Selamat Datang di Website Ekonomi Mikro Syariah

Apakah kita belum siap menghadapi MEA 2015?

Senin, 03 Maret 2014

Saat ini kita dihadapkan pada dua situasi antara optimis dan pesimis dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean pada 2015 nanti. Yang optimis tentu saja sudah mempunyai segudang strategi dalam menghadapi era pasar tunggal komunitas Asean tersebut. Adapun yang pesimis punya seribu macam alasan didukung dengan data dan fakta lapangan yang juga tidak bisa dipungkiri.

Untuk itu sebagai bahan evaluasi ada baiknya kita menyimak ulasan seorang ekonom sekelas Faisal Basri dalam sebuah harian nasional hari ini.

Infrastruktur Tertatih Menyongsong MEA 2015

Faisal Basri  ;   Ekonom
KOMPAS,  03 Maret 2014


PERANAN sektor industri manufaktur dalam produk domestik bruto terus menurun, dari titik tertinggi 29 persen tahun 2001 menjadi hanya 23,7 persen pada 2013. Transaksi perdagangan produk manufaktur sudah mengalami defisit sejak 2008 dan terus memburuk dengan cepat hingga 2014.

Hanya dalam waktu empat tahun, defisit perdagangan manufaktur naik lebih dari dua kali lipat, dari 24,4 miliar dollar AS tahun 2008 jadi 51,4 miliar dollar AS pada 2012.

Dibandingkan dengan sektor penghasil barang lainnya, industri manufaktur paling sensitif terhadap ketersediaan berbagai jenis infrastruktur fisik, terutama listrik, jalan, dan pelabuhan.

Negara-negara yang industrinya lebih maju dibandingkan Indonesia pada umumnya ditopang ketersediaan listrik yang jauh lebih baik.

Pada 2011, konsumsi listrik per kapita di Malaysia dan Thailand masing-masing 4.246 kWh dan 2.316 kWh, sedangkan Indonesia hanya 680 kWh. Indonesia juga jauh tertinggal dibandingkan dengan China (3.298 kWh), bahkan dengan Vietnam sekalipun (1.073 kWh). Dengan India juga kalah (684 kWh). Di ASEAN, Indonesia hanya unggul dari Laos, Myanmar, Kamboja, dan Filipina.

Pemadaman bergilir
Belakangan ini penyakit pemadaman listrik bergilir kembali kambuh. Di beberapa provinsi bahkan sudah bertahun-tahun, sudah sangat akut. Padahal, Indonesia dikaruniai sumber energi primer yang cukup melimpah, beragam, dan relatif murah, seperti batubara, gas alam, dan panas bumi.

Ratusan gunung berapi di Indonesia cuma diratapi sebagai sumber bencana, gagal dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Padahal, sekitar 40 persen cadangan panas bumi dunia berada di Indonesia.

Namun, dari potensi sekitar 28.000 megawatt itu, yang termanfaatkan baru sekitar 4 persen. Belum lagi potensi listrik tenaga air dan mikrohidro yang bertaburan tak terkelola sehingga justru semakin banyak menimbulkan bencana banjir.

Lebih ironis lagi, kebanyakan daerah yang minim pasokan listrik dan kerap mengalami pemadaman adalah daerah pemasok energi primer. Daerah itu terus memasok energi primer dan bahan baku bagi industri dan rakyat di Jawa. Industri tak kunjung berkembang di lumbung energi.

Industri yang sudah ada pun bertumbangan, seperti industri sarung tangan di Sumatera Utara. Rencana pembangunan kawasan industri di luar Jawa tersendat-sendat. Selain keterbatasan pasokan listrik, pelabuhan juga tidak memadai. Pengusaha harus membangun pembangkit listrik, jalan, dan pelabuhan sendiri.

Akibatnya, pengusaha menanggung beban ongkos tetap (fixed cost) yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang pemerintahnya menyediakan infrastruktur dasar ini.

Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) seharusnya memberikan solusi. Sangat disayangkan, justru sebaliknya, MP3EI berjalan sendiri. Yang dikedepankan justru proyek jembatan Selat Sunda dan jalan tol lintas Sumatera.

Tidak juga mengantisipasi penerapan Undang-Undang Minerba yang mengamanatkan peningkatan nilai tambah hasil tambang dan mineral (bukan larangan ekspor sebagaimana diinterpretasikan oleh berbagai peraturan pelaksanaannya).

