lama berdagang, dan kita memberi pembiayaan kepada barang-barang tertentu. Kalau yang murabahah porsinya lebih kecil. Di TAMZIS prosentase antara dua akad tersebut, mudharabab 90%, sedang murabahah 10%.

Mengapa lebih banyak Mudharabah?
Kita melihat bahwa akad mudharabah telah banyak dipakai oleh masyarakat kita terutama di pedesaan, dalam bentuk kerjasama usaha seperti bidang pertanian. Dimana pemilik lahan bekerjasama dengan petani yang hasilnya nanti akan dibagi bersama. Contoh lain pemilik ternak bekerjasama dengan peternak yang hasilnya dibagi dua atau Paron (bahasa; jawa). Bukan persoalan mudharabah lebih baik dari murabahah, karena keduanya diperbolehkan secara syariah. Sedangkan dalam perdagangan pola kerjasama atau mudharabah adalah akad yang lebih cocok untuk diterapkan dan mempunyai nilai keadilan. Artinya, mengandung keadilan adalah ketika pedagang tersebut mempunyai keuntungan besar, berarti kita juga dapat untung besar, kalau keuntungannya kecil kita juga ikut kecil. Bahkan ketika terjadi kecelakaan atau kerugian, kita juga ikut merasakan dengan catatan kecelakaan itu tidak disengaja seperti kebakaran maupun meninggal dunia.

Apa saja kelebihan pembiayaan mikro?
Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah pelaku usaha mikro, kalau kita bisa meningkatkan performance mereka. Mereka dapat keuntungan, maka secara tidak langsung kita ikut meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Karena efek multiplayernya lebih cepat dibandingkan dengan memberi pembiayaan kepada sektor besar. Misalnya kita punya dana Rp1 Milyar dan kita melakukan pembiayaan sebesar satu juta per orang, berarti ada seribu orang yang bisa kita bantu. Pengalaman dari krisis bangsa Indonesia yang berhasil bertahan bahkan tumbuh dengan baik adalah sektor mikro. Mereka mempunyai daya tahan yang lebih baik dan mempunyai daya adaptasi yang lebih cepat.

Bagaimana dengan pembiayaan bermasalah (Non Performance Finance /NPF) sektor mikro syariah?
Kalau NPF pasti ada. Apalagi kita memakai akad mudharabah/bagi hasil. Kita tahu, bahwa bagi hasil itu tidak bisa diprediksi, justru di situlah letak keadilannya. Artinya bisa untung, bisa impas bahkan bisa rugi. Dari pengalaman kita, lebih dari 18 tahun bahwa setiap pembiayaan pasti ada resiko, tinggal bagaimana kita mengantisipasi kendala dalam pembiayaan mikro ini. Kalau secara angka-angka, NPF TAMZIS jauh di bawah NPF perbankan.

Bagaiamana TAMZIS menanggulangi NPF (kemacetan) tersebut?
Pembiayaan untuk sektor mikro, kita tidak bisa mengandalkan jaminan sebagai basis, berbeda dengan pembiayaan besar yang menjadikan jaminan sebagai hal yang utama, kalau sewaktu-waktu pembiayaan macet jaminannya bisa dialihkan. BMT tidak bisa seperti itu.

Untuk menghindari pembiayaan yang bermasalah, BMT lebih fokus memperhatikan usaha anggota sebagai pertimbangan dikabulkan tidaknya sebuah permohonan pembiayaan. Dengan demikian survey pra pembiayaan menjadi hal yang sangat penting. Apakah usaha seseorang itu bagus apa tidak, sudah lama atau masih baru.

Kita juga harus mengerti karakteristik pelaku sektor mikro. Mereka tidak punya banyak waktu untuk meninggalkan usahanya hanya untuk setor angsuran ke kantor BMT. NPF sebagian muncul karena keengganan mereka datang setor ke kantor. Oleh karenanya kita menerapkan pola jemput bola. Petugas BMT yang mendatangi mereka di tempat usaha mereka.

Dalam kondisi-kondisi tertentu agunan untuk pembiayaan mikro tidak begitu kita persoalkan, bukan berarti tidak penting, tapi kadang-kadang pedagang juga tidak memiliki barang yang diagunkan. Yang penting kita survey, orangnya baik, dagangannya bagus dan karakternya baik.

Pembiayaan macet juga bisa dicegah dengan berbagai cara. Pertama kita membangun hubungan secara emosional dengan anggota pembiayaan, melalui komunikasi sehingga antara kita dengan mereka merasa satu keluarga. Kedua, pertemuan antara pihak lembaga keuangan dengan pedagang harus intens, artinya setiap hari kita ketemu. Ketiga, kita bantu secara teknis yakni pembukuan dan pemasaran.

Dengan adanya pertemuan yang intens dan ada perasaan sebagai satu keluarga maka hal itu akan “memaksa” anggota untuk malu kalau sampai macet. Dengan tiga hal itu, alhamdulillah kemacetan dapat teratasi.

Bagaimana mengatasi pembiayaan yang macet karena faktor non ekonomi seperti kebakaran atau musibah lainnya?
Kemacetan itu sebenarnya bisa diakibatkan oleh usahanya tidak berkembang atau pedagangnya yang kurang jujur. Tapi ada juga kemacetan yang akibatkan oleh anggota yang meningggal atau kecelakaan. Makanya kita mengembangkan dana ta’awaun. Dana ta’awun adalah dana dari hasil pendapatan yang kita sisihkan sebagai cadangan dan itu memang dibayarkan oleh anggota ketika melakukan pembiayaan yang berfungsi sebagaimana asuransi untuk memback up kalau sewaktu-waktu ada kejadian diluar kemampuan kita seperti bencana dan kematian, karena hal itu berisiko kepada kemacetan. Ketika itu terjadi, maka akan disantuni dengan dana ta’awun. Sehingga kita sebagai lembaga keuangan tidak ikut merasakannya dalam arti sudah ditangani dengan dana ta’awun tadi.

Bagaimana mengatasi pembiayaan yang walaupun berbagai usaha pencegahan sudah dilakukan tetapi tetap bermasalah?
Tentu saja itu ada prosesnya dan kita ada petugas khusus yakni peremedial. Untuk TAMZIS ada beberapa tahap untuk remidiasi itu. Yang pertama, setiap pembiaayan dilakukan oleh marketing, dan marketing bertanggung jawab pertama kali menanggulangi pembiayaan tersebut terutama untuk kolekting. Kalau belum bisa, ada cara kedua yaitu atasan cabang yang bersangkutan yakni Manager Marketing Cabang (MMC) yang turun langsung ke bawah untuk malakukan kolekting. Karena salah satu tugas MMC adalah menekan adanya kemacetan kepada anggota. kalau itupun belum cukup untuk menarik, ada cara yang ketiga, yaitu ada tim peremediasi dari pusat dengan pendekatan kekeluargaan menanyakan mengapa terjadi kemacetan dan sebab-sebabnya. Kalau inipun tidak bisa, kita ada dana cadangan yang kita sebut dengan dana PPAP (Penyisihan dan Penghapusan Aktiva Produktif). Jadi kalau dalam masa tertentu pembiayaan tetap tidak bisa dikembalikan dan tidak memungkinkan untuk seterusnya, maka kita akan mengahapus dengan dana PPAP.

Sumber; http://www.tamzis.com/
READ MORE - TAMZIS setia kepada Sektor Mikro

BMT Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Komunitas (Sharia Microfinance Base Community )

Lembaga keuangan mikro (Microfinance), mempunyai peran signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui berbagai pembiayaan mikronya. Hal ini tidak terlepas dari kemudahannya diakses masyarakat. Mulai dekade akhir abad 20 di Indonesia bermunculan lembaga-lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang kini lebih dikenal dengan BMT atau Baitul Mall wat Tamwil. Kelahirannnya yang semula hanya bermodalkan semangat dan keprihatinan, kini telah melengkapi diri dengan profesonalitas. Tidak heran jika BMT kini mulai diperhitungkan baik oleh pemerintah maupun perbankan.

Untuk mengetahu lebih jauh perkembangan mutakhir BMT dan perannya dalam pengembangan perekonomian rakyat, Zubeir At dari Majalah Tamaddun berbincang eksklusif dengan Direktur PT Permodalan BMT, Ir. H. Saat Suharto di kantornya di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta.

Akhir-akhir ini pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil banyak diperbincangkan. Isu menarik apa yang berkembang di lembaga keuangan mikro?
Sebenarnya isu utama di microfinance adalah berkaitan dengan aksesbilitas suatu lembaga, sejauh mana ia mampu memberi akses pembiayaan kepada masyarakatnya. Penelitian yang dilakukan CISFED (Center for Islamic Studies In Finance, Economics and Development) tahun 2009 menunjukkan bahwa BMT paling mampu menyentuh masyarakat bawah, dengan pembiayaan perportofolio sekitar 2.038.000 Rupiah rata-rata jumlah pembiayaan per orang, diikuti Credit Union (CU), 3,2 juta Rupiah, kemudian BRI mikro dengan rata-rata pembiayaan 4 juta Rupiah. Dilihat dari kinerja seperti itu, BMT tergolong baik cuma kapasitasnya masih kalah oleh BRI dan Credit Union. Kalau di kita istilahnya adalah Saving Led Microfinance . Saving Led Microfinance adalah suatu lembaga pembiayaan mikro yang ditumbuhkan dari kemampuan menabung yang ada di masyarakat. Jadi, BMT Center sangat tergantung dari keikutsertaan masyarakat. Ke depan kita harapkan ada kesadaran dari umat muslim terutama yang aghniya’-aghniya’ (golongan kaya) itu mempercayakan pengelolaan dananya pada BMT sehingga dapat melakukan pembiayaan kepada masyarakat kecil lebih banyak.


Berapa BMT yang tergabung di BMT Center?
142 BMT. Untuk tahun ini akan ada tambahan 20-an BMT lagi. Sampai saat ini kita masih konsentrasi di Pulau Jawa, mulai dari Jawa Timur sampai Banten.

Bagaimana prospek pembiayaan mikro syariah yang dilakukan oleh BMT-BMT. Apakah sudah menyentuh masyarakat bawah ?
BMT-BMT yang tergabung di jaringan BMT Center, dengan portofolio seperti di atas, sejauh ini telah mampu memberikan pembiayaan kepada sekitar 500.000 anggota pembiayaan. Artinya, BMT mampu memberi pembiayaan kepada masyarakat paling kecil di Indonesia.

Perlu digarisbawahi kemampuan suatu lembaga memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan portofolio yang semakin kecil dalam jumlah yang banyak, maka semakin produktif lembaga tersebut dalam mereduksi kemiskinan.

Jika dilihat dari Maqosid Syariah atau tujuan syariah, yaitu untuk mensejahterakan umat manusia, berarti ketika BMT bisa memberikan pembiayaan kepada masyarakat paling bawah kemudian menyejahterakannya, berarti BMT telah melakukan fungsi syariahnya.

Dari sisi akad, alhamdulillah BMT Center sudah menerbitkan Pedoman Akad Syariah (PAS) BMT yang merupakan petunjuk praktis pada BMT berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dilihat dari besarnya plafon tersebut, seberapa besar hal itu membantu masyarakat?
Menurut BPS jumlah unit usaha mikro itu ada 42 juta, sedangkan usaha mikro itu sebenarnya justru membutuhkan pembiayaan dalam portofolio yang sangat kecil. Bahkan hingga kini, di BMT masih ditemui pembiayaan dengan angka Rp 100 ribu. Jika kita bisa memberi akses pembiayaan pada mereka, maka bisa dibayangkan betapa dahsyat ekonomi Indonesia!

Menurut Bung Hatta, ekonomi negeri ini harus dibangun oleh tabungan dan investasi dalam negeri. Maka seharusnya, kita membutuhkan suatu lembaga yang memotivasi orang untuk menabung dan menggerakkan masyarakat untuk berproduksi. Artinya pembiayaannya harus produktif.

Berapa prosentase kemajuan usaha mikro syariah setelah mendapat pembiayaan pak?
Kalau pertumbuhan lembaga BMT-BMT sebesar 48% per tahun, hal itu mengindikasikan bahwa sekitar 48% pula pertumbuhan pembiayaannya. Dari total dana tersebut, 90% dana diserap untuk pembiayaan masyarakat. Maka hal tersebut bergaris lurus pula dengan kegiatan usaha pada sektor mikro.

Strategi apa yang akan diterapkan agar pembiayaan mikro syariah dapat ditingkatkan dan berbanding lurus dengan kesejahteraan umat?
Kita sedang merancang parameter, untuk tolak ukur BMT kedepan kita akan buat ukuran lewat keluarga, yaitu “Keluarga Utama”. Parameternya sedang kita gali sesuai dengan maqosid syar’i. Yang pertama adalah Ad-din berkaitan dengan pengembangan spiritulitasnya. Kedua, interaksi sosial. Ketiga, keturunan berkaitan dengan kesehatan. Keempat, akal berkaitan dengan pengetahuan. Dan kelima, Maal atau harta berkaitan tingkat kesejahteraan finansial.

Banyak lembagaa keuangan nasional atau internasional/asing masuk ke pembiayaan sektor mikro. Bagaimana Bapak melihat hal tersebut?
Kalau yang dimaksud sektor mikro adalah pembiayaan di bawah 20 juta Rupiah, saya tidak terlalu yakin. Hal ini karena menurut definisi bank yang disebut mikro adalah pembiayaan 50 sampai 500 juta Rupiah perportofolio. Mungkin saja bank membiayai di bawah 20 juta Rupiah tapi pilihan paling gampang adalah membiayai kredit konsumer seperti kartu kredit dan kredit karyawan, karena kalau membiayai UMK dibawah 20 juta Rupiah harus membangun jaringan infrasturktur kantor yang sangat besar. Padahal justru yang menjadi tantangan adalah jumlah SDM mikro yang sangat terbatas.

Mengenai masuknya bank asing ke mikro, saya berpandangan bahwa bank-bank asing turun dan mengincar pembiayaan konsumer (Kartu Kredit, KTA dan konsumtif). Apa masalahnya bagi kita? Ada dua keberatan utama kita. Pertama, kalau bank-bank asing turun ke bawah maka sektor mikro yang semula tidak terintegrasi dengan ekonomi global, menjadi terintegrasi. Sebelum terintegrasi, apapun gonjang-ganjing di ekonomi dunia tidak berpengaruh terhadap usaha mikro. Ketika terjadi integrasi dengan ekonomi global, maka kondisi ekonomi global akan sangat berpengaruh pada kondisi mikro. Pada krisis tahun 1998, perusahaan-perusahaan besar terhempas, perusahaan mikro tidak terkena imbas. Kita harus sadari bahwa krisis akan sangat mungkin terulang dengan perulangan yang semakin cepat. Maka ketika sektor mikro terintegrasi dengan ekonomi global dapat dibayangkan akibatnya, sektor mikro sulit berkelit dari terpaan krisis.

Kedua, ketika pembiayaan konsumer menyerbu masyarakat, maka akan memacu konsumsi masyarakat. Pada salah satu sisi, secara makro itu bagus, ketika daya konsumsi naik maka ekonomi akan tumbuh itu betul. Tetapi kalau di sisi produktifitas nasional, kuncinya bukan konsumsi. Kuncinya tetap pada produksi. Kalau dari sisi konsumsi bukankah ekonomi bangsa kita telah terlalu lama di drive (atau motor penggeraknya adalah konsumsi)? Mau sampai kapan hal ini akan terjadi?

