Selamat Datang di Website Ekonomi Mikro Syariah

Manajemen Risiko Lembaga keuangan mikro syariah

Senin, 07 Juni 2010

Oleh: Muhammad Taufik

Kurang puas rasanya kalau hanya menulis artikel manajemen risiko dalam satu kesempatan. Setelah artikel terdahulu saya mencoba sedikit berbicara mengenai adanya imbal balik antara kesempatan dan peluang yang ingin diraih dengan risiko yang ditanggung, dalam kesempatan ini kita mencoba belajar untuk masuk ke hal yang sedikit lebih dalam, yakni manajemen risiko ditinjau dari praktek Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Menarik untuk disimak bahwa lembaga keuangan mikro syariah sudah menjamur dan dalam masa tumbuh berkembang namun masih sedikit sekali atau kalau boleh dikatakan agak berani belum ada model manajemen risiko secara baku yang diterapkan seragam untuk jenis jasa yang sama.

Tidak dapat dipisahkan dari tinjauan harafiahnya bahwa terdapat beberapa pilar yang menjadi konstruktor berdirinya manajemen risiko untuk LKMS. Yang pertama, kita sepakat tentunya untuk menganggap LKMS sebagai salah satu wujud lembaga keuangan yang mempunyai jasa simpanan dan pembiayaan. Jasa simpanan dan pembiayaan yang diberikan mirip atau bahkan dapat dikatakan sama dengan jasa yang diberikan oleh jasa perbankan pada umumnya. Dengan demikian risiko-risiko yang dimiliki oleh perbankan ada yang nantinya diadaptasi oleh LKMS. Sesuatu yang sangat wajar kiranya apalagi selama ini beberapa operasional masih mengacu kepada praktek yang dilakukan oleh kalangan perbankan. Untuk beberapa kali kesempatan tidak canggung pula dipergunakan istilah “small and micro banking” untuk memberikan sematan kepada LKMS. Meskipun sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) namun LKMS justru paling mirip operasionalnya dengan bank dibanding LKBB lainnya. Konstruksi kedua yang membangun manajemen risiko LKMS adalah cakupan kegiatan jasa yang dilakukan yakni sektor Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM). Beberapa pertimbangan yang menyangkut risiko perlu dicermati dengan seksama ketika ada perlakuan yang berbeda ketika jasa harus diberikan kepada sektor UMKM. Melihat prinsip 5C sebagai penerapan kebijakan yang sehat dalam pemberian pembiayaan, mau tidak mau kita harus bisa melihat pula perbedaan antara karakter UMKM yang akan kita biayai dengan karakter dengan nasabah perbankan biasa. Demikian juga ketika penilaian jaminan, tentunya kita tidak dapat mengaplikasikan seluruh ketentuan penjaminan agunan yang diterapkan oleh perbankan. Ada risiko yang perlu dimainkan dan disepakati bersama karena yang kita layani adalah UMKM. Demikian juga apabila ketika melihat unsur pembangun ketiga dari manajemen risiko LKMS yakni sharia compliance atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah dipergunakan sebagai saringan yang paling membedakan dengan berbagai jenis penyedia jasa layanan keuangan lainnya. Pembiayaan dan simpanan yang dilakukan harus berdasar atas prinsip-prinsip syariah. LKMS mempunyai risiko terhadap pandangan ini yakni ketika masyarakat masih perlu mendapatkan edukasi lagi sehingga dengannya menjadi paham. Pemahaman dari masyarakat dibutuhkan agar masyarakat bisa tahu jenis kebutuhan mereka mana saja yang dapat dilayani oleh LKMS dan dengan akad bagaimana kebutuhan mereka dapat dipenuhi.

Untuk memudahkan belajar bersama mari kita coba lihat terlebih dahulu mengenai pedoman standar penerapan manajemen risiko bagi bank yang mencakup :

* Risiko Kredit, yakni risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) untuk memenuhi kebutuhannya dalam melakukan pembayaran. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan, treasury, atau investasi yang tercatat dalam pembukuan bank.

* Risiko Pasar, yakni risiko yang terjadi akibat berubahnya variabel dari portfolio yang dimiliki oleh bank. Variabel yang berubah biasanya adalah suku bunga dan nilai tukar mata uang. Risiko pasar dapat bersumber dari kegiatan investasi bank dalam bentuk surat berharga, pengadaan valas atau penempatan pada lembaga keuangan lainnya.

* Risiko Likuiditas, yakni risiko yang dimiliki karena bank gagal melakukan pembayaran terhadap kewajibannya yang jatuh tempo. Risiko dapat bersumber dari aktivitas bank dalam bidang perkreditan, penyediaan dana, dan instrumen hutang.