Jika infrastruktur tersedia, pengusaha tak perlu dipaksa untuk membangun pengolahan tambang dan mineral. Akan tetapi, kalau semua infrastruktur dasar harus dibangun sendiri tanpa kompensasi berupa insentif, jangan berharap pengusaha terdorong membangun fasilitas pengolahan.

Jika listrik cukup dan ongkos angkutan laut murah karena pelabuhan dan jaringan jalan memadai, industri tidak akan semakin berjejalan di Jawa, khususnya Jabodetabek. Ditambah lagi dengan tekanan upah yang semakin tinggi di Jawa, niscaya industri akan lebih tersebar ke luar Jawa.

Bagaimana hendak memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 jika infrastruktur berantakan. Bagaimana mungkin bakal dapat maslahat maksimum dari pengintegrasian pasar ASEAN kalau pasar domestik kita tidak terintegrasi. Bagaimana bisa melakukan penetrasi ke pasar ASEAN kalau ongkos angkutan untuk ekspor per kontainer Indonesia termahal ketiga dari delapan negara ASEAN.

Sebaliknya, ongkos mendatangkan barang (impor) ke Indonesia justru di urutan ketiga termurah (data dari ASEAN Secretariat, ASEAN Community Progress Monitoring System, Full Report 2012). Tak pelak lagi, barang-barang impor bakal lebih deras masuk ke Indonesia. Barang impor akan langsung masuk ke sejumlah daerah, tak perlu lagi dipasok dari Jawa seperti kebanyakan selama ini.

Pemerintah nyata-nyata gagal mengemban tugasnya sebagai penyedia infrastruktur dasar. Bagaimana mungkin perekonomian bisa berfungsi optimal jika investasi publik hanya sekitar 3 persen dari produk domestik bruto, sementara negara-negara tetangga kebanyakan di atas 5 persen. Vitamin yang masuk ke dalam tubuh perekonomian (infrastruktur) jauh lebih kecil dari racun (subsidi energi) yang diciptakan perekonomian.

Bukannya menyelesaikan akar masalah, pemerintah justru menambah masalah baru dengan lebih banyak mengalihkan tanggung jawab pembangunan infrastruktur dasar kepada pihak swasta ala MP3EI. Sungguh merupakan wujud dari sesat pikir.
READ MORE - Apakah kita belum siap menghadapi MEA 2015?

Gres! Menjadi Icon Sosialisasi

Kamis, 19 Desember 2013

Selain mendapatkan dukungan dari para stakeholder ekonomi syariah, Gerakan Ekonomi Syariah (Gres) diwacanakan untuk menjadi icon sosialisasi. Selama ini cenderung icon iB yang digunakan dalam sosialisasi pada hal iB merupakan icon sosialisasi perbankan syariah, sementara untuk lembaga keuangan syariah (LKS) selama ini belum ada. Maka Gres bisa dijadikan alternatif ikon dalam sosialisasi keuangan syariah kepada masyarakat. Demikian peryataan General Manager Bank Permata Syariah dan sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Achmad K Permana dalam acara rapat anggota Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) di Bank Indonesia kemarin (13/6)
Lebih lanjut Permana mengatakan, selama ini wacana integrasi program masing-masing stakeholder ekonomi syariah selalu diutarakan tapi sampai sekarang ini belum bisa terwujud secara konkrit dan masih berjalan sendiri-sendiri. Dengan adanya Gres merupakan momentum integrasi program dari semua lembaga keuangan syariah dan para stakeholer. “Maka dari iti ikon Gres harus jelas dan bisa menjadi  icon bersama,”terangnya.

Peryataan Permana juga disambut oleh Direktur Utama Asuransi  PT Takaful Keluarga Indonesia,  Trihadi Deritanto, menurutnya program Gres sangat bagus tapi jangan sampai program sosialisasi tersebut hanya untuk perbankan syariah saja, tapi merupakan program sosialisasi bersama semua lembaga keuangan syariah. Maka dari itu, terkait ikon bersama Trihadi sangat mendukungnya  dengan demikian semua bisa terlibat dengan demikian bisa  menjadikan brainding gerakan bersama.
Selain Gres sebagai Icon bersama, tema Gres ekonomi syariah pilihan menguntungkan juga mendapat masukkan dari Zaenal Fanani (Direktur Bank Syariah Mandiri), agar di rubah menjadi ekonomi syariah pilihan mensejahterakan alasanya orientasi dari ekonomi syariah bukan sekedar menguntungkan tapi mensejahterakan dengan demikian dimensinya sangat luas.