Apa yang dilakukan oleh lembaga seperti PT Permodalan BMT untuk mengantisipasi integrasi tersebut?
Kita mengharap pemerintah melakukan pengawasan, karena pembiayaan mikro itu selalu ada proteksi dari pemerintah. Artinya memang tidak bisa orang asing atau bank asing dengan portofolio yang tinggi masuk ke mikro. Kenapa kita bersikeras demikian, inti persoalannya, mikro itu tidak membutuhkan kredit konsumer. Kenapa? Karena kredit konsumer yang demikian banyak akan over flow (kebanyakan) duit sehingga menciptakan kebutuhan semu.

Yang kita lakukan seharusnya adalah peningkatan produktifitas. Kalau kita bicara produksi, kita tidak hanya bicara satu model pembiayaan. Mikro itu membutuhkan macam-macam jenis pembiayaan mulai dari jasa seperti penggemukan sapi, tukang cukur, ngojek dan banyak lagi. Produksipun bermacam-macam sehingga model pembiayaannyapun bermacam-macam tidak bisa tunggal, maka PT Permodalan BMT Ventura ingin BMT-BMT itu menjadi community base microfinance, yaitu menjadi lembaga microfinance yang menciptakan produk dan pembiayaan bersadarkan basis komunitas yang dimiliki.

Selanjutnya yang ingin dilakukan oleh PT Permodalan BMT Ventura adalah membangun sinergi kerjasama dengan dunia perbankan, daripada perbankan turun langsung ke bawah, karena cost (biaya)nya malah menjadi besar bagi bank. Kami mengundang mereka untuk bekerjasama dengan PT Permodalan BMT.

Selama ini pembiayaan yang dilakukan BMT banyak di sektor perdagangan. Apakah PT Permodalan BMT akan memberikan pembiayaan mikro syariah ke sektor-sektor lain, seperti pertanian, home industry, perternakan dll?
Hal tersebut tergantung pada dana yang ada pada kita. Artinya, PT Permodalan BMT Ventura selama ini menjalin kerjasama dengan para investor. Nah, kita perlu memiliki investasi dana yang banyak dan mempunyai jangka waktu yang panjang serta imbal hasil yang lebih murah. Jika itu tercapai, kita bisa membuat satu skema untuk pembiayaan selain sektor perdagangan.

Saat ini dana yang ada PT Permodalan BMT Ventura masih jangka pendek sehingga kita belum berani melakukan pembiayaan jangka panjang. Kalau ada satu lembaga, dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai fokus yang sama dengan kita, dalam program ini (pembiayaan sektor pertanian, perternakan atau home industry) hal itu akan bisa kita laksanakan.
READ MORE - BMT Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Komunitas (Sharia Microfinance Base Community )

Revitalisasi Pengelolaan Zakat Waqaf

Jakarta, bimasislam- Persoalan pengelolaan Zakat-Wakaf (ZISWA) masih menjadi isu menarik dalam pembangunan nasional bidang agama. Zakat-Wakaf (ZISWA) merupakan bagian dari agama yang potensial sebagai penopang perekonomian bangsa. Dengan demikian, maka pengelolaan Zakat-Wakaf yang baik akan menjadi salah satu titik sentral keberhasilan pembangunan bidang agama. Tema ini menjadi menu diskusi pada acara Sosialisasi Rentras Bimas Islam 2010-1014 di Hotel Mercure, Ancol.

Sirojudin Abbas, kandidat Ph.D University of California, Berkeley, menyoroti bahwa persoalan pengelolaan Zakat-Wakaf sangat terkait dengan beberapa aspek, di antaranya konteks sejarah kolonialisme, kekuatan politik kelompok-kelompok muslim lokal, bentuk negara dan praktek ekonomi pasca kolonial, dan pola relasi politik/ekonomi dengan negara-negara eks colonizers. Konteks sejarah kolonialisme misalnya, tidak ada hukuman bagi yang tidak membayar Zakat-Wakaf seperti Mesir.

Dalam konteks Indonesia, Dosen UIN Jakarta ini menegaskan bahwa posisi negara dalam pengelolaan Zakat-Wakaf adalah dua: regulator, memastikan kesesuaian praktek ZISWA dengan praktek ketatanegaraan lain; dan pemberdaya (enabler). Dengan demikian, menurutnya potensi zakat bisa maksimal diberdayakan dan bisa menjadi pilar pembangunan nasional bidang agama.

Drs. Ahmad Ghazali, Mantan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, menyoroti manajemen pengelolaan zakat saat ini. Menurutnya hingga kini masalah zakat adalah terletak pada manajemen pengelolaannya. Zakat belum dikelola dengan manajemen baik.

Untuk itu, ia mengusulkan dua hal sebagai basis pembangunan manajemen zakat. Pertama, perlu survei nasional untuk potensi zakat-wakaf dan dilakukan oleh lembaga survei yang kredibel, tujuannya supaya masyarakat yakin bahwa zakat-wakaf ini pilar untuk mensejahterakan rakyat. Kedua, mengolah data potensi zakat-zakat dengan profesional dan menyusun konsepsi pembangunan nasional bidang zakat.

Safruddin Anhar, dari PP Muhammadiyah, melihat revitalisasi pengelolaan Zakat-Wakaf ini adalah persoalan manajemen. Zakat-Wakaf perlu dikelola dengan sistem dan strategi perekonomian global. Sebagai contoh, Muahmmadiyah tengah menggulirkan Muhamamdiyah in corporate. Menurutnya Muhamamdiyah saat ini memiliki aset wakaf yang menyaingi aset Aburizal Bakri. Untuk itulah, PP Muhamadiyah tengah menggodok persoalan tanah wakaf agar bisa dijadikan agunan. (jz)

Sumber: http://www.bimasislam.depag.go.id
READ MORE - Revitalisasi Pengelolaan Zakat Waqaf

Peran Lembaga keuangan mikro dalam mengentaskan kemiskinan

Minggu, 18 Juli 2010

Dalam upaya membangun sektor pertanian sebagai landasan perekonomian dan meningkatkan pendapatan rakyat kecil demi pemerataan hasil pembangunan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan program–program perkreditan yang ditujukan kepada petani dan pengusaha kecil sejak Repelita I.
Dimulai dengan kredit Bimas (Bimbingan Massal) pada tahun 1972, muncullah banyak program kredit untuk komoditas lainnya, Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kinerja Permanen (KMKP), sampai Kredit Usaha Tani (KUT) pada akhir pemerintahan Orde Baru. Ciri umum kredit program pemerintahan adalah bersuku bunga murah, berjangka waktu cukup lama, memperoleh dana likuiditas dari bank sentral, dan resiko kreditnya ditanggung pemerintah. Karena kebijakan kredit pertanian semacam ini lazim dilaksanakan di negara berkembang selama lebih dari dua dasawarsa, maka sering disebut sebut sebagai program kredit “tradisional” atau “konvensional”.
Walaupun beberapa program tersebut dapat mencapai tujuannya dalam meningkat kan produksi, tetapi terlihat adanya keragaan yang tidak memuaskan pada lembaga keuangan yang melaksanakannya, terutama (1) rendahnya tingkat pelunasan kredit; (2) rendahnya moralitas di bidang perkreditan aparat pelaksana; dan (3) rendahnya tingkat mobilisasi dana masyarakat.
Masalah-masalah tersebut menunjukan adanya kelemahan yang mendasar dalam perumusan kebijakan kredit konvensional, yaitu terutama tidak tepatnya asumsi yang dipakai sebagai dasar kebijakan. Salah satu kelemahannya adalah tidak diperhitungkannya dampak pelaksanaan kebijaksanaan kredit program terhadap kinerja lembaga keuangan yang menjadi pelaksananya dan asumsi yang keliru terhadap perilaku golongan masyarakat yang menjadi kelompok sasarannya, misalnya tidak mau menerapkan teknologi baru. Walaupun secara konseptual terdapat perubahan yang mendasar dalam kebijakan kredit dengan dikeluarkannya Paket Penyempurnaan Sistem Perkreditan tanggal 29 Januari 1990 (Pakjan 90), tetapi pelaksanaan kredit-kredit program bersubsidi tetap berlangsung sampai saat ini.
Sementara itu, di pedesaan sendiri rakyat telah lama memiliki lembaga-lembaga keuangan “lokal” atau “tradisional” yang melayani kebutuan mereka berazaskan swadaya dan pendekatan pasar. Lembaga-lembaga tersebut disebut “lembaga keuangan pedesaan” (LKP) atau yang akhir-akhir ini lebih dikenal dengan sebutan ”lembaga keuangan mikro” (LKM).

>Lembaga Keuangan Mikro dan Program Pengentasan Kemiskinan

Lembaga Keuangan Mikro atau Micro Finance Institution merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.
Di BRI sendiri, micro finance didefinisikan sebagai pelayanan kredit dibawah Rp 50 juta. Terdapat masih banyak lagi definisi micro finance atau keuangan mikro tergantung dari sudut pembicaraan. Bagaimanapun, target atau segmen micro finance senantiasa bersentuhan dengan masyarakat yang relatif miskin atau berpenghasilan rendah Program P4K yang ditangani di BRI mendefinisikan masyarakat miskin sebagai mereka petani nelayan kecil (PNK) dan penduduk pedesaan lainnya yang hidup dibawah garis kemiskinan, dengan kriteria pendapatannya maksimum setara dengan 320 kg beras per kapita per tahun.
Menurut Marguiret Robinson (2000), pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program, termasuk didalamnya adalah program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana dan tentu saja adalah melalui pinjaman dalam bentuk micro credit.
Pinjaman dalam bentuk micro credit merupakan salah satu yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa, ketika pinjaman diberikan kepada mereka yang sangat miskin, kemungkinan besar pinjaman tersebut tidak akan pernah kembali. Hal ini wajar saja, mengingat mereka (the extreme poor) tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. Program pangan dan penciptaan lapangan kerja lebih cocok untuk masyarakat sangat miskin tersebut. Sedangkan sebagian masyarakat lain yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (economically active working poor) atau masyarakat yang berpenghasilan rendah (lower income), mereka memiliki penghasilan, meskipun tidak banyak. Untuk itu diperlukan pendekatan, program subsidi atau jenis pinjaman mikro yang tepat untuk masing-masing kelompok masyarakat miskin tersebut.
Disamping BRI Unit, BRI juga bekerjasama dengan Pemerintah atau Instansi lain mengelola P4K dan BKD, tentu saja terdapat Lembaga Keuangan lain seperti BPR dan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) yang ikut terlibat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia seperti pada gambar dibawah ini.
Banyaknya jenis lembaga keuangan mikro yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan khususnya bank umum.
Pada lembaga keuangan mikro ini dapat menumbuhkan minat masyarakat di pedesaan untuk berusaha atau menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil di pedesaan, yang pada akhirnya dapat membantu program pemerintah untuk :
1.Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil di pedesaan.
2.Meningkatkan pendapatan penduduk desa.
3.Menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, sehingga dapat memperkecil keinginan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi.
4.Menunjang program pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pendapatan penduduk desa dan upaya pengentasan kemiskinan.

>Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah (OTODA)

Kebijakan Pemerintah Indonesia dibidang Otonomi Daerah, telah berpengaruh secara nyata terhadap sistem pemerintahan dan keuangan. Dari sentralisasi kepada desentralisasi. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 1999, dimana pemberian kewenangan otonomi daerah tersebut adalah dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, termasuk dalam hal ini terutama adalah kewenangan dalam desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tahun 1999.
Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal mengandung suatu implikasi bahwa transfer dana ke daerah melalui dana perimbangan menunjukkan jumlah yang semakin besar, sehingga kemampuan keuangan daerah meningkat disertai dengan peningkatan kewenangan dalam pengelolaannya.
Dampak dari kebijakan otonomi daerah telah menimbulkan peluang peningkatan kegiatan perekonomian daerah, terutama di daerah luar Jawa, yang selama ini mengalami ketinggalan dibanding Jakarta atau Jawa. Kegiatan bisnis daerah yang semakin berkembang tersebut pada gilirannya akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah, termasuk dalam hal ini adalah lembaga keuangan mikro dan perbankan. Kehadiran mereka diharapkan akan semakin meningkatkan bisnis daerah yang bersangkutan, melalui berbagai produk yang ditawarkannya.

>Peran Klasik Lembaga Keuangan Mikro
Secara klasik, sebagai intermediary institutiuon, lembaga keuangan menjalankan kegiatannya dalam bentuk penghimpunan dana dari pihak yang mengalami surplus dana melalui produk saving, dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang mengalami defisit dana melalui produk lending.

>Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Lembaga Keuangan Mikro
Memperhatikan kondisi geografis daerah di Indonesia yang sangat luas dan tesebar dalam banyak pulau, serta mengingat pasar sektor riil yang hampir seluruhnya merupakan usaha mikro / UKM, maka agar fungsi lembaga keuangan mikro dalam menggerakkan kegiatan perekonomian daerah dapat berjalan secara optimal, lembaga keuangan mikro harus memenuhi kualifikasi :
1. memiliki jaringan kerja yang kuat.
2. fungsi sebagai payment gateway berjalan dengan baik.
3. memahami kebutuhan Pemerintah Daerah dan bisnis masyarakat setempat.
>Enrich Intermediary Function

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut diatas, BRI sebagai lembaga keuangan atau bank yang berpengalaman berhubungan dengan pemerintah daerah dan bisnis mikro, tidak semata-mata menjalankan fungsi klasik perbankan. Disamping menawarkan beragam produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar keuangan mikro khususnya, BRI melakukan optimalisasi pendapatan nasabah, simpanan serta optimalisasi pembiayaan nasabah pinjaman. BRI juga menyediakan berbagai layanan dalam rangka peningkatan capacity building nasabah. Antara lain melalui program peningkatan accessibility nasabah, program pendampingan UKM maupuan inclass training.
>Optimalisasi Pendapatan
Dalam rangka optimalisasi pendapatan PEMDA, dana yang dimiliki PEMDA harus dikelola dengan baik agar penggunaannya dapat dilakukan secara efektif dan bahkan mendatangkan pendapatan. Untuk tujuan tersebut BRI menawarkan kerjasama dalam bentuk manajemen kas, antara lain dalam bentuk pembayaran gaji. Melalui kerjasama ini selain akan mengurangi beban administrasi PEMDA, kerjasama ini juga akan memberikan kemudahan bagi karyawan PEMDA tersebut dalam menarik dana gajinya melalui outlet BRI yang tersebar sampai pelosok kecamatan.
>Optimalisasi Pembiayaan
Dalam rangka optimalisasi dibidang pembiayaan, BRI telah mengembangkan berbagai produk dan pelayanan bagai pengembangan perekonomian daerah, baik yang ditujukan kepada PEMDA setempat maupun, kepada sektor rill di daerah.