* Risiko Operasional, adalah risiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia, atau kegagalan sistem. Sumber terjadinya risiko operasional paling luas dibanding risiko lainnya yakni selain bersumber dari aktivitas di atas juga bersumber dari kegiatan operasional dan jasa, akuntansi, sistem tekhnologi informasi, sistem informasi manajemen atau sistem pengelolaan sumber daya manusia.

* Risiko Hukum, timbul dari kegiatan yuridis antara lain dalam timbulnya tuntutan hukum dari pihak ketiga, ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung, kelemahan pengikatan, atau pengikatan jaminan yang tidak sempurna sehingga bank tidak dapat melakukan tindakan likuidasi. Risiko ini dapat timbul dari aktivitas pembiayaan maupun aktivitas operasional.

* Risiko Reputasi, adalah risiko yang timbul dari perpepsi masyarakat atau publikasi negatif terhadap kondisi bank.

* Risiko Stratejik, adalah risiko yang timbul apabila bank salah menerapkan strategi, terlambat merubah strategi, kurang responsif terhadap strategi yang dijalankan untuk mencapai sebuah tujuan. Pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat juga salah satu penyebab timbulnya risiko strategik.

* Risiko Kepatuhan, adalah risiko yang bersinggungan erat dengan risiko yang lain. Pada dasarnya risiko kepatuhan terkait dengan risiko yang timbul apabila kita tidak mentaati regulasi yang ada. Misalnya risiko kredit dapat muncul apabila kita tidak dapat memenuhi ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Sedangkan risiko operasional dapat dapat muncul apabila perbankan mengabaikan ketentuan Posisi Devisa Netto (PDN). Risiko stratejik dapat muncul terkait Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang dibuat oleh bank. Risiko reputasi dapat muncul seandainya Non Performing Loan (NPL) naik melejit melebihi ketentuan yang ada.

Dari kedelapan risiko tersebut kita dapat memilahnya menjadi 3 perlakuan :

* Menerima dan mengadopsi sepenuhnya pengertian dan paradigma risiko dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Termasuk dalam kelompok ini adalah Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik.

* Menerima dan melakukan modifikasi terhadap beberapa hal prinsip yang tercantum dalam eksposure risiko sehingga dapat diterapkan secara benar dalam lembaga. Kelompok ini diwakili oleh Risiko Kredit dan Risiko Kepatuhan.

* Tidak mempergunakan sama sekali acuan risiko tersebut dan selama ini yang saya anggap paling tidak dapat diaplikasikan sesuai dengan pengertian dan definisi risiko adalah adalah Risiko Pasar.


Risiko likuiditas kita sepakati sebagai bentuk risiko perbankan yang dapat diadopsi sepenuhnya oleh LKMS. Kemampuan LKMS untuk dapat melakukan pembayaran terhadap kewajiban-kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo merupakan risiko likuiditas yang harus selalu terus menerus dimonitor dan dicermati. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Point-point yang harus dilakukan untuk menangani risiko operasional pada LKMS juga dapat kita ambil dari apa yang dilakukan oleh perbankan. Kegagalan sistem, human error, dan ketidakmampuan karyawan untuk melakukan prosedur secara lengkap dan maksimal merupakan masalah utama yang harus diantisipasi dalam risiko operasional. Masuk dalam ranah pengawasan yang terkait dengan risiko operasional adalah kebijakan akuntansi, pencatatan dan perlakuan aset bank, kegagalan software dalam mengidentifikasi transaksi, dan beberapa aktivitas lainnya. Risiko hukum dapat terjadi terhadap implikasi yang timbul dari perjanjian atau kesepakatan dengan pihak eksternal. Wanprestasi dari salah satu pihak yang membuat kesepakatan menimbulkan potensi terhadap counterparty untuk melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum dapat berupa gugatan pidana maupun perdata terhadap lembaga. Permasalahan yang timbul bisa terjadi karena perjanjian pembiayaan dengan pihak luar, perjanjian pembiayaan dengan nasabah, perjanjian dengan penyedia logistik/vendor inventaris, perjanjian sewa bangunan, atau perjanjian lain yang mungkin akan diadakan oleh lembaga kepada pihak lain. Manajemen pasti membutuhkan branding untuk memperkuat image position di mata pengguna jasa/produk. Branding adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh lembaga untuk meminimalkan risiko yang timbul dari permasalahan reputasi. Risiko reputasi dapat muncul sebagai salah satu akibat dari kegagalan mengamankan risiko likuiditas. Ketika penarikan dana nasabah terjadi di luar kebiasaan dan lembaga tidak mampu mengantisipasinya maka muncul efek sampingan berupa permasalahan baru akibat reputasi lembaga yang rusak. Risiko reputasi dapat pula timbul dari faktor internal antara lain dari prosedur atau kebijakan yang berbelit terhadap penanganan satu masalah yang berdampak langsung kepada nasabah. Selain itu integritas dan kompetensi pengelola juga mencerminkan kredibilitas lembaga di kalangan pemakai jasa. Strategi perlu direncanakan dan dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun terkadang manajemen lupa untuk selalu mengawalnya dan melakukan evaluasi secara berkala. Oleh karena itu strategi perusahaan perlu dituangkan dalam satu dokumen tertulis apapun bentuknya sebagai pengejawantahan dari proses untuk mencapai tujuan. Dengan dituangkannya strategi dalam satu dokumen tertulis maka akan lebih mudah bagi manajemen untuk melakukan perubahan strategi apabila diperlukan. Terpaku pada strategi yang telah ditetapkan dan tidak berani merubah strategi merupakan keadaan terbesar yang memungkinkan kegagalan dalam menangani risiko strategi.