Sementara Direktur Bank Muamalat, Luluk Mahfudah berharap agar dengan adanya Gres bukan hanya sekedar icon saya yang tersosialisasikan semua produk dan layanan lembaga keuangan syariah terkomunikasikan kepada masyarakat dengan demikian oreintasi Gres membangun kesadaran umat tentang lembaga keuangan syariah mudah terwujud. “Sekaligus juga Gres memiliki peranan besar dalam memberikan pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia,”terangnya.

Mendengar peryataan dari para anggota PKES, Ketua Umum PKES, Halim Alamsyah berterimakasih atas segala masukkan dan dukungan para anggota terkait dengan Gres. Untuk mempercepat terwujudnya Gres ia akan membuat tim kerja yang akan membuat rumusan Gres yang bisa diterima oleh para anggota dan berimplikasi bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sumber: http://ekonomisyariah.info
READ MORE - Gres! Menjadi Icon Sosialisasi

Download UU Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Rabu, 18 September 2013

UU Lembaga Keuangan Mikro Berjalan 2015

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) akan mulai berjalan pada 2015 atau dua tahun setelah Undang – Undang disahkan. Dalam masa dua tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mendetailkan penjabaran aturan-aturan yang diperlukan serta melakukan sosialisasi. OJK adalah lembaga yang nantinya akan memberikan izin dan melakukan pengawasan LKM. LKM yang belum mempunyai izin, akan didenda sebesar Rp50 juta sampai Rp1 miliar.

“Perlu 3 PP (Peraturan Pemerintah) dan 12 aturan yang dikeluarkan lewat POJK (peraturan OJK) untuk mendetailkan Undang – Undang LKM. Dua belas aturan itu tentunya akan kami padukan pada sebuah Peraturan OJK. Ada 12 amanat yang akan dipadukan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani pada acara Sosialisasi Undang – Undang LKM di Jakarta, Kamis (22/8).

Peraturan pelaksanaan, lanjut Firdaus, harus diselesaikan dalam dua tahun. Awal Januari 2015 LKM harus sudah siap untuk dilakukan pembinaan, pengawasan, maupun perizinannya.
Dua belas aturan yang perlu didetailkan oleh OJK di antaranya besaran modal LKM, Permodalan LKM, Kepemilikan LKM, tata cara perizinan usaha, dan kegiatan usaha LKM.

Menurut Undang – Undang LKM, nantinya LKM hanya dapat dimiliki oleh empat komponen. Pertama, warga negara Indonesia. Kedua, badan usaha milik desa/kelurahan. Ketiga, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dan keempat adalah koperasi.

Seluruh pengawasan LKM nantinya akan dipusatkan di OJK, tidak terpecah-pecah seperti yang berjalan saat ini. Sebut saja Koperasi Simpan Pinjam. Saat ini, Koperasi Simpan Pinjam berada di bawah pengawasan Kementerin Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dua tahun lagi akan beralih ke OJK.
Anggota DPR dari Komisi XI Nusron Wahid mengatakan, tidak baik kalau nanti izinnya ke OJK, tetapi pengawasannya dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Selain menjadi banyak cabang jika dipecah antara perizinan dan pengawasan, Sumber Daya Manusia (SDM) dari yang saat ini mengawasi juga patut diragukan.

“Dinas Koperasi yang sekarang mengawasi Koperasi Simpan Pinjam ini, mereka yang SDM-nya tidak pernah belajar keuangan. Karena itu, tidak cocok untuk mengawasi,” kata Nusron dalam kesempatan yang sama.

Seluruh LKM yang ada saat ini harus sesegera mungkin mengikuti aturan dalam UU LKM atau aturan-aturan turunan yang akan diselesaikan dalam dua tahun ke depan. “Lembaga yang existing harus mengurus izinnya pada OJK,” kata Nusron.

Terdapat lima sanksi yang dapat dikenakan dalam pelanggaran UU LKM ini. Pertama adalah denda uang. Kedua, peringatan tertulis. Sanksi ketiga adalah pembekuan kegiatan usaha.
Keempat, pemberhentian direksi atau pengurus LKM dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK. Sementara sanksi terakhir adalah pencabutan izin usaha.