>Kiprah BRI dalam melayani masyarakat menengah kebawah
Sejak didirikan, BRI memiliki misi dalam pengembangan perekonomian rakyat yang mana, pada saat ini dipertegas lagi dengan memfokuskan kepada bisnis usaha mikro dan menengah (UMKM). Konsistensi BRI dalam memberikan pelayanan kepada rakyat kecil tersebut dapat dilihat dari komposisi kredit UMKM dalam portfolio kredit BRI yang terus meningkat dari 80.14% pada Desember 2000, meningkat menjadi 84.16 pada Desember 2001 dan 85.71% pada Maret 2002. Sebaliknya, komposisi kredit korporasi mengalami penurunan secara bertahap.
>BKD
Badan Kredit Desa boleh dibilang sebagai tonggak sejarah berdirinya Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Diawali dengan berdirinya Lumbung Desa (LD) pada tahun 1897 oleh Kelompok Swadaya Masyarakat, Lumbung Desa dan Bank Desa inilah kemudian dikenal dengan nama Badan Kredit Desa (BKD), yang merupakan cikal bakal berdirinya Lembaga Perkreditan Kecil di Pedesaan atau sekarang lebih dikenal dengan istilah Lembaga Keuangan Mikro,
BRI saat ini melaksanakan tugas sebagai pendamping atau sebagai pembina dan pengawas BKD, mulai dari bagaimana cara menilai calon peminjam, jenis cicilan pinjaman yang cocok untuk calon anggota, besarnya pinjaman anggota, mengadministrasikan usaha simpan pinjam, pengelolaan uang Kas, memberikan bantuan modal kerja, mengatur cara penggajian para Juru Tata Usaha (JTU) dan Komisi BKD, mendidik JTU dan Komisi BKD dan sebagainya.
Setelah melihat keberhasillan BKD inilah, baru kemudian disusul berdirinya LKM-LKM lainnya baik yang didirikan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Kelompok Masyarakat di pedesaan, seperti Lumbung Pitih Nagari di Sumatera, Lembaga Perkreditan Desa di Bali, Bank Pasar, Koperasi Simpan Pinjam, dan sebagainya. Per Oktober 2002 terdapat >Bank Kredit Desa yang tersebar di berbagai pelosok desa di Jawa Madura serta melayani sekitar 700.000 orang. Syarat dan prosedur pelayanan di BKD relatif mudah dan cepat. Nasabah BKD adalah perorangan yang berdomisili di desa bersangkutan. Rata-rata besar pinjaman biasanya dibawah Rp 700.000. Angsuran umumnya mingguan.
>P4K (Kredit kepada Kelompok Masyarakat dibawah garis kemiskinan atau Rural Income Generating Project)
BRI sebagai executing Bank telah melaksanakan pemberian kredit untuk kelompok yang dibawah garis kemiskinan atau disebut kelompok swadaya. Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil, yang jumlah anggotanya maksimum 16 orang serta telah mendapat bimbingan dan pembinaan oleh Penyuluh Pertanian. Dananya berasal dari BRI dan pinjaman dari IFAD dan ADB dimana resikonya ditanggung oleh BRI. BRI ikut mendanai dalam pemberian kredit dimaksud, selain mendapat loan dari ADB dan IFAD.
Sasaran pemberian kredit P4K adalah Petani Nelayan Kecil (PNK) dan penduduk pedesaan lainnya yang hidup dibawah garis kemiskinan, dengan kriteria pendapatan maksimum setara dengan 320 kg beras per kapita per tahun dan KPK yang sudah mendapat pembinaan dari Lembaga / Instansi lain serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pendapatannya dibawah atau sama atau setara 480 kg setara beras per kapita per tahun.
Kredit P4K diberikan secara bertahap, karena merupakan bagian dari proses belajar dan peningkatan kemandirian KPK, kredit berkisar antar Rp 500.000 s/d Rp 2.000.000 per anggota.
Jangka waktu kredit KMK maksimum 12 bulan, KI maksimum 18 bulan. Tidak ada jaminan tambahan berbentuk sertifikat atau lainnya kecuali obyek usahanya yang dibiayai oleh kredit dan tabungan terbeku sebesar 10% dari pinjamannya. Sebelum mendapat pinjaman kelompok dibentuk terlebih dahulu minimal selama 6 bulan dan kepada mereka juga diajarkan tentang pemilihan usaha produktif dan pemasaran yang mempunyai prospek baik didaerah tersebut serta tata cara pembukuan sederhana. Disamping itu mereka juga diharuskan membuat tabungan kelompok terlebih dahulu selama 6 bulan sampai sebesar 10% dari jumlah pinjamannya.
Kredit ini akan berlanjut terus, karena mempunyai prospek yang baik dan BRI berusaha untuk tetap memberikan pelayanan kepada debitur yang telah lepas dari P4K melalui BRI Unit untuk debitur perorangan, sedangkan apabila mereka belum siap untuk mendapatkan kredit perorangan dan tetap akan bergabung dalam kelompok, BRI sudah menyiapkan kredit untuk kelompok tersebut atau dalam bentuk asosiasi yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok. Untuk saat ini, BRI sedang mempersiapkan petunjuk pelaksanaan ke seluruh daerah untuk pemberian kredit kepada Kelompok dan Asosiasi dari gabungan beberapa kelompok P4K. Saat ini banyak kelompok P4K yang telah lepas dari garis kemiskinan dan telah mendapat pinjaman komersial di BRI di berbagai daerah.
>BRI Unit Desa (BRI Unit)
Untuk beberapa waktu lamanya sampai dengan tahun 1980an, BRI Unit menjalankan fungsi chanelling bagi kredit BIMAS-BIMAS, fungsi BRI sebagai agent of development sedikit banyak telah ikut berperan dalam pencapaian swasembada pangan pada tahun 1980an, namun demikian, dari sisi kinerja produk pinjaman BIMAS INMAS tidak bisa dikatakan sebagai keberhasilan.
Pada awal tahun 1984, dengan dukungan dari kementerian Keuangan RI dan Bank Indonesia, BRI merancang ulang konsep BRI Unit. Dari yang awalnya syarat dengan program subsidi dari pemerintah, BRI Unit Desa kemudian dijadikan suatu unit kerja Micro banking dengan menggunakan pendekatan komersil sebagaimana prinsip-prinsip perbankan yang sehat pada umumnya.
Penggunaan pendekatan komersial tersebut ternyata menjadi suatu fenomena baru lembaga keuangan mikro, tidak hanya di Indonesia khususnya, namun juga bagi dunia micro finance pada umumnya. BRI Unit Desa yang dimulai tahun 1984 tersebut, sejak tahun 1986 hingga tahun 2002 terus berkembang serta tetap mampu menghasilkan laba. BRI Unit Desa yang kemudian lebih dikenal sebagai BRI Unit kini telah tersebar di >tempat di berbagai pelosok Indonesia.
Target market BRI adalah mereka yang digolongkan sebagai the working poor. Dengan besar pinjaman bisa sampai Rp 50 juta namun demikain dari jumlah peminjam sekitar 4 juta debitur rata-rata pinjaman mereka adalah sekitar Rp 3 juta.
Sedangkan untuk tabungan, BRI Unit saat ini melayani sekitar 25 juta penabung diseluruh Indonesia.
Dengan catatan kinerja sejak tahun 1996 hingga saat ini, BRI Unit bahkan dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro paling berhasil, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kalangan negara-negara lain di dunia.

>Kunci Sukses BRI Unit
Keberhasilan BRI Unit tidak lepas dari komitmen para manajemen BRI untuk mengembangkan BRI Unit dengan menggunakan pendekatan bisnis / komersial dan tidak lagi bergantung kepada subsidi pemerintah maupun donor. Prinsip-prinsip utama yang selama ini dipegang erat oleh manajemen BRI Unit adalah sebagai berikut :
Simplicity. Sistem yang diterapkan di BRI Unit seperti produk, prosedur, sistem akuntansi, serta supervisi dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi sangat sederhana, efisien dan efektif.
Accesibiliy. BRI Unit mudah dihubungi serta selalu berada dekat di tengah-tengah masyarakat bawah khususnya yang berada di daerah pedesaan / pinggiran.
Demand’s Driven. Produk simpanan dan pinjaman dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkannya.
Transparancy. Guna memastikan bahwa prinsip simplicity berjalan dengan benar maka, BRI Unit harus dikelola secara terbuka / transparan.
Cost Recovery. Semua biaya yang terkait dengan kegiatan BRI Unit harus dapat ditutup dengan jumlah income yang diterima BRI Unit.
Sustainability. BRI Unit harus mampu menghasilkan laba sehingga seterusnya mampu bertumbuh dan berkembang demi keberlangsungan usahanya.
Continous training. Setiap pegawai dijajaran BRI Unit harus mendapat training untuk memaksimalkan kemampuan setiap karyawan dalam rangka memberikan yang terbaik buat nasabah dan perusahaan.
Supervision. BRI Unit menjalankan mekanisme prosedur sistem supervisi guna memastikan bahwa semua karyawan telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.
>Peluang Lembaga Keuangan Mikro
Dengan semakin banyaknya masyarakat desa yang berusaha, dengan sendirinya akan membuka lapangan kerja baru, pendapatan penduduk desa meningkat, daya belinya meningkat, sehingga tingkat perekonomian di desa yang bersangkutan secara otomatis juga ikut meningkat, yang pada akhirnya dapat mengurangi atau mengentaskan kemiskinan di pedesaan.
Pengalaman BRI dengan BRI Unitnya dan kedudukan BRI sebagai pembina dan pengawasan BKD serta sebagai anggota pelaksana proyek-proyek pemerintah untuk masyarakat miskin di Pedesaan menunjukkan bahwa tingkat kemacetan kredit yang disalurkan untuk modal kerja usaha kecil-kecilan secara umum prosentasenya kecil sekali, hal ini antara lain disebabkan karena tingkat kejujuran dan keuletan berusaha masyarakat pedesaan masih sangat tinggi.
Keuletan berusaha ini juga bisa dibuktikan dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, dimana banyak pengusaha menengah dan besar yang gulung tikar, tetapi para pengusaha kecil di pedesaan usahanya tetap berjalan dan bahkan terus berkembang dan hal ini dapat pula dilihat dari pertumbuhan assets Lembaga Keuangan Mikro yang dibawah pembinaan BRI seperti BRI Unit dan BKD pada waktu sebelum krisis tahun 1996 sampai dengan akhir tahun 2002.

Kesimpulan
Peran Lembaga Keuangan Mikro di era Otonomi daerah semakin penting. Untuk itu lembaga keuangan mikro perlu berinovasi guna mengantisipasi peluang bisnis yang semakin terbuka, khususnya dalam hal peningkatan aksesibilitas dan pelayan produk / jasa.
Lembaga keuangan mikro mempunyai peran besar dalam menumbuhkan calon-calon pengusaha ditingkat desa, meningkatkan produktivitas usaha kecil masyarakat pedesaan, serta menunjang program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
LKM yang ada masih banyak yang kekurangan modal dan kemampuan manajemen usaha simpan pinjamnya masih lemah.
Dalam beberapa hal pengembangan lembaga keuangan mikro perlu menerapkan prinsip-prinsip komersial / bisnis yang dianut oleh BRI Unit seperti: simplicity, accesibility, demand driven, transparency, cost recovery, sustainability, continous training serta supervision.
Saran
Pemerintah menerbitkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang LKM, dan mewajibkan setiap desa untuk mendirikan LKM semacam BKD.
Pembinaan dan pengawasan LKM dilakukan oleh satu lembaga yang mempunyai pengalaman membina LKM.
Pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga perbankan / keuangan mikro terkemuka memberikan fasilitas bantuan pelatihan kepada para pengurus LKM serta memberikan bantuan modal kerja berupa pinjaman.
READ MORE - Peran Lembaga keuangan mikro dalam mengentaskan kemiskinan

SOSIALISASI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan payung hukum bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memfasilitasi penyusunan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan UKM dan Gubernur Bank Indonesia tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Keputusan Bersama tersebut telah ditanda-tangani pada tanggal 7 September 2009.

Fokus SKB tersebut adalah mendorong legalitas kegiatan penyaluran pembiayaan usaha-usaha yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dikenal sebagai LKM. Fokus tersebut diambil dengan menimbang (1) jumlah LKM yang sangat besar, sekitar 75 ribu, (2) ada puluhan jenis atau ragam LKM yang berdiri karena inisiatif masyarakat dan program pemerintah, (3) jumlah yang besar dan ragam yang bervariasi telah menyulitkan pembinaan dan pengawasannya. Melalui SKB ini ragam LKM diarahkan kepada empat bentuk badan usaha yang memiliki landasan hukum jelas, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BumDes), Koperasi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Modal Ventura.

Sosialisasi SKB LKM digelar pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 sebagai bagian acara Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) Expo yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial di Hall B Jakarta Convention Center. Peserta yang mengikuti sosialisasi memadati tempat penyelenggaraan diluar dugaan sebelumnya. Panitia harus menambah dari 148 kursi yang sudah disediakan menjadi 185 kursi karena banyak peserta sosialisasi yang hadir dari perwakilan pemerintah daerah, lembaga UKM universitas, perkumpulan UKM, pengurus koperasi dan masyarakat UKM.

Pada kesempatan tersebut hadir narasumber dari 5 instansi yang menyampaikan materi strategi pengembangan LKM. Bertindak sebagai narasumber: (1) Asisten Deputi Analisa Kebijakan Makro Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, (2) Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat, Departemen Dalam Negeri, (3) Asisten Deputi Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, (4) Analis Madya Bank Indonesia, dan (5) Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Bapepam-LK, Departemen Keuangan.
Dalam sosialisasi dijelaskan bahwa pembenahan kerangka hukum LKM, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama tersebut di atas, akan diawali dengan kegiatan inventarisasi LKM belum berbadan hukum. Setelah itu dilanjutkan dengan proses transformasi LKM belum berbadan hukum menjadi BumDes atau Koperasi atau BPR atau Modal Ventura. Agar LKM berbadan hukum ini berkelanjutan, maka akan dilakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan. Pengembangan kelembagaan pengawasan LKM juga diamanatkan dalam Keputusan Bersama ini. Rangkaian kegiatan ini akan dimotori oleh keempat instansi penandatangan SKB dengan melibatkan instansi pusat lain, organisasi masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui upaya ini peran pemerintah daerah akan semakin besar dalam pendampingan, pembinaan dan pengawasan koperasi dan BumDes. Disamping itu penerapan empat prinsip pengembangan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana kesepakatan internasional dalam Micro Credit Summit, yaitu: (1) mendorong penurunan jumlah penduduk miskin, (2) memberdayakan kaum perempuan, (3) memiliki dampak yang terukur, dan (4) menjadi lembaga keuangan yang berkelanjutan, akan diwujudkan secara bertahap.

Antusias peserta nampak pada sesi tanya jawab yang mengharapkan penjelasan tindak lanjut dari SKB LKM. Selain itu besar harapan mereka agar empat bentuk LKM yang disarankan dalam SKB dapat menjadi solusi bagi pembiayaan UKM yang umumnya mengalami hambatan untuk mengakses kredit perbankan. Banyak studi telah membuktikan bahwa UKM tidak hanya mampu bertahan dalam badai krisis, namun juga berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. BPR/Koperasi/BUMDES/Modal Ventura diharapkan mampu menjadi saluran yang mengurangi arus perputaran uang yang cenderung mengalir ke kota dan ke sektor keuangan saja, sehingga dapat menggerakan roda ekonomi kerakyatan. Pelaksanaan strategi pengembangan LKM ini merupakan �model� upaya membangun sinergitas antar instansi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui upaya menumbuhkan kewirausahaan rakyat di lapisan bawah dengan menciptakan saluran modal usaha yang mudah dan cepat.
SKB LKM akan segera ditindaklanjuti dengan pembentukan tim nasional yang bertugas memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengembangan LKM. Selain itu, kegiatan sosialisasi yang lebih intensif dan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum juga akan dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah dan Bank Indonesia di beberapa daerah dalam waktu dekat.
Sumber: http://www.ekon.go.id/
READ MORE - SOSIALISASI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Ghana Kembangkan Industri Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro selama ini dikenal dunia sebagian besar berada di Bangladesh dan Indonesia. Dari sebuah survei terhadap 125 lembaga di 19 negara Muslim, sebagian besar pembiayaan mikro syariah terdapat di Indonesia dan Bangladesh, di mana masing-masing telah melayani sekitar 80 ribu nasabah dan 300 ribu nasabah UKM.