Risiko kredit menarik untuk kita perhatikan karena kita harus menyimak beberapa pengendalian risiko yang telah dilakukan oleh perbankan. Kebijakan pemberikan kredit yang sehat, merupakan salah satu contoh implementatif dari pengendalian risiko kredit yang dilakukan oleh perbankan. Penilaian kelayakan pengajuan pembiayaan yang berdasarkan oleh analisa 5C juga merupakan hasil adaptasi dari penerapan pengendalian risiko kredit perbankan. Demikian juga tahapan pengikatan yang dilakukan terhadap masing-masing tipe jaminan juga tidak dapat lepas dari pengaruh bagaimana selama ini perbankan melakukannya. Namun demikian kita tidak boleh lupa, bahwa Syariah adalah salah satu unsur pembangun penerapan manajemen risiko bagi LKMS. Syariah secara tegas membedakan bagaimana menangani pembiayaan yang bermasalah dibandingkan dengan apa yang telah dipraktekkan oleh kalangan perbankan. Tidak adanya unsur keadilan oleh perbankan konvensional dalam penanganan pembiayaan membuat perbedaan yang jelas bagaimana harus memposisikan risiko kredit dalam perspektif LKMS. Ada beberapa sudut pandang yang berbeda dalam memperlakukan manajemen risiko kepatuhan dalam LKMS. Ketika semua piranti hukum dan acuan legal lainnya telah tersediakan untuk perbankan, tidak demikian yang terjadi pada tatanan regulasi untuk LKMS. Jangankan regulasi, usulan tentang draft RUU UKMK saja baru diperbincangkan, apalagi peraturan yang khusus diperuntukkan bagi LKMS sepertinya masih jauh dari harapan. Jamak untuk dipahami bahwa LKMS pun baru kelihatan gaungnya akhir-akhir ini sehingga belakangan cukup dianggap layak untuk dibuatkan regulasinya. Ketika regulasi yang menjadi dasar tuntutan kepatuhan belum dapat diwujudkan akhirnya menjadikan dampak bagi LKMS. Banyak referensi-referensi penyelesaian masalah atau pola ukur perbandingan yang masih mempergunakan acuan yang dipakai oleh perbankan konvensional.

Risiko pasar sudah jelas tidak kita tempatkan sebagai sesuatu yang bisa diadaptasi baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Sangat sedikit atau berani bahkan kalau dikatakan bahwa tidak pernah ada LKMS yang mendasarkan tingkat imbalan kepada suku bunga. Demikian juga hanya dalam hitungan permil LKMS yang menempatkan portfolio investasinya pada nilai tukar. Dengan demikian profil risiko pasar adalah “zero risk” bagi LKMS.

Beberapa baris yang dapat kita sampaikan bersama bahwa saat ini adalah saat yang terbaik bagi LKMS untuk menetapkan standar manajemen risiko yang sesuai dengan karakter lembaga. Ketika LKMS disepakati sebagai sebuah bentuk dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, sudah jelas kiranya bahwa parameter yang dipergunakan harus berbeda. Pangsa pasar, merupakan satu komando yang jelas bagi terwujudnya pembeda-pembeda turunan lainnya yang secara nyata kita akui bahwa terdapat beda perilaku antara keduanya. Pada saat inilah yakni fase pertumbuhan merupakan saat yang tepat untuk mengkonsepsikan tentang penerapan manajemen risiko bagi LKMS. Di satu sisi, kita untuk sementara masih bisa mengadopsi konsep manajemen risiko perbankan dengan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan. Di sisi yang lain kita sudah harus berani tampil untuk melakukan analisa dari apa yang sudah terjadi dan membuat forecasting kira-kira bagaimana arah gerak di masa mendatang agar dapat menyajikan formulasi yang tepat untuk menerapkan manajemen risiko yang cocok dan sesuai dengan LKMS.

0 komentar:

Poskan Komentar