Dalam Pasal 34 UU LKM juga disebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan usaha LKM tanpa izin, maka akan dipidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah LKM yang ada di Indonesia adalah sebanyak 54.765 buah LKM. Jika dirinci, maka LKM yang berjenis bank terdapat 11.343 buah, sedangkan LKM yang berjenis non-bank terdapat sebanyak 39.279 buah. Sisanya sebanyak 4.143 buah LKM tercatat sebagai LKM non-formal.

Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hada mengatakan bahwa terdapat ketidakjelasan jumlah LKM yang ada saat ini. “Tidak jelas, LKM yang ada berapa jumlahnya, ada yang bilang 200 ribu, ada 400 ribu, ada yang bilang 600 ribu, ada juga yang bilang hanya 60 ribu, karena memang tidak ada data yang up to date. Data ada, tapi perlu kita cek lagi, berapa yang jalan, berapa yang aktif, berapa yang dimiliki Pmda,” kata Muliaman.

Tahun ini, kata Muliaman, OJK bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga untuk mendata kembali berapa LKM yang ada. Kemudian bagaimana amanat membina LKM ini dilakukan, kolaborasi OJK dengan para gubernur atau bupati/walikota.

Rapikan LKM
Nusron menjelaskan, kemunculan Undang – Undang LKM adalah untuk merapikan sistem pembiayaan mikro yang sudah berjalan saat ini. Dengan berjalannya UU LKM, diharapkan terdapat kepastian hukum yang bisa dipegang oleh LKM, nasabah dan peminjam juga menjadi terlindung.
“Enam puluh persen saham LKM nantinya akan dipegang Pemerintah Daerah, jadi ada proteksi. Masyarakat perlu perlindungan, kepastian hukum agar tidak diuber polisi dan pejabat daerah. Supaya kalau ada aktivitas LKM, tidak diuber, karena sudah legal. Perlindungan juga buat nasabah, termasuk perlindungan dari default buat orang yang meminjam,” jelas Nusron.

Sementara Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan bahwa salah satu kelemahan ekonomi Indonesia adalah akses masyarakat untuk menggunakan jasa-jasa sektor keuangan. Hal ini juga menjadi salah satu dasar pembentukan UU LKM.

“Kita mencatat bahwa rasio kredit terhadap GDP (Gross Domestic Product) kita tidak melampaui 32%, angka itu termasuk sangat rendah. Bandingkan dengan Malaysia atau Thailand yang mencapai 110%. Bandingkan juga dengan China yang rasio antara kredit terhadap GDP di China 140%,” jelas Darmin.
Akses memanfaatkan jasa keuangan tersebut, lanjut Darmin, lebih rendah lagi di masyarakat yang pendapatannya lebih rendah. Meski masih terdapat persoalan lain seperti kepemilikan tanah yang begitu kecil, sehingga kelembagaan, insentif, dan stimulus, susah untuk masuk, tapi paling tidak, dengan UU ini akan mempermudah akses masyarakat akan jasa keuangan. Sumber: neraca.co.id

Download UU LKM KLIK

 

READ MORE - Download UU Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

OJK Awasi Lembaga Keuangan Mikro Mulai 2015

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan pada tahun 2015 pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro (LKM) sudah berada di OJK. "OJK sudah mengatur dan mengawasi pasar modal, perbankan dan IKNB (Industri keuangan non bank), meski masih dalam masa transisi, tetapi pada 2015, LKM (lembaga keuangan mikro) sudah mulai di bawah OJK," kata Kepala Devisi Komunikasi OJK, Djonieri di Medan, Rabu (11/9).

Djonieri mengatakan itu pada workshop wartawan dengan tema meningkatkan kepercayaan dalam berinvestasi yang digelar dalam HUT Pasar Modal Indonesia ke 36. Menurut dia, masuknya OJK ke LKM antara lain karena besarnya potensi perkembangan dan risiko bisnis itu termasuk untuk ke konsumen/nasabah.

OJK sebagai regulator dan pengawas lembaga jasa keuangan terintegrasi diharapkan semakin menyehatkan perbankan, pasar modal, IKNB dan LKM sekaligus bisa memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen. Meski ada OJK, tetapi diharapkan masyarakat semakin meningkatkan kewaspadaan dengan tawaran investasi ilegal.

Beberapa karakteristik produk ilegal yang umum ditawarkan antara lain dengan menawarkan imbal hasil keuntungan yang ditawarkan sangat tinggi, dana masyarakat tidak dicatat dalam rekening yang terpisah, tidak ada aset jelas yang jadi jaminan investor dan perusahaan dan industri atau bisnis di luar negeri.