Namun kini Ghana pun mulai merambah industri tersebut dengan terbentuknya Ghana Islamic Microfinance. Lembaga itu sendiri menjadi lembaga keuangan mikro syariah pertama di negara yang terletak di bagian barat Afrika ini. Ghana Islamic Microfinance yang akan memulai operasinya pada September 2010 ini telah menyiapkan dana awal 5 juta dolar AS.

Direktur Utama Ghana Islamic Microfinance, Kwaku Yamoah Kyei, mengatakan dalam operasinya pihaknya melakukan bisnis berdasar bagi hasil antara perusahaan dan nasabah. Lembaga keuangan yang mendasarkan operasinya pada prinsip Islam ini akan menyalurkan dana ke usaha yang tak bertentangan dengan Islam.

Kyei menuturkan, Ghana Islamic Microfinance terbentuk karena ia menemukan lembaga keuangan mikro di negaranya sebagian besar telah mengeksploitasi kaum miskin. ''Sistem pinjaman lembaga keuangan mikro yang mencekik dan mengeksploitasi kaum miskin mengakibatkan meningkatnya kemiskinan, alih-alih membuat perbaikan,'' katanya, dikutip laman peacefmonline, Senin (12/7).

Ghana Islamic Microfinance, jelas Kyei, beroperasi untuk mencegah praktek-praktek pinjaman lintah darat. Selain itu juga untuk membantu masyarakat sangat miskin dan menyalurkan dana tanpa bunga ke pengusaha mikro untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi para penganggur.
Red: Budi Raharjo
Rep: Yogie Respati
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID
READ MORE - Ghana Kembangkan Industri Keuangan Mikro Syariah

MUI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Halal Dunia

Sabtu, 17 Juli 2010

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Majelis Ulama Indonesia (MUI) menargetkan Indonesia dapat menjadi Pusat Halal Dunia (World Halal Center) yang akan menetapkan standar halal dunia."Kita pantas jadi pusat halal dunia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sekitar 200 juta penduduk. Selain itu, kita telah punya sistem sertifikasi halal yang paling akurat dan diakui dunia," kata Ketua MUI Amidhan Shaberah seusai jumpa pers tentang Pameran Internasional Bisnis dan Makanan Halal di kantor MUI, Jakarta, Rabu.

Usulan itu akan disampaikan dalam Forum Halal Dunia yang akan datang dimana saat ini Indonesia telah mulai melakukan harmonisasi dengan negara-negara tetangga."Di Forum Halal Global itu akan dibicarakan tentang regulasi dan kebijakan-kebijakan terkait produk halal. Tapi yang jelas saat ini sertifikat halal kita telah diakui seluruh dunia," ujar Direktur Eksekutif LPPOM MUI Lukmanul Hakim.

Sementara Amidhan menyebut tujuan dari Indonesia menjadi pusat halal dunia tersebut terutama adalah untuk perlindungan umat muslim dari semua produk terutama makanan yang haram. Ia mencontohkan, masyarakat menjadi tidak perlu khawatir lagi mengkonsumsi produk daging di seluruh restoran karena seluruh daging yang masuk ke Indonesia harus mendapatkan sertifikat halal MUI.

"Ini juga akan menguntungkan pengusaha, dengan sertifikasi halal, produknya dapat jadi lebih laku karena diketahui semua produk dari Indonesia telah mendapatkan sertifikasi halal, sehingga dapat menambah nilai produknya untuk diekspor," ujarnya. Dengan menjadi Pusat Halal Dunia, maka Indonesia akan dapat menentukan standar bagi produk halal di seluruh dunia.

Penyelenggaraan Pameran Internasional Bisnis dan Makanan Halal pertama yang akan berlangsung di Balai Sidang Senayan (JCC) pada 23-25 Juli yang akan datang oleh MUI adalah sebagai salah satu upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. "The 1st Indonesia Int`l Halal Business and Food Expo (IHBF)" itu direncanakan dibuka oleh Wakil Presiden RI Boediono dan akan ditutup oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus membuka Munas MUI.

Sekitar 100 peserta telah mendaftarkan diri dalam pameran yang terdiri atas pelaku usaha makanan, minuman, kosmetika, pengemasan, perbankan syariah, asuransi syariah, travel agen syariah, pemerintah daerah, kementerian terkait, LSM syariah dan peserta dari luar negeri.
Red: Krisman Purwoko

Sumber : www.republika.co.id
READ MORE - MUI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Halal Dunia

PEDOMAN AKUNTANSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Minggu, 11 Juli 2010

PEDOMAN AKUNTANSI
ORGANISASI
PENGELOLA ZAKAT

PA-OPZ 2005






FORUM ZAKAT
PEDOMAN AKUNTANSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Hak Cipta (c) 2005, Bidang Advokasi Forum Zakat

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:
Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta
1. Barang siapa dengan sengaja dan tapa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barang siap dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Cetakan Pertama
2005


Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat 2005 (PA-OPZ 2005)/oleh Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat (Forum Zakat). --- Cet 1 ---- Jakarta : Forum Zakat, 2005

........ hal + ...........

Bibliograpfi : hal ......
ISBN ................

1. Akuntansi Lembaga Nirlaba

SAMBUTAN
KETUA FORUM ZAKAT

SAMBUTAN
DIREKTUR ENGEMBANGAN ZAKAT DAN WAKAF
DEPARTEMEN AGAMA

SAMBUTAN
KETUA KOMPARTEMEN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
IKATAN AKUNTAN INDONESIA

SAMBUTAN
KETUA DEWAN SYARIAH NASIONAL
KATA PENGANTAR
TIM PENYUSUN









TIM PENYUSUN
PEDOMAN AKUNTANSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

TIM PENGARAH
Dr. Naharus Surus, SKM. Ketua Forum Zakat
Ahmad Juwaini, SE, MM. Sekjen Forum Zakat

NARA SUMBER
DR. Akhyar Adnan, M.Sc. Akademisi dari UGM
Anis S.M. Basalamah, Ak., MBA. Akademisi dari STAN
Dodik Siwantoro, SE, Ak., M.Acct. Akademisi dari UI
Cecep Maskanul Hakim, M.Ec. Dewan Syariah Nasional
........... Kompartemen Akuntansi Sektor Publik - IAI
........... Departemen Agama
........... BI

TIM PENYUSUN
Teten Kustiawan, Ak. Forum Zakat
Syuhelmaidi Syukur, Ak. Shiddiq Consulting
Rini Supri Hartanti, SE, Ak. Dompet Dhuafa Republika
Dyah R. Andayani, Ak. BAZNAS
Misbah Taufiqurrahman, Ak. PKPU
Nurhasan Hamidi, SE, Ak. Shiddiq Consulting
Juneidy, Ak. BPKP
Anna Rahmawati, SE, Ak. Dompet Dhuafa Republika
Djumhana, Drs. BAZIS DKI
Afdhal ZA. Forum Zakat
Cristianti, SE. DPU Daarut Tauhiid

TIM TEKNIS
Teten Kustiawan, Ak. Forum Zakat
Syuhelmaidi Syukur, Ak. Shiddiq Consulting
Rini Supri Hartanti, SE, Ak. Dompet Dhuafa Republika
Anna Rahmawati, SE, Ak. Dompet Dhuafa Republika

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Sambutan Ketua Forum Zakat iii
Sambutan Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf
Departemen Agama iv
Sambutan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik Ikatan Akuntan Indonesia v
Sambutan Dewan Syariah Nasional vi
Kata Pengantar Penyusun vii
Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat viii
Daftar Isi ix

Bagian I Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat 2
C. Tujuan dan Ruang Lingkup 5
D. Acuan Penyusunan Pedoman Akuntansi OPZ 5
E. Ketentuan Lain-lain 6
Bagian II Laporan Keuangan 8
A. Latar Belakang 8
B. Keterbatasan Laporan Keuangan 22
Bagian III Akuntansi Aktiva 23
A. Pengertian dan Dasar Pencatatan 23
B. Kas dan Setara Kas 23
C. Persediaan 26
D. Barang Berharga 28
E. Piutang Qardhul Hasan 30
F. Biaya dibayar dimuka 33
G. Uang Muka Kegiatan 35
H. Dana Bergulir 36
I. Investasi 39
J. Aktiva Tetap dan Akumulasi Penyusutan 41
K. Aktiva Lain-lain 46
Bagian IV Akuntansi Kewajiban 49
A. Pengertian dan Dasar Pencatatan 49
B. Hutang kepada Pihak Ketiga 51
C. Biaya yang masih harus dibayar 52
D. Hutang Murabahah 53
E. Hutang Lain-lain 54
Bagian V Akuntansi Saldo Dana 55
A. Pengertian dan Dasar Pencatatan 55
B. Transaksi Antar Dana 57
Bagian VI Akuntansi Penerimaan Dana 61
Bagian VII Akuntansi Penggunaan Dana 67
Bagian VIII Laporan Arus Kas 71
A. Pengertian dan Karakteristik 71
B. Penyajian Laporan Arus Kas 72
C. Metode Pelaporan 74
Bagian IX Catatan atas Laporan Keuangan 76
A. Pengertian 76
B. Pedoman Umum 76
C. Unsur-unsur Pencatatan Laporan Keuangan 77
Lampiran
1. Format Laporan Keuangan
2. Chart of Account
3. Case Study

BAGIAN I
PENDAHULUAN


A. LATAR BELAKANG
Tujuan laporan keuangan organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan aktivitas pengumpulan dan penyaluran zakat yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan OPZ karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Walaupun demikian, dalam beberapa hal OPZ perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan.

OPZ memiliki tugas pokok:
1. Mengumpulkan;
OPZ bertugas mengumpulkan zakat dari muzakki dengan akad muthlaq dan atau muqoyyad.
Selain zakat, OPZ dapat mengumpulkan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan akad muthlaq dan atau muqoyyad.
Dana yang dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan persamaan karakternya.
2. Mendistribusikan;
OPZ bertugas mendistribusikan dana yang berhasil dikumpulkan kepada mustahiq dengan akad penyerahan muthlaq.
3. Mendayagunakan;
OPZ bertugas mendayagunakan dana yang berhasil dikumpulkan kepada mustahiq dengan akad penyerahan muthlaq dan atau muqoyyad.
Pendayagunaan dilakukan melalui berbagai program/kegiatan yang produktif dan berkesinambungan.

B. KARAKTERISTIK OPZ
1. Prinsip Syari’ah Islam dalam peredaran harta dan pendapatan menekankan pada keadilan antar individu dalam masyarakat. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan tersebut adalah adanya kewajiban zakat. Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
Zakat merupakan satu-satunya rukun Islam yang berdimensi sosial langsung. Penunaian zakat oleh orang yang wajib menunaikannya (muzakki) tidak akan sah apabila tidak melibatkan orang yang berhak menerima zakat (mustahiq).
Zakat juga merupakan satu-satunya ibadah yang petugasnya diatur dalam Alquran. Petugas zakat (amil zakat) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
(a) muslim yang jujur dan amanah;
(b) mukallaf;
(c) memahami hukum-hukum zakat;
(d) memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas.
2. OPZ, yang teridiri atas badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ), merupakan institusi amil zakat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam melaksanakan tugasnya, OPZ harus berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat yang dilakukan OPZ harus sesuai dengan ketentuan agama, antara lain, sebagai berikut:
(a) tidak menerima dana yang tidak halal;
(b) setiap dana yang diterima harus dapat dibedakan apakah zakat atau kewajiban harta lainnya (infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat) serta harus jelas bentuk akadnya apakah muthlaq atau muqoyyad;
(c) menyalurkan dana hanya kepada mustahiq serta menggolongkan seorang mustahiq dalam salah satu asnaf mustahiq;
(d) tidak menyalurkan dana dalam bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Syari’ah Islam;
(e) tidak menzholimi hak masing-masing asnaf mustahiq;
(f) berusaha meningkatkan kesejahteraan, merubah kondisi, atau menyelesaikan permasalahan mustahiq;
(g) setiap dana yang disalurkan harus dapat dibedakan apakah berasal dari zakat atau kewajiban harta lainnya (infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat) serta jelas bentuk akadnya apakah muthlaq atau muqoyyad;
(h) wajib mencatat, melaporkan, dan mempublikasikan laporan penerimaan dan penyaluran dana.
3. OPZ memiliki juga karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45, yakni; memperoleh sumber daya dari muzakki yang tidak mengharapkan imbalan apapun atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan, menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba (kalau menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik), dan tidak ada kepemilikan (dalam arti bahwa kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya pada saat likuidasi atau pembubaran). Khusus pengertian pembatasan waktu atas penggunaan sumber daya, OPZ memiliki pengertian yang berbanding terbalik dengan definisi pembatasan pada PSAK Nomor 45. Dalam OPZ, penggunaan sumber daya bersifat lebih cepat lebih baik (as soon as posible).
4. Sesuai karakteristik, maka laporan keuangan OPZ meliputi:
(a) laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan OPZ sebagai penerima dan penyalur zakat dan kewajiban harta lainnya beserta hak dan kewajibannya, yang dilaporkan dalam:
(i) laporan posisi keuangan;
(ii) laporan sumber dan penggunaan dana; dan
(iii) laporan arus kas.
(b) laporan keuangan yang mencerminkan dana yang dikelola penuh oleh unit otonom yang dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana unit otonom.

C. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
1. Tujuan dari penyusunan pedoman ini, antara lain, adalah:
(a) Membantu pengguna dalam menyusun dan memahami laporan keuangan agar sesuai dengan tujuannya (seperti diuraikan lebih lanjut pada Bagian II.A.1).
(b) Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakukan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan OPZ.
(c) Menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh OPZ dalam menyusun laporan keuangan. Namun, keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam pedoman ini, tidak menghalangi masing-masing OPZ untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing OPZ.
2. Ruang lingkup penerapan pedoman ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan disusun oleh OPZ, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).

D. ACUAN PENYUSUNAN PEDOMAN AKUNTANSI OPZ
Acuan yang digunakan dalam menyusun pedoman akuntansi untuk OPZ didasarkan pada acuan yang relevan, meliputi:
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Hasi Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
4. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Jurnal yang digunakan dalam pedoman ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak bersifat mengikat. Dengan demikian OPZ dapat mengembangkan metode pencatatan dan pembukuan sesuai sistem masing-masing, sepanjang memberikan hasil akhir yang tidak berbeda. Ilustrasi jurnal yang dicantumkan dalam pedoman ini menggambarkan akuntansi secara manual.
2. Transaksi OPZ yang dicantumkan pada buku pedoman ini diprioritaskan pada transaksi yang umum terjadi pada setiap OPZ.
3. Apabila terdapat transaksi khusus yang dipandang perlu untuk dituangkan dalam buku pedoman ini, hal tersebut agar disampaikan kepada Forum Zakat (FOZ) sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan pedoman akuntansi OPZ.
4. Pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan OPZ, ketentuan Pemerintah, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan OPZ.


BAGIAN II
LAPORAN KEUANGAN

A. LATAR BELAKANG
1. Tujuan laporan keuangan
(a) Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti:
1) muzakki;
2) pihak lain yang memberikan sumber daya selain zakat;
3) otoritas pengawasan;
4) pemerintah;
5) masyarakat; dan
6) lembaga mitra;
(b) Pihak pengguna laporan keuangan OPZ memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai:
1) jasa yang diberikan oleh OPZ dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut; dan
2) cara manajemen OPZ melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.
(c) Informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain, meliputi informasi mengenai:
1) jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana OPZ;
2) pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat ekuitas dana;
3) jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya;
4) cara OPZ mendapatkan dan membelanjakan kas serta faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya;
5) kepatuhan OPZ terhadap ketentuan agama serta informasi penerimaan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama bila ada dan bagaimana penerimaan tersebut diperoleh serta penyalurannya;
6) usaha peningkatan kesejahteraan, merubah kondisi, atau menyelesaikan permasalahan mustahiq.
(d) Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2. Komponen laporan keuangan
a. Laporan keuangan pokok, terdiri dari:
1) Laporan Posisi Keuangan;
2) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana;
3) Laporan Arus Kas; dan
4) Catatan atas Laporan Keuangan
b. Laporan keuangan tambahan, terdiri dari:
1) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Unit Otonom
c. Laporan Posisi Keuangan
1) Tujuan Laporan Posisi Keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam Laporan Posisi Keuangan yang digunakan bersama pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para pengguna laporan keuangan OPZ untuk menilai:
a) kemampuan OPZ untuk memberikan jasa secara berkelanjutan;
b) likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal apabila ada.
2) Laporan Posisi Keuangan mencakup struktur OPZ secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban, dan saldo dana.
d. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
1) Tujuan utama Laporan Sumber dan Penggunaan Dana adalah menyediakan informasi mengenai:
a) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo dana;
b) hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan
c) bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.
2) Informasi dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk:
a) mengevaluasi kinerja dalam suatu periode;
b) menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan OPZ dalam memberikan jasa; dan
c) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajemen OPZ.
3) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana mencakup struktur OPZ secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah saldo dana selama suatu periode. Perubahan saldo dana dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana selanjutnya tercermin pada saldo dana dalam Laporan Posisi Keuangan.
4) Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Sumber dan Penggunaan Dana terdiri dari sumber dana, penggunaan dana, surplus/defisit, dan saldo dana.
5) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:
a) Sumber Dana
b) Penggunaan Dana
c) Surplus atau defisit
d) Saldo Dana
e. Laporan Arus Kas
1) Tujuan utama Laporan Arus Kas adalah menyediakan dasar untuk para pengguna laporan keuangan dalam menilai:
a) kemampuan OPZ dalam menghasilkan kas dan setara kas; dan
b) kebutuhan OPZ untuk menggunakan arus kas tersebut.
2) Laporan Arus Kas mencakup struktur OPZ secara keseluruhan dan menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.
f. Catatan Atas Laporan Keuangan
Tujuan catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan mengenai:
1) gambaran umum OPZ;
2) ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
3) penjelasan atas pos-pos yang dianggap penting yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan;
4) rasio-rasio keuangan; dan
5) pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan.
g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana unit Otonom
Tujuannya adalah menampilkan sumber dan penggunaan dana unit otonom yang secara pengelolaan dan pembukuan sudah dipisahkan dari OPZ, tetapi masih dalam satu entitas organisasi.

3. Laporan Keuangan Konsolidasi
a. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang mencakup seluruh jenis dana yang ada dalam OPZ yang disajikan sebagai satu kesatuan entitas akuntansi.
b. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan per jenis dana digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, saldo dana, sumber, dan penggunaan. Agar laporan keuangan konsolidasi dapat menyajikan informasi keuangan OPZ sebagai kesatuan akuntansi, maka saldo antar dana dan transaksi antar dana dieliminasi seluruhnya.

4. Basis Akuntansi
a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan OPZ adalah basis kas untuk pengakuan sumber dan penggunaan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan saldo dana dalam Laporan Posisi Keuangan.
b. Basis kas untuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana berarti bahwa sumber dana diakui pada saat kas diterima oleh organisasi dan penggunaan dana diakui pada saat kas dikeluarkan dari organisasi. Sumber dan penggunaan bukan tunai seperti barang dan jasa disajikan pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.
c. Basis akrual untuk Laporan Posisi Keuangan berarti bahwa aset, kewajiban, dan saldo dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan organisasi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

5. Tanggung jawab atas laporan keuangan
Manajemen OPZ bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

6. Akuntansi Dana (Fund Accounting)
a. Akuntansi dana (fund accounting) merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan organisasi nirlaba yang memisahkan dana menurut peruntukannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara penggunaan dan penerimaan dana.
b. Untuk tujuan pengendalian, laporan keuangan OPZ harus disusun berdasarkan sistem akuntansi dana. Setiap penerimaan dana yang berbeda karakteristik peruntukannya harus dipisahkan sebagai satu dana, sehingga dalam suatu OPZ dapat dibentuk lebih dari satu dana (banyak dana/multy fund). Jenis dan nama dana suatu OPZ tergantung kepada beberapa hal seperti kebutuhan pertumbuhan, modifikasi misi, dan struktur keuangan.
c. Pembentukan dana dalam suatu OPZ didasarkan pada jenis sumber (misal: zakat, infaq/shadaqoh, dan wakaf) dan program (misal: Dana Ekonomi Produktif) yang dilaksanakan organisasi. Pembentukan dana, sekurang-kurangnya, harus memperhatikan:
1) intensitas sumber dan penggunaan;
2) kesinambungan (going concern);
3) akad pada saat dana diterima: muthlaq atau muqoyyad;
4) materialitas;
5) aturan, larangan, dan batasan khusus.
d. Pembentukan dana yang didasarkan pada program dapat bersifat pooling of fund. Pooling of fund adalah prinsip alokasi dana untuk program tertentu yang berasal dari dana zakat, infaq/shadaqoh, dan wakaf secara bersamaan.

7. Bahasa laporan keuangan
Laporan keuangan harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang sama seperti laporan keuangan dalam Bahasa Indonesia.

8. Mata uang pelaporan
a. Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Apabila transaksi OPZ menggunakan mata uang lain selain dari rupiah maka laporan tersebut harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan laporan yang berlaku.
b. Selisih dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs yang berlaku. Selisih nilai tukar lebih merupakan sumber dan selisih nilai tukar kurang diperlakukan sebagai penggunaan dana.

9. Kebijakan akuntansi
Kebijakan akuntansi harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material. Pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa yang belum diatur dalam pedoman ini harus ditetapkan kebijakannya agar laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan.

10. Penyajian
a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja (aktivitas), dan arus kas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Aktiva disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.
c. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana dikelompokkan secara single step.
d. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, dan Laporan Arus Kas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitaif.
e. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Perubahan estimasi akuntansi
Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.
2) Perubahan kebijakan akutansi
a) Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:
(1) terdapat peraturan perundangan atau standar akuntansi yang berbeda penerapannya; atau
(2) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
b) Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.
c) Dalam hal perlakuan secara retrospektif dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya.
3) Terdapat kesalahan mendasar
Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.
g. Pada setiap lembar Laporan Posisi Keuangan, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, dan Laporan Arus Kas, harus diberi pernyataan bahwa “catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan”.
h. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Unit Otonom disajikan sebagai lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari laporan keuangan.

11. Konsistensi penyajian
a. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsiten, kecuali:
1) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi OPZ, atau
2) perubahan tersebut diperkenankan.
b. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya harus direklasifikasi untuk memastikan daya banding, sifat, dan jumlah. Selain itu, alasan reklasifikasi juga harus diungkapkan. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya.

12. Materialitas dan agregasi
a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
c. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement) informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

13. Saling hapus (Offsetting)
Jumlah aktiva dan kewajiban yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan tidak boleh disalinghapuskan dengan kewajiban atau aktiva lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan prakiraan realisasi atau penyelesaian aktiva atau kewajiban. Pos-pos penerimaan dan penyaluran tidak boleh disalinghapuskan.

14. Periode pelaporan
Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan dengan tahun takwim, bila menggunakan tahun hijriah, maka harus disajikan tahun takwim sebagai komparasi. Dalam hal OPZ baru berdiri, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun. Untuk kepentingan pihak lainnya, OPZ dapat membuat dua laporan yaitu dengan menggunakan periode tahunan dan periode efektif, dengan mencantumkan:
a. Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan.
b. Fakta bahwa jumlah yang tercantum dalam dua periode pelaporan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan tidak dapat diperbandingkan.

15. Informasi komparatif
a. Laporan keuangan tahunan dan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

16. Laporan keuangan interim
a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan atau periode lain yang kurang dari satu tahun.
b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

B. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN
Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas infromasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:
1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
4. Hanya melaporkan informasi yang material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan kenaikan ekuitas dana atau nilai aktiva yang paling kecil.
6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan persitiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).
7. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar OPZ.


BAGIAN III
AKUNTANSI AKTIVA


A. PENGERTIAN DAN DASAR PENCATATAN
Aktiva adalah kekayaan atau harta milik organisasi yang mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal, yang memiliki manfaat ekonomi untuk kepentingan organisasi.
Pengakuan (recognation) adalah dasar pembentukan suatu pos sehingga dapat disertakan, baik secara nama maupun secara angka, dalam Laporan Posisi Keuangan maupun Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.
Aktiva diakui dalam Laporan Posisi Keuangan kalau besar kemungkinan bahwa diperoleh manfaat ekonominya di masa depan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Aktiva bersaldo normal debet

B. KAS DAN SETARA KAS
1. PENGERTIAN
Kas dan setara kas adalah aktiva yang siap digunakan untuk pembayaran dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum organisasi. Yang disajikan sebagai kas dan setara kas antara lain: kas, kas kecil, kas asing, deposito dengan masa jatuh tempo maksimal 3 (tiga) bulan, cek dan bilyet giro, serta kas di bank.

2. PENGAKUAN DAN PENCATATAN
Pencatatan kas masuk pada akun kas dan setara kas dilakukan pada saat terjadi penerimaan. Pencatatan kas keluar dilakukan pada saat terjadi pengeluaran. Sedangkan pencatatan saldo kas dan setara kas disesuaikan dengan fisik kas dan setara kas per tanggal laporan.
Satu rekening bank, meskipun dikhususkan untuk dana tertentu, tidak menutup kemungkinan menerima dana lainnya. Oleh karena itu, pencatatan satu rekening bank bisa dilakukan pada beberapa dana sekaligus.
Kas asing dicatat pada saat penerimaan dengan kurs pada hari tersebut. Pencatatan selisih nilai tukar (kurs) dilakukan pada saat uang asing dirupiahkan. Bila belum dirupiahkan maka uang asing tetap dinilai sebesar kurs saat penerimaan. Kas asing yang dikeluarkan sebelum dirupiahkan dicatat pada saat pengeluaran dengan kurs pada saat penerimaan terjadi (historical value).

3. PENGUKURAN
Kas dan setara kas dinilai sebesar nilai yang diterima dan dikeluarkan. Untuk saldo kas dinilai sesuai dengan jumlah fisik kas dan setara kas per tanggal laporan.

Kas asing dinilai sebesar kurs pada saat diterima dan saat dikeluarkan serta tidak dilakukan penyesuaian pada tanggal laporan. Pada saat dirupiahkan, selisih kurs dicatat sebagai selisih nilai tukar lebih atau selisih nilai tukar kurang pada kelompok akun Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.

4. SALDO NORMAL
Kas dan setara kas bersaldo normal debet.

5. JURNAL STANDAR
1) Jurnal Penerimaan Kas
(DR) Kas
(CR) Penerimaan Zakat

2) Jurnal Pengeluaran Kas
(DR) Penyaluran untuk Fakir Miskin
(CR) Kas

3) Jurnal Pemindahbukuan dari Kas ke Bank
(DR) Bank ABC No. 0001
(CR) Kas

4) Jurnal Penarikan uang dari Bank
(DR) Kas
(CR) Bank ABC No. 0001

5) Jurnal Pemindahbukukan dari bank ke bank lainnya
(DR) Bank ABC No. 0001
(CR) Bank DEF No. 0002

6) Jurnal Selisih nilai tukar (kurs) lebih
(DR) Kas
(CR) Selisih nilai tukar lebih

7) Jurnal Selisih nilai tukar (kurs) kurang
(DR) Selisih nilai tukar kurang
(CR) Kas

6. PENGUNGKAPAN
Kas dan setara kas disajikan di Laporan Posisi Keuangan sebesar nilai fisik kas dan setara kas per tanggal laporan. Hal-hal lain yang dianggap perlu, seperti rincian rekening bank, disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.
Kas asing disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

C. PERSEDIAAN
1. PENGERTIAN
Persediaan adalah aktiva non kas yang bisa dinilai dengan satuan moneter dan tersedia untuk digunakan atau disalurkan pada pihak ketiga sesuai dengan maksud diadakannya persediaan.
Yang masuk dalam kategori persediaan adalah:
1) Bantuan berupa barang yang bukan aktiva tetap (seperti: mie instant, susu kaleng, daging beku, dan makanan kaleng untuk korban banjir) yang diterima dari donatur untuk disalurkan kepada pihak ketiga.
2) Perlengkapan kantor yang jumlahnya material, seperti: buku, alat tulis, dan stationeri.

2. PENGAKUAN DAN PENCATATAN
Pencatatan debet persediaan dilakukan pada saat penerimaan persediaan atau saat terjadi pembayaran atas pembelian persediaan. Penerimaan persediaan dari donatur dicatat sebagaimana penerimaan dalam bentuk kas. Persediaan dikredit pada saat terjadi penyaluran kepada mustahiq dan pada saat pemakaian atau akhir periode.

3. PENGUKURAN
Pengukuran persediaan dilakukan berdasarkan nilai realisasi bersih untuk persediaan yang diadakan sendiri atau berdasarkan harga taksiran untuk persedian yang diterima dari donatur.

4. SALDO NORMAL
Persediaan bersaldo normal debet

5. JURNAL STANDAR
1) Saat penerimaan persediaan
(DR) Persediaan
(CR) Penerimaan Donasi – Korban Banjir

2) Saat pembayaran atas pengadaan persediaan
(DR) Pembelian Persediaan - ATK
(CR) Kas
(DR) Persediaan - ATK
(CR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva - Persediaan

3) Saat penyaluran persediaan
(DR) Penyaluran Bantuan – Korban Banjir
(CR) Persediaan

4) Saat pemakaian atau akhir periode
(DR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva - Persediaan
(CR) Persediaan - ATK

6. PENGUNGKAPAN
Persediaan disajikan pada Laporan Posisi Keuangan berdasarkan nilai fisik dari persediaan per tanggal laporan. Bila terdapat perbedaan nilai buku dengan nilai fisik (secara jumlah) maka dilakukan penyesuaian di akhir periode.

D. BARANG BERHARGA
1. PENGERTIAN
Barang berharga adalah logam mulia atau barang berharga lainnya yang bersifat likuid yang diterima dari muzakki atau donatur lain.

2. PENGAKUAN DAN PENCATATAN
Pencatatan debet pada akun barang berharga dilakukan pada saat terjadi penerimaan. Pencatatan kredit pada saat terjadi pengeluaran. Perbedaan antara nilai jual dengan nilai pada saat penerimaan dicatat sebagai selisih nilai tukar lebih atau selisih nilai tukar kurang pada sumber atau penggunaan dana.

3. PENGUKURAN
Barang berharga dinilai sebesar harga pasar pada saat penerimaan dan saat penjualannya serta tidak dilakukan penyesuaian pada tanggal laporan.