Sedangkan metode umum penjualan produk ilegal antara lain menggunakan sistim yang menyerupai MLM, menggunakan media internet/online dan dijanjikan akan dikelola dan diinvestasikan melalui beberapa piaang atau perusahaan efek sebagai aliansi. "Jadi waspadai hal hal seperti itu termasuk jangan terjebak dengan janji-janji palsu.Masyarakat bisa menggunakan telepon layanan konsumen 021-500655 dengan tarif lokal," kata Djonieri.

Sumber: antara
READ MORE - OJK Awasi Lembaga Keuangan Mikro Mulai 2015

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok PEW Yogyakarta

Minggu, 08 September 2013

EMS, Yogyakarta, -- Melihat potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta yang cukup besar, serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mendorong dan mengembangkan pelaku UMKM agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan berdaya saing.

Untuk itu, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindagkop mulai tahun 2006 telah memberikan penguatan permodalan kepada para pengusaha mikro dan kecil yang tergabung dalam kelompok di 45 Kelurahan se-Kota Yogyakarta melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW). Sampai dengan tahun 2010 tercatat sebanyak 922 kelompok telah mendapatkan penguatan modal dalam bentuk bantuan dana bergulir. Dan hingga sekarang ada 18.000 orang yang tergabung dalam anggota PEW.

Selain mendapatkan penguatan modal, anggota PEW juga rutin mendapatkan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan kewirausahaan seperti yang baru-baru ini sedang berlangsung yakni “Pelatihan Manajemen Kewirausahaan” bagi 7 anggota kelompok PEW yang diselenggarakan pada 26 Agustus – 12 September 2013 di Griya UMKM Kota Yogyakarta.


Dalam pelatihan manajemen kewirausahaan ini anggota kelompok PEW se Kota Yogyakarta yang di wakili oleh ketua dan sekretaris masing-masing kelompok, mendapatkan materi mengenai perencanaan bisnis dan perencanaan keuangan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil D.I Yogyakarta yang menjadi mitra Disperindagkoptan Kota Yogyakarta.

Harapannya, dari pelatihan ini kelompok-kelompok PEW yang mendapat dana bergulir tersebut, dapat meningkatkan produktifitas usahanya melalui pinjaman modal kelompok. (nDI)

READ MORE - Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok PEW Yogyakarta

Gejolak Ekonomi Tahu Tempe

Kamis, 05 September 2013

Beberapa hari terakhir ini, muncul persoalan ekonomi nasional, seperti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS serta gejolak harga komoditas kedelai, bahan baku utama tahu tempe yang notabene merupakan makanan yang sudah merakyat.

Lonjakan harga kedelai beberapa hari terakhir berkaitan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Penguatan dollar AS mencekik importir karena harga tak terkendali, termasuk kedelai.
Indonesa memang belum lepas dari kebergantungan pada bahan baku impor. Situasi itu antara lain merupakan produk dari liberalisasi perdagangan WTO di sektor pertanian. Lihat saja, per April 2013, impor pangan telah mencapai 2,23 miliar dollar AS.

Dengan demikian, persoalan lonjakan harga kedelai merupakan ancaman para produsen makanan kecil seperti tahu dan tempe yang selama ini dikenal sebagai pekerja di sektor informal. Padahal, sektor inilah yang menciptakan lapangan pekerjaan terbesar.

Tempe tahu merupakan produk dengan segmen pasar banyak dari kalangan menengah ke bawah. Artinya sedikit saja ada perubahan harga, pasar akan cepat merespons karena ciri-ciri konsumennya sangat peka kenaikan harga walau tidak serta-merta menghilangkan permintaan. Kalaupun ada penurunan permintaan, tidak drastis karena tahu tempe sudah menjadi santapan sehari-hari.

Dengan kenyataan itu, mestinya pemerintah menjaga harga tetap atau stabil, jangan membiarkan naik, agar tidak membeni rakyat. Masyarakat yang hanya dapat membeli lauk tahu tempe, bila harga meninggi, bisa saja mereka kehilangan daya beli sehingga tidak mampu menyantap dengan lauk. Ini akan menurunkan tingkat kecerdasan warga.

Pada awal 2011, harga kedelai juga melonjak. Demikian juga pada pertengahan tahun 2012, bakan harganya naik 40 persen. Kini, gonjang-ganjing tahu tempe terulang. Pemerintah seakan-akan tidak berdaya mengatasinya. Tidak ada langkah konkret dari pemerintah guna mencari solusi. Impor pun tidak banyak bermanfaat kalau dipegang segelintir orang. Ini harus kembali menyadarkan pemerintah untuk menggenjot produksi atau menggencarkan pertanian kedelai dalam negeri.

Selain itu, banyak pihak menilai bahwa pemerintah, dalam mengatasi lonjakan komoditas pangan lainnya, selalu mengambil langkah reaktif sebagai pemecahan darurat atau jangka pendek sekali. Pertengahan tahun 2012 lalu, pemerintah memberi insentif bebas bea masuk impor dari 5 persen menjadi 0 persen untuk mengatasi lonjakan harga kedelai. Walaupun dinilai tepat, keputusan ini hanya sementara.

Pemerintah harus sadar bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang tanahnya subur dan gemah ripah loh jinawi. Sungguh ironis jika bangsa ini terus menjadi pengimpor, apalagi komoditas yang notabene bisa dihasilkan sendiri di dalam negeri. Bangsa ini tidak boleh lupa akan cita-cita besar mewujudkan swasembada pangan. Jika terus demikian, swasemba sektoral pun sulit, apalagi pangan secara keseluruhan. Beras yang pernah swasembada, kini tidak lagi. Bagaimana mau swasembada pangan?

Komitmen

Para founding fathers seperti Bung Karno gigih memperjuangkan kemandirian ekonomi. Ia menyatakan, "Perasaan dan pikiran saya mengenai ekonomi adalah sederhana, amat sederhana. Boleh dirumuskan sebagai berikut. Kalau bangsa-bangsa yang hidup di padang pasir yang kering dan tandus bisa memecahkan persoalan ekonominya, kenapa kita tidak?" (Amanat Proklamasi IV:99).

Syafruddin Prawiranegara yang dijuluki The Guardian of Monetary Stability, memunculkan gagasan untuk membangun sektor pertanian sebagai tulang punggung industrialisasi dengan mengembangkan tanaman pangan untuk mencapai swasembada.

Pada masa Orde Baru, pembangunan pertanian dan swasembada pangan serta pengembangan perkebunan untuk ekspor menjadi gagasan penting, dan hingga kini semangat itu sebetulnya belum luntur. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, swasembada untuk lima komoditas utama, yakni beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi, juga menjadi prioritas kinerja.

Namun kenyataannya, sampai saat ini, swasembada itu masih sangat sulit diwujudkan. Contohnya saja untuk kedelai yang sampai saat ini masih impor yang mencapai 1,4 juta–1,6 juta ton dari kebutuhan nasional 2,2 juta ton per tahun.

Harapan dan komitmen pemerintah mewujudkan swasembada komoditas-komoditas tadi, khususnya kedelai, untuk tahun 2014 akan sulit dicapai jika tidak ada kebijakan yang revolusioner. Kebijakan pemerintah dalam membuka keran impor, apalagi dengan membebaskan bea masuk impor seperti kedelai pada 2012 lalu, jangan terulang. Sebab langkah tersebut justru akan merugikan petani lokal dan hanya menguntungkan segelintir orang. Semestinya pemerintah tetap tegas mengenakan bea masuk, dan dana itu dikembalikan kepada petani sebagai insentif melalui beragam program.

Pemerintah diharapkan tetap komitmen dan serius dalam mewujudkan swasembada tersebut. Berbagai persoalan dalam pelaksanaan program swasembada, seperti permainan harga yang merugikan petani, keterbatasan lahan, tidak terintegrasinya program, dan persoalan irigasi, harus segera diatasi. Hanya dengan begitu, bangsa Indonesia tidak lagi diributkan persoalan remeh-temeh seperti tahu tempe.


Oleh Yuli Afriyandi
Sumber: Koran Jakarta, Kamis 5 September 2013
READ MORE - Gejolak Ekonomi Tahu Tempe

Puasa dan Gejolak Harga Pangan

Selasa, 23 Juli 2013

Seluruh umat muslim di dunia menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan menahan rasa lapar dan haus, serta mengendalikan hawa nafsu, memperbanyak amal saleh, dan ibadah agar lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Dengan begitu, bagi umat muslim, tidak ada bulan dan hari-hari yang penuh dengan keistimewaan selain bulan suci Ramadan.

Untuk itu sudah menjadi pemandangan lazim jika di bulan istimewa ini masjid-masjid penuh sesak oleh jamaah yang menjalankan kegiatan ibadah.

Namun sayangnya di tengah kekhusyukan menjalankan ibadah, masyarakat khususnya rakyat kecil diusik oleh terus melonjaknya harga komoditas keperluan pokok.

Kenaikan keperluan pokok ini tentu saja menjadi beban berat bagi rakyat kecil. Tidak makan dan minum bisa saja bukan karena hanya menjalankan perintah dalam ritual puasa di bulan Ramadan, akan tetapi lebih karena keterpaksaan karena keperluan hidup yang kian melonjak.

Hal ini tentu saja berbanding terbalik bagi kaum berada. Karena pangan bukan lagi masalah perut, melainkan telah menjadi citra dan gaya hidup. Pangan bagi mereka kaum berada, merupakan pelambangan dari citra dan status sosial. Sehingga tidak heran jika kita lihat menu dan tempat mereka berbuka puasa sengaja dipilih yang eksekutif dan prestise.

Adapun mereka kaum miskin, makan dengan menu seadanya saja merupakan suatu hal yang sangat disyukuri.

Alih-alih mencari menu yang bergizi seperti susu, daging, telur dan sebagainya, mereka hanya bisa gigit jari karena lonjakan harga yang kian meroket.

Lalu, siapa yang peduli dengan keadaan mereka? Pemerintah? Ah, seperti biasa pemerintah tidak lagi mampu berbuat banyak.

Politik Pangan
Beberapa informasi baik media cetak dan online menyebutkan bahwa ada beberapa komoditas pangan yang harganya kian meroket.

Berdasarkan informasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebutkan bahwa beberapa komoditas seperti cabai rawit yang mengalami kenaikan 63 persen, bawang merah 49 persen, daging ayam ras 19,5 persen, telur ayam ras 9,32 persen, dan daging sapi naik hingga 41 persen.

Dalam teori sederhananya harga terbentuk karena pengaruh supply (penawaran) dan demand (permintaan). Semakin tinggi desakan permintaannya akan menyebabkan harga akan terus meningkat.

Namun jika kita melihat situasi terakhir, supply dan demand tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh kelangkaan produksi dan peningkatan permintaan semata.

Ada indikasi bahwasannya peran para spekulan sangat dominan dalam pengendalian harga pasar.

Dan parahnya lagi, alih-alih pemerintah serius menyelesaikan persoalan spekulan ini. Akhir bulan lalu, pemerintah justru bertindak instan dengan kembali membuka kran impor beberapa komoditas hortikultura yang mencapai 260.064 ton.

Inilah bentuk bagaimana tidak becusnya pemerintah melalui kementerian terkait dalam menangani gejolak harga pangan.

Kejadian melonjaknya harga pangan menjelang Ramadan dan biasanya akan berlanjut menjelang hari raya umat Islam menjadi tradisi rutin yang sangat buruk.

Pemerintah seakan lalai dan abai, bahkan dengan sinis saya mengatakan bahwa kementrian terkait sudah mandul dan impoten, tidak bisa menyelesaikan persoalan pangan ini.

Walaupun alasan yang sering diangkat misalnya kenaikan harga jual disebabkan informasi soal gagal panen atau kekurangan pasokan dan lain sebagainya.

Namun, alasan-alasan ini terkadang hanya di selesaikan instant dan bersifat spontanitas. Dengan membuka kran impor misalnya.

Padahal jika kita lihat, urusan pangan bukan hanya keperluan dasar masyarakat, tetapi dijadikan sebagai kekuatan politik atau kepentingan suatu kelompok negara.

Bahkan muncul satu istilah yang mengatakan bahwa pangan sesungguhnya identik dengan senjata (weapon). Walaupun dalam misi penegakkan kedaulatan pangan istilah ini sangat dilarang.

Namun, persoalan pangan ini memang lebih cenderung kepada persoalan politik. Sehingga sangat bergantung kepada bagaimana pemimpin politik mengatasi persoalan dan mampu menyusun kebijakan yang tepat.

Wujudkan Kedaulatan Pangan
Dengan melihat pertumbuhan penduduk di Indonesia yang setiap tahun hampir mencapai 1,4 persen sehingga tentu saja keperluan pangan di Indonesia dipastikan akan terus meningkat. Puncaknya adalah menjelang Ramadan dan Idul Fitri yang akan meningkat secara signifikan.

Untuk itu, kini kedaulatan pangan harus menjadi solusi bagi negara-negara, khususnya Indonesia yang berpenduduk besar melebihi 240 juta jiwa.

Karena kedaulatan pangan juga merupakan prasyarat dari ketahanan pangan (food security). Akan sangat mustahil tercipta ketahanan pangan kalau suatu bangsa dan rakyatnya tidak memiliki kedaulatan atas proses produksi dan konsumsi pangannya.

Selain itu, mewujudkan kedaulatan pangan merupakan strategi dalam menanggulangi krisis pangan beserta rentetannya seperti lonjakan harga dan lain sebagainya.

Dan sangatlah ironis bagi negara agraris yang tanahnya subur dan gemah ripah loh jinawi namun keperluan pangannya masih ketergantungan impor.

Kita harus mengingat bahwa kedaulatan pangan adalah hak dasar tiap orang, masyarakat, dan negara untuk mengakses dan mengontrol aneka sumber daya produktif serta menentukan dan mengendalikan sistem (produksi, distribusi, dan konsumsi) pangan sendiri, sesuai kondisi sosial ekologis, ekonomi, dan budaya khas masing-masing.

Persoalannya kini, apakah pemerintah kita sungguh-sungguh serius membangun kedaulatan pangan bagi masyarakat kita? Jika iya, harapan ke depan, lonjakan harga setiap momentum puasa atau hari-hari raya lainnya tidak terjadi lagi. Semoga. (Oleh; Yuli Afriyandi)
Sumber: Riau Pos, 23/07/2013
READ MORE - Puasa dan Gejolak Harga Pangan

Enam Alasan Perubahan UU No. 25 diganti dengan UU No. 17

Jumat, 01 Februari 2013

Ini adalah enam alasan mengenai UU No. 25 tahun 1995 diganti dengan UU No. 17 tahun 2012....

Pertama, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjadi dasar penyelarasan bagi rumusan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, sesuai dengan hasil kongres International Cooperative Alliance (ICA).

Kedua, untuk mempertegas legalitas koperasi sebagai badan hukum, maka pendirian koperasi ha-rus melalui akta otentik. Pemberian status dan pengesahan perubahan anggaran dasar merupakan wewenang dan tanggungjawab Menteri.

Ketiga, dalam hal permodalan dan selisih hasil usaha, telah disepakati rumusan modal awal Koperasi, serta penyisihan dan pembagian cadangan modal. Modal Koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal.

Selisih hasil usaha, yang meliputi surplus hasil usaha dan defisit hasil usaha, pengaturannya dipertegas dengan kewajiban penyisihan kecadangan modal, serta pembagian kepada yang berhak.
Keempat, ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mencakup pengelolaan maupun penjaminannya. KSP ke depan hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada anggota.

Koperasi Simpan Pinjam harus berorientasi pada pelayanan pada anggota, sehingga tidak lagi dapat disalahgunakan pemodal yang berbisnis dengan badan hukum koperasi. Unit simpan pinjam koperasi dalam waktu 3 (tiga) tahun wajib berubah menjadi KSP yang merupakan badan hukum koperasi tersendiri.
Selain itu, untuk menjamin simpanan anggota KSP diwajibkan menjaminkan simpanan anggota. Dalam kaitan ini pemerintah diamanatkan membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (LPS - KSP) melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah yang sangat fundamental dalam pemberdayaan koperasi, sehingga koperasi dapat meningkatkan kepercayaan anggota untuk menyimpan dananya di koperasi. Pemerintah juga memberi peluang berkembangnya koperasi dengan pola syariah yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kelima, pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi akan lebih diintensifkan. Dalam kaitan ini pemerintah juga diamanatkan untuk membentuk Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (LP-KSP) yang bertanggung jawab kepada Menteri melalui peraturan pemerintah.

Hal tersebut dilakukan pemerintah, merupakan upaya nyata agar KSP benar-benar menjadi Koperasi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, dan sebagai entitas bisnis yang dapat dipercaya dan sejajar dengan entitas bisnis lainnya yang telah maju dan berkembang dengan pesat dan profesional.

Keenam, dalam rangka pemberdayaan koperasi, gerakan koperasi didorong membentuk suatu lembaga yang mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk dana pembangunan, sehingga pada suatu saat nanti. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) akan dapat sejajar dengan organisasi Koperasi di negara-negara lain, yang mandiri dapat membantu Koperasi dan anggotanya.

READ MORE - Enam Alasan Perubahan UU No. 25 diganti dengan UU No. 17