4. SALDO NORMAL
Saldo normal debet

5. JURNAL STANDAR
1) Jurnal penerimaan Barang Berharga
(DR) Barang Berharga
(CR) Penerimaan Barang Berharga

2) Jurnal Penjualan Barang Berharga
(DR) Kas
(DR) Selisih nilai tukar kurang (bila selisih kurang)
(CR) Barang berharga
(CR) Selisih nilai tukar lebih (bila selisih lebih)

6. PENGUNGKAPAN
Barang Berharga disajikan di Laporan Posisi Keuangan sebesar jumlah fisiknya per tanggal laporan. Hal lain, seperti perubahan harga jual, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

E. PIUTANG QARDHUL HASAN
1. PENGERTIAN
Piutang adalah setiap klaim organisasi terhadap pihak lain baik eksternal maupun internal organisasi, yang akan diterima dalam bentuk kas dan atau aktiva lainnya pada masa yang akan datang.
Piutang Qardhul Hasan adalah piutang untuk tujuan kebajikan.

2. PENGAKUAN DAN PENCATATAN
Pencatatan debet pada akun piutang qardhul hasan dilakukan pada saat terjadi piutang qardhul hasan (yang dijelaskan dalam aqad piutang). Pendebetan piutang qardhul hasan, otomatis merupakan penambahan Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva (kredit) dan Penggunaan Dana (debet).
Atas piutang yang tidak tertagih atau diragukan dapat dihapuskan. Penghapusan dicatat sebagai penurunan Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva (debet) dan mengurangi jumlah Piutang (kredit).
Jika diterima pembayaran atas piutang yang telah dihapuskan, maka harus dilakukan jurnal pengaktifan piutang terlebih dahulu dengan mendebet kembali akun piutang pada Laporan Posisi Keuangan dan mengkredit Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva. Kemudian, dicatat penerimaan pembayaran piutang tersebut.
Pencatatan kredit dilakukan pada saat terjadi penerimaan pembayaran piutang. Pencatatan kredit piutang otomatis merupakan penurunan Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva (debet) dan Sumber Dana (kredit). Dengan penerimaan pembayaran piutang memungkinkan organisasi untuk menggunakan dana tersebut bagi aktivitas lain.

3. PENGUKURAN
Piutang dinilai sebesar nilai transaksi (yang dijelaskan dalam aqad piutang).
Pengukuran piutang tak tertagih dilakukan sesuai dengan kebijakan organisasi dengan mempertimbangkan manfaat dari piutang tersebut.

4. SALDO NORMAL
Saldo normal debet

5. JURNAL STANDAR
1) Jurnal pengakuan piutang qardhul hasan
(DR) Penyaluran untuk piutang qardhul hasan
(CR) Kas
(DR) Piutang qardhul hasan
(CR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva – Piutang qardhul hasan

2) Jurnal pembayaran piutang qardhul hasan
(DR) Kas
(CR) Penerimaan pembayaran piutang qardhul hasan
(DR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva – Piutang qardhul hasan
(CR) Piutang qardhul hasan

3) Jurnal penghapusan piutang qardhul hasan
(DR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva – Piutang qardhul hasan
(CR) Piutang qardhul hasan

4) Jurnal pengaktifan dan pembayaran piutang yang telah dihapuskan
(DR) Piutang qardhul hasan
(CR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva – Piutang qardhul hasan
(DR) Kas
(CR) Penerimaan pembayaran piutang qardhul hasan
(DR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva – Piutang qardhul hasan
(CR) Piutang qardhul hasan

6. PENGUNGKAPAN
Piutang disajikan di Laporan Posisi Keuangan sebesar saldo piutang yang masih belum dibayar yang bersifat net setelah dikurang piutang yang tidak tertagih atau dihapuskan.
Perincian piutang dan penjelasan piutang tak tertagih disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

F. BIAYA-BIAYA DIBAYAR DI MUKA
1. PENGERTIAN
Biaya-biaya dibayar dimuka adalah setiap klaim organisasi terhadap pihak lain, yang akan dikompensasi dengan penerimaan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomis selama beberapa periode selanjutnya. Termasuk dalam kategori biaya-biaya dibayar dimuka, antara lain, adalah (1) Sewa Dibayar Dimuka, (2) Asuransi Dibayar Dimuka, dan (3) Biaya Dibayar Dimuka Lainnya.

2. PENGAKUAN DAN PENCATATAN
Pencatatan debet atas akun Biaya Dibayar Dimuka dilakukan pada saat terjadi pembayaran dan menambah saldo Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva. Pada akhir masa penggunaan manfaat ekonomis biaya-biaya dibayar dimuka dan akhir periode pembukuan dicatat sebagai Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva (debet) dan pengurangan nilai biaya dibayar dimuka (kredit).

3. PENGUKURAN
Biaya dibayar dimuka dinilai sebesar nilai transaksi. Biaya dibayar di muka ini dikurangkan secara proporsional sesuai dengan masa manfaat ekonomi yang diperoleh.

4. SALDO NORMAL
Saldo normal debet

5. JURNAL STANDAR
1) Jurnal pengakuan biaya dibayar di muka
(DR) Beban Sewa
(CR) Kas
(DR) Sewa dibayar di muka
(CR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva – Sewa dibayar di muka

2) Jurnal penerimaan donasi berupa pengurangan pembayaran biaya dibayar di muka (sebagian biaya dibayar dimuka ditanggung oleh donatur)
(DR) Beban Sewa
(CR) Penerimaan Donasi non Kas
(CR) Kas
(DR) Sewa dibayar di muka
(CR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva – Sewa dibayar di muka

3) Jurnal pemanfaatan biaya dibayar di muka
(DR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva - Sewa dibayar dimuka
(CR) Sewa di bayar di muka

6. PENGUNGKAPAN
Biaya-biaya dibayar di muka disajikan di Laporan Posisi Keuangan sebesar nilai net (setelah dikurangi manfaat ekonomi yang diperoleh) per tanggal laporan. Penjelasan atau perincian tentang biaya-biaya dibayar dimuka disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

G. UANG MUKA KEGIATAN
1. PENGERTIAN
Uang Muka Kegiatan (UMK) adalah persekot yang diberikan pada penanggung jawab kegiatan yang akan dipertanggungjawabkan setelah selesainya kegiatan. Di akhir tahun, saldo UMK merupakan porsekot yang belum dipertanggungjawabkan sampai tutup buku dilakukan.

2. PENGAKUAN DAN PENCATATAN
Pencatatan debet atas akun UMK dilakukan pada saat terjadi pembayaran. Pencatatan kredit atas akun UMK dilakukan pada saat terjadi pertanggungjawaban. Sisa lebih UMK dicatat sebagai penambah kas. Sedangkan kekurangan UMK akan ditutupi dengan penggantian sebesar kekurang tersebut.

3. PENGUKURAN
UMK diakui senilai dibayarkan dan akan ditutup senilai yang dibayarkan pula pada saat pertanggungjawaban.

4. SALDO NORMAL
Saldo normal UMK adalah debet

5. JURNAL STANDAR
1) Jurnal saat terjadi uang muka
(DR) Uang Muka Kegiatan
(CR) Kas

2) Jurnal saat pertanggungjawaban uang muka
(DR) Beban ybs
(DR) Kas (bila UMK lebih dari beban)
(CR) Uang Muka Kegiatan
(CR) Kas (bila beban lebih dari UMK)

6. PENGUNGKAPAN
Uang Muka Kegiatan disajikan di Laporan Posisi Keuangan. Penjelasan mengenai UMK khususnya bila jumlahnya cukup materil dan jangka waktunya lama diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan.

H. DANA BERGULIR
1. PENGERTIAN
Dana Bergulir adalah aktiva yang diberikan pada suatu lembaga atau kelompok masyarakat untuk dikelola oleh lembaga atau kelompok masyarakat tersebut dalam bentuk ekonomi produktif.

2. PENGAKUAN DAN PENCATATAN
Dana Bergulir dicatat pada saat terjadi pembayaran dan menambah Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva. Bagi hasil dicatat pada saat kas diterima. Penerimaan bagi hasil menambah asal dana bergulir tersebut (misalkan bila dana bergulir diperoleh dari dana zakat, maka bagi hasil juga harus merupakan salah satu sumber dari dana zakat).
Pengembalian dana bergulir diakui dan dicatat pada saat kas/barang diterima dan mengurangi Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva. Pelepasan hak pengelolaan dana bergulir kepada mustahiq atau kelompok mustahiq diakui pada saat penyerahan dan dicatat sebagai pengurang dana bergulir dan Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva.

3. PENGUKURAN
Dana Bergulir diakui senilai dana yang diberikan, tidak termasuk biaya-biaya langsung yang terkait dengan upaya pemberian dana bergulir tersebut. Bagi hasil dinilai sebesar kas yang diterima.
Pengembalian dana bergulir dinilai sebesar kas/barang yang diterima. Pelepasan hak pengelolaan dana bergulir kepada mustahiq atau kelompok mustahiq dinilai sebesar saldo dana bergulir pada saat pelepasan.

4. SALDO NORMAL
Saldo normal Dana Bergulir adalah debet

5. JURNAL STANDAR
1) Jurnal pembentukan dan penambahan dana bergulur
(DR) Penyaluran Dana Bergulir
(CR) Kas
(DR) Dana Bergulir
(CR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva – Dana bergulir

2) Jurnal bagi hasil dana bergulir
(DR) Kas
(CR) Penerimaan bagi hasil dana bergulir

3) Jurnal pengembalian dana bergulir
(DR) Kas
(CR) Penerimaan Pengembalian dana bergulir
(DR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva - dana bergulir
(CR) Dana Bergulir

4) Jurnal penyerahan dana bergulir kepada mustahiq/kelompok mustahiq
(DR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva - dana bergulir
(CR) Dana Bergulir

6. PENGUNGKAPAN
Dana bergulir disajikan di Laporan Posisi Keuangan sampai dana tersebut diserahkan kepemilikkannya secara penuh pada mustahiq atau kelompok mustahiq. Penjelasan mengenai perincian dana yang digulirkan pada program pemberdayaan mustahik diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

I. INVESTASI
1. PENGERTIAN
Investasi adalah aktiva yang digunakan organisasi untuk pertumbuhan kekayaan atau untuk pemanfaatan aktiva tidak terpakai. Termasuk dalam investasi adalah deposito yang berjangka waktu diatas 1 (satu) tahun.
Ciri penting yang membedakan investasi dengan dana bergulir adalah bahwa investasi ini berorientasi bisnis/profit. Yang membedakannya dengan kas dan setara kas adalah bahwa dana ini tidak dapat digunakan sewaktu-waktu (restricted).
Sumber dana yang bisa digunakan untuk investasi ini adalah Dana Pengelolaan dan Dana Wakaf. Manfaat wakaf (hasil investasi) dari Dana Wakaf dapat dipergunakan beneficiaries sesuai kebijakan dari nadzir wakaf.

2. PENGAKUAN DAN PENCATATAN
Pengakuan Investasi dilakukan dengan debet akun Investasi pada saat terjadi pembayaran Investasi dan menambah Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva. Pencatatan kredit Investasi dilakukan bila investasi sudah ditarik dan telah terjadi penerimaan kas dan setara kas dan atau aktiva lainnya. Dan secara bersamaan mengurangi Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva.
Bagi hasil investasi tidak mempengaruhi nilai investasi. Bila investasi dijual atau ditarik kembali dan didapatkan nilai yang tidak sama dengan biaya perolehan sebagaimana tercatat pada Laporan Posisi Keuangan, maka atas selisih tersebut dibukukan sebagai kerugian atau keuntungan dari penjualan investasi yang tersaji dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.

3. PENGUKURAN
Nilai investasi tidak akan berubah dengan laporan laba ataupun kerugian investee. Bila laba dibagi, maka itu merupakan penerimaan bagi hasil (sumber dana dari mana dana investasi berasal).

4. SALDO NORMAL
Saldo normal Investasi adalah debet

5. JURNAL STANDAR
1) Jurnal pembentukan dan penambahan Investasi
(DR) Penyaluran Investasi
(CR) Kas
(DR) Investasi
(CR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva - Investasi

2) Jurnal bagi hasil Investasi
(DR) Kas
(CR) Penerimaan bagi hasil investasi

3) Jurnal penarikan Investasi dengan keuntungan
(DR) Kas
(CR) Keuntungan penjualan investasi
(CR) Penerimaan Pengembalian Investasi
(DR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva - Investasi
(CR) Investasi

4) Jurnal penarikan investasi dengan kerugian
(DR) Kas
(DR) Kerugian penjualan investasi
(CR) Penerimaan Pengembalian Investasi
(DR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva - Investasi
(CR) Investasi

6. PENGUNGKAPAN
Invetasi disajikan di Laporan Posisi Keuangan sebesar nilai investasinya. Penjelasan tentang rincian dan jenis Investasi diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan.

J. AKTIVA TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN
1. PENGERTIAN
Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi organisasi, yang tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal organisasi dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
Penyusutan adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaatnya.
Masa manfaat adalah periode suatu aktiva yang diharapkan digunakan oleh organisasi.
Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap dipergunakan.
Aktiva tetap, antara lain, meliputi (1) Tanah, (2) Bangunan, (3) Alat angkut/kendaraan, dan (4) Peralatan/Inventaris.

2. PENGAKUAN DAN PENCATATAN
Suatu benda berwujud akan diakui sebagai aktiva organisasi jika memenuhi dua syarat:
(1) Besar kemungkinan (probable) bahwa manfaat ekonomi di masa yang akan datang berkaitan dengan aktiva tersebut bagi organisasi;
(2) Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal.

Pencatatan debet atas akun Aktiva Tetap dilakukan pada saat pembayaran atau penerimaan. Pencatatan ini menambah nilai Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva.
Pengeluaran setelah perolehan dapat diakui sebagai aktiva jika pengeluaran tersebut meningkatkan kondisi aktiva melebihi standar kinerja semula, seperti memperpanjang usia manfaat dan peningkatan kemampuan (upgrading).
Pencatatan kredit atas akun Aktiva Tetap dilakukan bila terjadi pelepasan aktiva tetap. Pencatatan ini merupakan pengurangan Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva. Pencatatan penyusutan hanya mengurangi nilai Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva. Selisih nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan (nilai buku) pada saat pelepasan suatu aktiva tetap dicatat sebagai debet Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva.
Aktiva tetap yang diperoleh melalui donasi atau wakaf masyarakat tidak serta merta dicatat sebagai Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva, kecuali jika atas aktiva donasi atau wakaf tersebut benar-benar telah diambil manfaat daripadanya. Sebelum dicatat sebagai Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva tidak dilakukan penyusutan atas aktiva donasi atau wakaf tersebut, kecuali dapat dibuktikan bahwa telah terjadi penurunan nilai.

3. PENGUKURAN
Pengukuran yang bersifat umum mengacu pada PSAK No.16 tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain.
Aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan menkredit akun penerimaan yang bersesuaian. Atas penerimaan aktiva ini tidak mempengaruhi akun Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva.
Aktiva tetap dapat disusutkan, termasuk yang diperoleh melalui donasi. Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai penurunan akun Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva pada periode yang bersangkutan.
Penyusutan aktiva tetap harus dilakukan secara konsisten. Bila terjadi perubahan metode penyusutan maka harus diperlakukan sebagai perubahan kebijakan akuntansi.

4. SALDO NORMAL
Saldo normal Aktiva Tetap adalah debet

5. JURNAL STANDAR
1) Jurnal pembelian aktiva tetap
(DR) Pembelian aktiva tetap
(CR) Kas
(DR) Aktiva Tetap – Bangunan
(CR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva – Aktiva Tetap

2) Jurnal perolehan aktiva donasi
(DR) Aktiva Tetap – Kendaraan
(CR) Penerimaan Aktiva Donasi

3) Jurnal Pemakaian aktiva donasi oleh organisasi
(DR) Pemakaian Aktiva Donasi
(CR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva – Aktiva Tetap

4) Jurnal Pemakaian aktiva donasi oleh organisasi lain
(DR) Pemakaian Aktiva Donasi
(CR) Aktiva Tetap – Kendaraan

5) Jurnal penyusutan aktiva tetap
(DR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva – Aktiva Tetap
(CR) Akumulasi Penyusutan

6) Jurnal penjualan aktiva tetap
(DR) Kas
(CR) Penerimaan Penjualan Aktiva tetap

(DR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva-Aktiva tetap (nilai buku)
(DR) Akumulasi Penyusutan
(CR) Aktiva tetap – kendaraan

7) Jurnal kehilangan aktiva tetap
(DR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva-Aktiva tetap (nilai buku)
(DR) Akumulasi Penyusutan
(CR) Aktiva tetap – kendaraan

8) Jurnal penghapusan aktiva tetap
(DR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva-Aktiva tetap (nilai buku)
(DR) Akumulasi Penyusutan
(CR) Aktiva tetap – kendaraan

9) Jurnal pertukaran aktiva tetap
(DR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva-Aktiva tetap (nilai buku)
(DR) Akumulasi Penyusutan
(CR) Aktiva tetap – kendaraan (lama)
(DR) Aktiva tetap – kendaaraan (baru)
(CR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva – Aktiva Tetap

Bila terdapat aliran kas keluar, jurnalnya ditambah
(DR) Pembayaran tukar tambah aktiva
(CR) Kas
Bila terdapat aliran kas masuk, jurnalnya ditambah
(DR) Kas
(CR) Penerimaan tukar tambah aktiva

6. PENGUNGKAPAN
Aktiva tetap disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan secara net setelah dikurangi akumulasi penyusutannya. Penjelasan mengenai aktiva tetap diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan.

K. AKTIVA LAIN-LAIN
1. PENGERTIAN
Aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan sebagai salah satu dari aktiva di atas, tetapi tidak cukup material bila disajikan dalam akun tersendiri. Komponen aktiva lain-lain pada OPZ, antara lain, (1) Jaminan Sewa dan (2) Aktiva yang tidak dapat dipakai.
Jaminan Sewa adalah uang garansi yang disebabkan karena transaksi sewa menyewa dan akan dikembalikan pada akhir masa sewa. Aktiva tetap yang tidak digunakan adalah aktiva tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif (operasional) dan ditahan untuk dilepaskan.

2. PENGAKUAN DAN PENCATATAN
Pencatatan debet atas akun aktiva lain-lain dilakukan pada saat pembayaran atau penerimaannya atau pada saat dialihkan menjadi aktiva lain-lain. Pencatatan ini menambah nilai Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva.
Pencatatan kredit atas akun aktiva lain-lain dilakukan bila terjadi pelepasan atau berkurangnya nilai aktiva tersebut. Pencatatan ini merupakan pengurangan Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva.

3. PENGUKURAN
Pengukuran yang bersifat umum mengacu pada PSAK No.16 tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain.

4. SALDO NORMAL
Saldo normal Aktiva Lain-lain adalah debet

5. JURNAL STANDAR
A. Jurnal pembayaran jaminan sewa
(DR) Pembayaran jaminan sewa
(CR) Kas
(DR) Aktiva lain-lain – Jaminan sewa
(CR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva – Aktiva lain-lain

B. Jurnal re-klasifikasi aktiva tetap menjadi aktiva lain-lain
(DR) Aktiva lain-lain – Aktiva tetap yang tidak digunakan
(DR) Akumulasi penyusutan
(CR) Aktiva tetap
(DR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva – Aktiva tetap
(CR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva – Aktiva lain-lain

6. PENGUNGKAPAN
Aktiva lain-lain disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan secara net setelah dikurangi pelepasan atau berkurangnya manfaat ekonomi dari aktiva tersebut. Penjelasan mengenai aktiva lain-lain diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan.


BAGIAN IV
AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. PENGERTIAN DAN DASAR PENCATATAN
1. PENGERTIAN
Kewajiban adalah kemungkinan pengorbanan sumber daya organisasi (aktiva) di masa yang akan datang yang timbul akibat peristiwa atau transaksi di masa lalu yang menimbulkan tanggungjawab organisasi untuk menyelesaikannya dengan memberikan sumber daya yang mengandung manfaat .
Apabila telah dibentuk jenis dana berdasarkan program, maka kewajiban sebaiknya terdapat pada laporan dana program itu sendiri.
Kewajiban dikategorikan dalam (1) Kewajiban Jangka Pendek dan (2) Kewajiban Jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang harus segera dilunasi dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang pelunasannya lebih dari satu tahun.

Jenis Kewajiban, antara lain, adalah:
1) Hutang pada Pihak Ketiga
2) Hutang Murabahah
3) Biaya yang masih harus dibayar
4) Hutang Lain-lain

2. PENGAKUAN DAN PENCATATAN
Pengakuan kewajiban dibedakan antara transaksi yang telah ada aliran kas dan transaksi yang belum mempengaruhi aliran kas. Untuk transaksi yang telah ada aliran kas, kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi. Sedangkan untuk transaksi yang belum mempengaruhi aliran kas, kewajiban diakui pada saat tagihan diterima.
Pencatatan kredit akun Kewajiban dilakukan pada saat pengakuan dan mendebet akun Dana yang harus disediakan untuk Hutang, di samping transaksi penerimaan kas.
Pencatatan debet akun Kewajiban dilakukan saat pelunasan atau pembayaran cicilan dan menkredit akun Dana yang harus disediakan untuk Hutang, di samping transaksi pembayaran kas.

3. PENGUKURAN
Nilai yang tercantum pada Kewajiban adalah sebesar jumlah yang akan dibayar di masa datang.

4. SALDO NORMAL
Saldo normal akun kewajiban adalah kredit.

5. PENGUNGKAPAN
Kewajiban disajikan dengan menempatkan akun-akun kewajiban berdasarkan urutan jatuh temponya.
Hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan adalah informasi umur kewajiban yaitu kewajiban jangka pendek dan jangka panjang serta penjelasan lain yang dianggap perlu.

B. HUTANG PADA PIHAK KETIGA
1. PENGERTIAN
Hutang pada pihak ketiga adalah hutang yang timbul dari transaksi organisasi dengan pihak ketiga yang harus dilunasi pada masa tertentu.

2. JURNAL STANDAR
Apabila telah ada aliran kas (misalnya transaksi pinjaman dana dari pihak ketiga)
1) Pengakuan Hutang
(DR) Kas
(CR) Penerimaan Pinjaman dari Pihak Ketiga
(DR) Dana yang harus disediakan untuk Hutang - Hutang Pihak Ketiga
(CR) Hutang pada Pihak Ketiga

2) Pembayaran Hutang
(DR) Pembayaran Hutang pada Pihak Ketiga
(CR) Kas
(DR) Hutang pada Pihak Ketiga
(CR) Dana yang harus disediakan untuk Hutang – Hutang Pihak Ketiga

Apabila belum ada aliran kas (misalnya transaksi beban iklan)
1) Pengakuan Hutang
(DR) Dana yang harus disediakan untuk Hutang – Hutang Pihak Ketiga
(CR) Hutang Pada Pihak Ketiga

2) Pembayaran Hutang
(DR) Hutang kepada Pihak ketiga
(CR) Dana yang harus disediakan untuk Hutang
(DR) Beban Iklan
(CR) Kas/Setara Kas

C. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
1. PENGERTIAN
Biaya yang masih harus dibayar merupakan biaya yang telah terjadi dan menjadi beban tahun berjalan, akan tetapi belum dibayar/dilunasi pada tanggal laporan. Biaya yang masih harus dibayar diakui pada akhir periode akuntansi dan pada awal periode berikutnya di jurnal balik (reversing entry).

2. JURNAL STANDAR
1) Akhir Periode
(DR) Dana yang harus disediakan untuk Hutang
(CR) Biaya yang masih harus dibayar

2) Awal Periode Berikutnya
(DR) Biaya yang masih harus dibayar
(CR) Dana yang harus disediakan untuk Hutang

D. HUTANG MURABAHAH
1. PENGERTIAN
Hutang Murabahah timbul dari pembelian aktiva dengan pelunasan cicilan. Nilai hutang Murabahah diakui sebesar nilai seluruh cicilan yang harus dibayar.

2. JURNAL STÁNDAR
1) Pada saat terjadi Hutang Murabahah dengan pembayaran uang muka
(DR) Pembayaran Hutang Murabahah (uang muka)
(CR) Kas
(DR) Aktiva Tetap
(DR) Dana yang harus disediakan untuk Hutang
(CR) Hutang Murababah
(CR) Penyaluran Terakumulasi dalam Aktiva – Aktiva Tetap
Catt: Aktiva Tetap diakui senilai harga tunai aktiva tersebut

2) Awal Periode Berikutnya
(DR) Pembayaran Hutang Murabahah (Cicilan)
(CR) Kas
(DR) Hutang Murabahah
(CR) Dana yang harus disediakan untuk Hutang

E. HUTANG LAIN-LAIN
Hutang Lain-lain merupakan akun hutang yang dimaksudkan untuk menampung akun hutang yang tidak dapat dikelompokkan dalam hutang pihak ketiga, hutang murabahah, dan beban yang masih harus dibayar.

BAGIAN V
AKUNTANSI SALDO DANA

A. PENGERTIAN DAN DASAR PENCATATAN
Saldo Dana atau aktiva bersih adalah selisih aktiva setelah dikurangi kewajiban. Saldo Dana terdiri dari (1) saldo riil masing-masing dana, (2) penyaluran terakumulasi dalam aktiva, dan (3) dana yang harus disediakan untuk hutang.
Saldo dana bersaldo normal kredit. Akun ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya dan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebet.
Saldo riil masing-masing dana menggambarkan sumber daya yang tersedia yang siap dipakai, baik dari dana yang dibentuk berdasarkan sumbernya (dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan dana wakaf) maupun dana yang dibentuk berdasarkan program (misal dana ekonomi produktif).
Penyaluran terakumulasi dalam aktiva merupakan akun yang menampung transaksi penyaluran yang tidak selesai dalam satu kali transaksi beserta transaksi lanjutannya, seperti penyaluran dengan akad hutang-piutang beserta pembayarannya. Akun penyaluran terakumulasi dalam aktiva ini memberikan informasi yang akurat mengenai sumber daya riil yang diterima organisasi tetapi belum digunakan.
Transaksi-transaksi yang mempengaruhi penyaluran terakumulasi dalam aktiva, antara lain, terdiri atas:
1) Transaksi aktiva tetap
Pencatatan debet: pelepasan dan penghapusan aktiva tetap serta biaya penyusutan aktiva tetap.
Pencatatan kredit: perolehan dan penambahan aktiva tetap.
2) Transaksi Piutang
Pencatatan debet : Pengurangan piutang dan penghapusan piutang tak tertagih.
Pencatatan Kredit : Penambahan Piutang
3) Transaksi Investasi
Pencatatan Debet : Pengurangan investasi (penjualan investasi ke pihak lain atau penarikan kembali investasi)
Pencatatan Kredit : Penambahan Investasi (membayar sejumlah dana untuk investasi)
4) Transaksi Dana bergulir
Pencatatan Debet : Pengurangan dana bergulir (penarikan kembali dana bergulir, pelepasan dana bergulir ke masyarakat/komunitas yang berhak)
Pencatatan Kredit : Penambahan dana bergulir (membayar sejumlah dana untuk program dana bergulir)

Dana yang harus disediakan untuk hutang merupakan akun yang menampung transaksi-trasaksi yang terkait dengan penerimaan dan pembayaran pinjaman. Berbeda dengan saldo riil masing-masing dana dan penyaluran terakumulasi dalam aktiva, dana yang harus disediakan untuk hutang bersaldo normal debet. Akun dana yang harus disediakan untuk hutang memberikan informasi yang akurat mengenai sumber daya riil yang diterima organisasi tetapi belum digunakan.

Transaksi-transaksi yang mempengaruhi dana untuk pembayaran hutang adalah penerimaan dan pembayaran pinjaman. Setiap penerimaan pinjaman atau penambahan hutang dicatat sebagai debet dan setiap pembayaran pinjaman atau pengurangan hutang dicatat sebagai kredit akun dana yang harus disediakan untuk hutang ini.

B. TRANSAKSI ANTAR DANA
1. Definisi
Transaksi antar dana merupakan salah satu keunikan dari organisasi nirlaba yang mengelola lebih dari satu jenis dana. Transaksi ini disebabkan karena:
1) Adanya kebutuhan dari satu dana dalam jangka pendek yang dapat dipenuhi dari dana lain. Transaksi ini bersifat sementara.
2) Dibukanya dana program dengan prinsip pooling of fund, yang mana dana program tersebut dibiayai salah satunya dari dana berdasarkan sumber. Pembiayaan ini memungkinkan terjadi transaksi antar dana yang bersifat permanen dan yang bersifat sementara.
Transaksi antar dana disebut bersifat permanen karena tidak ada transaksi balik, seperti pengembalian dana.
Transaksi antar dana yang bersifat sementara (temporer) berarti akan ada transaksi balik ke dana asal, sebagai bentuk pertanggungjawaban atau pengembalian dana. Transaksi antar dana ini akan dieliminasi pada saat konsolidasi akhir periode.

2. Pengakuan dan pengukuran
Transaksi antar dana diakui pada saat terjadi transaksi, baik penerimaan dana maupun pemberian dana. Transaksi antara dana diukur berdasarkan nilai transaksi antar dana yang terjadi. Transaksi antar dana sementara berpengaruh terhadap penyaluran terakumulasi dalam aktiva atau dana yang harus disediakan untuk hutang masing-masing dana.

3. Jurnal Standar
1) Hibah antar dana atau penyaluran
Dana yang memberikan Hibah (Contoh : Dana Zakat)
(DR) Penyaluran ke dana pendidikan
(CR) Kas

Dana yang menerima Hibah (Contoh : Dana Pendidikan)
(DR) Kas
(CR) Penerimaan dari Dana Zakat

2) Hutang-piutang antar dana pada saat terjadi Hutang piutang
Dana yang memberikan Piutang (Contoh : Dana Zakat)
(DR) Pemberian Piutang pada dana Kemanusiaan
(CR) Kas
(DR) Piutang antar Dana
(CR) Penyaluran terakumulasi dalam aktiva - Piutang antar dana

Dana yang menerima Hutang (Contoh : Dana Kemanusiaan)
(DR) Kas
(CR) Penerimaan Hutang dari dana Zakat
(DR) Dana yang harus disediakan untuk hutang – Hutang antar dana
(CR) Hutang antar Dana

3) Hutang-piutang antar dana pada saat pembayaran dan penerimaan kembali hutang piutang.
Dana yang membayar Hutang (Contoh : Dana Kemanusian)
(DR) Pelunasan Hutang pada dana Zakat
(CR) Kas
(DR) Hutang antar Dana
(CR) Dana yang harus disediakan untuk hutang – Hutang
antar dana

Dana yang menerima Piutang (Contoh : Dana Zakat)
(DR) Kas
(CR) Penerimaan Piutang dari dana Kemanusiaan
(DR) Penyaluran terakumulasi dalam aktiva - Piutang antar dana
(CR) Piutang antar Dana

4. Pengungkapan
Hibah antar dana diungkapkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana. Sedangkan hutang piutang antar dana disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dan Laporan Posisi Keuangan. Penjelasan atas transaksi antar dana ini diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan.

BAGIAN VI
AKUNTANSI PENERIMAAN

A. PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK
Penerimaan dana adalah penambahan sumber daya organisasi yang berasal dari pihak eksternal dan internal, baik berbentuk kas maupun non kas.
Penerimaan diperoleh dari aktivitas penghimpunan dana masyarakat dan aktivitas pengelolaan dana yang dilakukan organisasi.
Penerimaan dari aktivitas penghimpunan dana masyarakat disebut donasi. Jenis donasi yang biasa diterima organisasi berupa zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan akad muthlaq dan atau muqoyyad. Selain penerimaan tersebut, organisasi juga dapat menerima dana lainnya yang sesuai dengan ketentuan syari’ah.
Penerimaan dari aktivitas pengelolaan dana dapat berupa pengembalian piutang, pinjaman, dana bergulir, investasi, dan lainnya.

Berdasarkan karakteristik perolehannya, penerimaan dibedakan menjadi dua kelompok :
1. Dana berdasarkan sumber, antara lain:
a. Dana Zakat
b. Dana Infaq/Shadaqoh
c. Dana Wakaf

2. Dana berdasarkan program, antara lain:
a. Dana Pengelolaan
b. Dana Pendidikan
c. Dana Kesehatan
d. Dana Kemanusiaan

Penerimaan dana berdasarkan sumber berasal dari dana masyarakat, sedangkan penerimaan dana berdasarkan program, selain bersumber dari masyarakat juga dapat berasal dari dana berdasarkan sumber yang diterima organisasi dengan menggunakan prinsip pool of fund.
Jenis-jenis dana tersebut dapat dijadikan model entitas dana bagi OPZ sesuai dengan penggunaan akuntansi dana pada Pedoman ini.

B. PENGAKUAN
Penerimaan dana diakui pada saat sumber daya berupa kas atau non kas diterima oleh organisasi dalam tahun buku berjalan. Penerimaan donasi berbentuk non kas diakui sebagai komponen aktiva sesuai dengan karakteristiknya pada saat penyerahan dari donatur kepada organisasi.

C. PENGUKURAN
Penerimaan dana kas dinilai berdasarkan nilai kas yang diterima. Penerimaan non kas dinilai berdasarkan nilai pasar atau nilai estimasi yang ditetapkan oleh organisasi.

D. SALDO NORMAL
Saldo normal akun penerimaan dana adalah saldo kredit. Akun ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya dan akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebet akun penerimaan dana.

E. JURNAL STANDAR
Jurnal standar untuk mencatat transaksi penerimaan dana terdiri dari:
1. Penerimaan dari aktivitas penghimpunan dana
a. Jurnal penerimaan donasi dana kas :
Penerimaan ZISWAF (Misal: Zakat Penghasilan)
(Dr) Kas
(Cr) Penerimaan Zakat Penghasilan

b. Jurnal penerimaan donasi non kas
Penerimaan infaq barang
(Dr) Aktiva Lain-lain
(Cr) Penerimaan Infaq
Penerimaan wakaf
(Dr) Tanah
(Cr) Penerimaan Wakaf

2. Penerimaan dari aktivitas pengelolaan
a. Jurnal Pengembalian Piutang
(Dr) Kas
(Cr) Penerimaan dari pengembalian piutang
(Dr) Penyaluran terakumulasi dalam aktiva – Piutang
(Cr) Piutang

b. Jurnal Perolehan Hutang
(Dr) Kas
(Cr) Penerimaan dari perolehan hutang
(Dr) Dana yang harus disediakan untuk hutang
(Cr) Hutang

c. Jurnal Penerimaan Bagi Hasil
Penerimaan Bagi Hasil Bank Syariah
(Dr) Bank “A”
(Cr) Penerimaan Bagi hasil
Penerimaan Bagi Hasil Investasi/Dana Bergulir
(Dr) Kas
(Cr) Penerimaan Bagi hasil

d. Jurnal Penerimaan Jasa Giro/Bunga/Non Halal Lainnya
(Dr) Bank “A”
(Cr) Penerimaan Dana Tidak Sesuai Syariah

e. Jurnal Penjualan Asset
(Dr) Kas xxxx
(Cr) Penerimaan dana penjualan asset
(Dr) Penyaluran terakumulasi dalam aktiva – Aktiva Tetap xxxx
(Dr) Akumulasi Penyusutan Akiva Tetap xxxx
(Cr) Aktiva Tetap
(Cat : tidak ada pengakuan keuntunga/kerugian atas penjualan asset)

f. Jurnal Selisih Tukar Lebih
Penukaran mata uang asing
(Dr) Kas Rupiah
(Cr) Selisih Tukar Lebih
(Cr) Kas Asing
Penyaluran dalam mata uang asing
(Dr) Santunan Fakir Miskin
(Cr) Selisih Tukar Lebih
(Cr) Kas Asing
(contoh jurnal untuk penyaluran dalam mata uang asing)
(Dr) Kas
(Cr) Selisih Tukar Lebih
(Cr) Barang Berharga

g. Jurnal Penarikan Investasi
(Dr) Kas
(Cr) Penerimaan dana penarikan investasi
(Dr) Penyaluran terakumulasi dalam aktiva - Investasi
(Cr) Investasi
(Cat : tidak ada pengakuan keuntunga/kerugian atas penarikan investasi)

F. PENGUNGKAPAN
Perimaan dana disajikan sebesar realisasinya dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, antara lain:
1. Rincian penerimaan untuk masing-masing jenis dana.
2. Informasi penting lainnya yang dianggap perlu.

BAGIAN VII
AKUNTANSI PENGGUNAAN DANA

A. PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK
Penggunaan dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran, pembayaran beban, atau pembayaran hutang.
Penggunaan dana diklasifikasikan menjadi beban dan penyaluran.
Beban adalah penggunaan dana untuk kepentingan operasional OPZ; seperti gaji, biaya administrasi, dan biaya rumah tangga OPZ.
Penyaluran adalah penggunaan dana yang ditujukan untuk kepentingan mustahiq atau pihak yang berhak menerima dana berdasarkan program kerja OPZ sesuai dengan ketentuan syari’ah.
Beban dan Penyaluran berasal dari penerimaan dana sumber, dana program langsung, dan dana program yang menggunakan prinsip pool of fund.

B. PENGAKUAN
Penyaluran berupa kas diakui pada saat terjadi pengeluaran. Penyaluran dana berupa non kas diakui pada saat penyerahan.
Beban diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.

C. PENGUKURAN
Penggunaan dana kas dinilai berdasarkan nilai kas yang dikeluarkan. Penggunaan dana non kas dinilai berdasarkan nilai historis.

D. SALDO NORMAL
Saldo normal akun penggunaan dana adalah saldo debit. Akun ini akan bertambah dengan transaksi yang mendebitnya dan akan berkurang dengan transaksi yang mengkreditnya.

E. JURNAL STANDAR
Jurnal standar untuk mencatat transaksi penggunaan dana:
1. Penggunaan dana untuk aktivitas penyaluran
a. Jurnal penyaluran kas :
Penyaluran Santunan Fakir Miskin
(Dr) Penyaluran Santunan Fakir Miskin
(Cr) Kas

b. Jurnal penyaluran non kas
Penyaluran Sembako
(Dr) Penyaluran Sembako
(Cr) Persediaan - Sembako

2. Penggunaan dana untuk aktivitas operasional (beban)
a. Jurnal pengeluaran beban gaji
(Dr) Beban Gaji
(Cr) Kas

3. Pengunaan dana untuk real account
a. Jurnal Pemberian Piutang
(Dr) Pemberian Piutang
(Cr) Kas
(Dr) Piutang
(Cr) Penyaluran terakumulasi dalam aktiva - Piutang

b. Jurnal Pembayaran Hutang
(Dr) Pembayaran hutang
(Cr) Kas
(Dr) Hutang
(Cr) Dana yang harus disediakan untuk Hutang

c. Jurnal Pembelian Asset
(Dr) Pengadaan Aktiva Tetap
(Cr) Kas
(Dr) Aktiva Tetap
(Cr) Penyaluran terakumulasi dalam aktiva – Aktiva Tetap

d. Jurnal Perolehan Investasi
(Dr) Pengeluaran investasi
(Cr) Kas
(Dr) Investasi
(Cr) Penyaluran terakumulasi dalam aktiva - Investasi

F. PENGUNGKAPAN
Penggunaan dana disajikan sebesar realisasinya dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, antara lain:
1. Rincian penggunaan dana untuk masing-masing beban dan penyaluran.
2. Informasi penting lainnya yang dianggap perlu.

BAGIAN VIII
LAPORAN ARUS KAS

A. PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK
1. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan transaksi kas dan setara kas organisasi, baik kas masuk ataupun kas keluar sehingga dapat diketahui kenaikan/penurunan bersih kas dan setara kas.
2. Laporan Arus Kas harus dibuat sesuai dengan persyaratan dalam PSAK No. 2 (1994) dan harus disajikan sebagai bagian yang tak terpisahkan (integral) dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.
3. Laporan arus kas dibuat baik untuk per jenis dana ataupun konsolidasi.
4. Informasi tentang arus kas sangat berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan organisasi dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan organisasi untuk penggunaan dana.
5. Kas dan setara kas OPZ terdiri atas :
a. Kas (kas kecil, kas asing)
b. Rekening Giro/tabungan di Bank
c. Cek/bilyet giro
d. Deposito dengan jatuh tempo maksimal 3 (tiga) bulan
6. Definisi tentang yang berkaitan dengan istilah-istilah akuntansi dalam panduan ini, mengikuti definisi yang dimuat dalam PSAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kecuali ada kekhususan sehingga memerlukan penjelasan khusus.

B. PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS
1. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan (PSAK 2 paragraf 49).
2. Aktivitas operasi (operating) adalah aktivitas penghasil utama sumber dana dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
a. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah organisasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membiayai program-programnya tanpa mengandalkan pada sumber dana dari luar aktivitas operasi.
b. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama sumber dana organisasi. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi saldo dana. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah :
(1) Penerimaan donasi dalam bentuk kas (zakat, infak, shodaqoh, wakaf dll)
(2) Pembayaran kas untuk penyaluran ke mustahiq (bisa disajikan berdasarkan per asnaf, ataupun per jenis program, tergantung pada akun-akun yang terdapat pada OPZ)
(3) Pembayaran kas untuk biaya operasional organisasi
(4) Pembayaran kas untuk biaya sosialisasi (penyadaran ZIS)
(5) Penerimaan dan pembayaran kas untuk penyaluran dan pengembalian piutang qordhul hasan.
(6) Penerimaan kas dari sumber dana lain.
(7) Pembayaran kas uang muka.
3. Aktivitas investasi (investing) adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak setara kas.
Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah sebagai beikut :
a. Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi, dan aktiva tetap yang dibangun sendiri.
b. Penerimaan kas dari penjualan aktiva tetap.
c. Pembayaran kas untuk investasi dan atau dana bergulir.
d. Penerimaan bagi hasil investasi dan atau dana bergulir.
e. Pengembalian investasi dan atau dana bergulir.
f. Pembayaran kas untuk uang muka investasi.
4. Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi saldo dana dan pinjaman.
Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh pihak lain. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:
(1) Penerimaan kas dari pinjaman kepada pihak lain;
(2) Pembayaran kas untuk pelunasan pinjaman kepada pihak lain.
5. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi OPZ dapat dilaporkan dengan dasar arus kas bersih:
(1) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, dan dengan jangka waktu singkat, misal transaksi penerimaan dan pengeluaran kegiatan temporer dicatat sebesar surplus (defisit) kegiatan seminar, pelatihan, dan kegiatan lain yang sejenis.
6. Arus kas yang berasal dari transaksi dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs pada tanggal transaksi arus kas (PSAK 2, paragraf 54).

C. METODE PELAPORAN
1. Sesuai dengan ketentuan PSAK Nomor …, laporan arus kas bisa disusun dengan 2 (dua) metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. (PSAK 2 paragraf 50).
2. Laporan arus kas dibuat dengan menggunakan metode langsung. Metode ini menghasilkan informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan untuk menilai kinerja organisasi baik untuk periode laporan ataupun untuk mengestimasi arus kas di masa depan. Dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto (penerimaan donasi – zakat, infak, shodaqoh, wakaf) dan pengeluaran kas bruto (penyaluran) dapat diperoleh.

BAGIAN IX
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENGERTIAN
1. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan catatan yang menjelaskan mengenai gambaran umum organisasi, ikhtisar kebijakan akuntansi, serta penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.
2. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

B. PEDOMAN UMUM
1. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.
2. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan :
a. Informasi tentang gambaran umum organisasi.
b. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
c. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana, serta laporan arus kas.
d. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana, serta laporan arus kas tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.
e. Penjelasan dan perincian pos-pos yang nilainya material dan pos-pos yang bersifat khusus tanpa mempertimbangkan materialitasnya.
f. Penjelasan sifat dari unsur utamanya dan perincian pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun sejenis.

C. UNSUR-UNSUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
1. Gambaran umum organisasi, hal-hal yang harus diungkapkan antara lain adalah:
a. Pendirian organisasi.
b. Riwayat ringkas pendirian organisasi.
c. Nomor dan akte pendirian serta perubahan terakhir, nomor Surat Keputusan penetapan sebagai BAZ/LAZ sesuai tingkatan dan jenisnya, pengesahan Departemen Kehakiman dan atau nomor dan tanggal Berita Negara yang bersangkutan.
d. Tempat kedudukan organisasi.
e. Struktur Organisasi (Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, Dewan Syariah, Dewan Pengurus, Badan Pelaksana).
f. Penjelasan tentang aktivitas utama organisasi dan program-program yang dijalankan.
2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi, harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
a. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan.
i. Dasar pengukuran laporan keuangan untuk aktiva, kewajiban, sumber, dan penggunaan.
Misal: berdasarkan biaya historis (historical cost), nilai realisasi (realizable value), nilai sekarang (current value), atau nilai wajar (fair value).
ii. Dasar penyusunan laporan keuangan.
Misal: penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar modifikasi basis kas (modified cash basis) dengan penjelasan pos-pos yang mana yang menggunakan dasar pencatatan akrual dan dasar pencatatan basis kas.
iii. Kebijakan akuntansi tertentu (jika ada)
b. Kebijakan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
i. Prinsip-prinsip konsolidasi (antar dana).
ii. Prinsip transfer antar dana.
iii. Kas dan setara kas.
iv. Piutang.
v. Persediaan.
vi. Aktiva tetap dan penyusutannya.
vii. Aktiva lain-lain.
viii. Pengakuan penerimaan:
(1) penerimaan donasi (kas dan non kas);
(2) penerimaan pengembalian piutang;
(3) penerimaan bagi hasil;
(4) dana bergulir;
(5) investasi;
(6) penerimaan lain-lain.
ix. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing.
c. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan
Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan memperhatikan urutan penyajian laporan posisi keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana, serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait, ditambah dengan pengungkapan (tentatif):
i. Informasi penting lainnya.
Antara lain sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja OPZ.
ii. Peristiwa setelah tanggal neraca berisi informasi tentang Uraian peristiwa, misalnya tanggal terjadinya, sifat peristiwa.
iii. Perkembangan terakhir standar akuntansi keuangan dan peraturan lainnya. Seperti : Penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan dan peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas organisasi.
iv. Reklasifikasi.
Harus diungkapkan antara lain mengenai sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalam tahun buku sebelum tahun buku berakhir yang disajikan dalam rangka laporan keuangan komparatif.


FORMAT LAPORAN KEUANGAN


CHART OF ACCOUNT

CASE STUDY
READ MORE - PEDOMAN AKUNTANSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT